Ringkasan Berita:
- Anggota DPRD Jawa Barat Sri Rahayu Agustina mengkritik banjir Karangligar yang sudah terjadi selama puluhan tahun tanpa adanya penyelesaian tetap.
- Ia menilai penanganan perlu melibatkan Pemkab Karawang, Pemprov Jabar, serta pemerintah pusat.
- Selain banjir, Sri Rahayu juga menekankan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di Karawang, termasuk jalan, jembatan, sekolah, dan pengelolaan sungai, agar pembangunan dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.
, KARAWANG –Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X, Sri Rahayu Agustina mengkritik kejadian banjir di Desa Karangligar serta kondisi infrastruktur di Karawang.
Menurutnya, masalah tersebut perlu diselesaikan secara bersama-sama, baik itu Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Karawang, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat.
“Seperti Karangligar, semua pihak harus berperan serta dalam upaya penyelesaian dan penanganan banjir di lokasi tersebut,” ujar Sri saat diwawancarai di Karawang pada Selasa (16/12/2025).
Sri Rahayu, anggota DPRD Jawa Barat dari Komisi 1, juga menyampaikan beberapa masukan strategis yang pernah ia berikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya mengenai penanganan banjir Karangligar yang hingga kini masih belum memiliki solusi tetap.
Menurutnya, masalah banjir di Karangligar telah terjadi selama beberapa dekade dan sering terjadi hingga sepuluh kali dalam setahun. Namun, setiap kali ditanyakan, jawabannya selalu terfokus pada proses penelitian tanpa adanya tindakan nyata.
Ia menyampaikan, sebelum pelantikan gubernur, dirinya pernah dipanggil secara langsung untuk memberikan pendapat.
Pada pertemuan itu, Sri Rahayu mengkritik tindakan nyata dalam menangani Karangligar yang selama ini tidak memberikan hasil yang memadai.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurutnya, pernah menyampaikan rencana pembangunan waduk di kawasan Bogor yang diharapkan mampu mengurangi dampak banjir, meskipun belum memberikan penyelesaian langsung dalam jangka pendek.
“Dan sekarang kita lihat semua pihak telah turun, termasuk Pemkab, Pemprov, dan pusat, bahkan ada dari Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa yang berupaya mengatasi banjir Karangligar,” ujarnya.
Terkait perencanaan tahun 2026, Sri Rahayu menyebutkan bahwa anggaran Provinsi Jawa Barat diproyeksikan mencapai sekitar Rp30 triliun, dengan fokus pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelebaran interchange di wilayah Karawang.
Ia menegaskan, saat ini Pemprov Jabar lebih serius menangani jalan-jalan provinsi yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, termasuk peningkatan penerangan jalan guna menekan angka kriminalitas.
Selain itu perbaikan sekolah, pembangunan sekolah baru serta normalisasi sungai.
“Pak Gubernur sedang memfokuskan perbaikan-perbaikan infrastruktur di Jawa Barat termasuk di Karawang. Sudah ada proses Rumah Panggung, Pembongkaran Bangli, penambahan sekolah, dan perbaikan jalan-jalan Provinsi,” ujarnya.
Ia berharap, sinkronisasi program pusat dan daerah sebagaimana amanat Asta Cita dapat terus diperkuat, sehingga pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik di Jawa Barat, khususnya Karawang, berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
“Mudah-mudah diera Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM ini bisa lebih sinergi antara Pemkab, Pemprov dan pusat;” katanya. (MAZ)
