REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah menetapkan penanganan bencana di wilayah Sumatera sebagai prioritas nasional. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pratikno dalam konferensi pers terkait tanggap darurat bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penanganan bencana kini tidak lagi sebatas pada skala provinsi atau kabupaten, tetapi dilakukan secara nasional dengan keterlibatan penuh pemerintah pusat. Seskab menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah-langkah yang sangat optimal dalam menghadapi kondisi darurat tersebut. Dengan penanganan yang melibatkan berbagai lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, Basarnas, serta relawan dari berbagai komunitas sosial, upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana terus berjalan tanpa henti.
Dalam konferensi pers yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Seskab Pratikno menyatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan lebih dari 50 ribu personel TNI, Polri, Basarnas, serta relawan untuk bertugas di lapangan. Sebanyak 26 ribu personel telah diterjunkan pada pekan pertama penanganan bencana. Selain itu, anggaran sebesar Rp 60 triliun telah dialokasikan untuk kebutuhan darurat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana seperti pembangunan hunian warga serta perbaikan infrastruktur.
“Ini menunjukkan keseriusan dan perhatian penuh Presiden terhadap upaya penanganan dan pemulihan pascabencana,” ujar Seskab.
Pemerintah juga memprioritaskan komunikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan transparan. Seskab menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan komunikasi dan informasi ke publik melalui berbagai saluran resmi guna menjawab berbagai isu yang beredar di masyarakat.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah menggerakkan dana hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat pekerjaan di lapangan, terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mekanisme cepat telah disiapkan agar dana segera dimanfaatkan di wilayah terdampak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan pemulihan sektor energi, termasuk listrik, BBM, dan LPG. Meskipun sebagian besar wilayah telah kembali tersambung listrik, masih terdapat lokasi yang belum dapat dialiri karena risiko tinggi akibat genangan dan jaringan rusak. Untuk memperkuat daya dorong di daerah, Presiden menyalurkan dana operasional taktis sebesar Rp 20 miliar kepada setiap gubernur terdampak serta Rp 4 miliar kepada 52 bupati dan wali kota di luar anggaran pemulihan.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyambut baik penjelasan Seskab tentang progres penanganan bencana. Menurutnya, penjelasan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan keseriusan sekaligus meluruskan persepsi publik. Ia menilai pemerintah secara faktual terus bergerak melakukan berbagai upaya penanganan bencana. Namun, luasnya wilayah terdampak serta kompleksitas medan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penanganan di lapangan.
Dengan penanganan yang dilakukan secara nasional, pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan pemulihan dan rehabilitasi berjalan tanpa tersendat. Melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan kondisi di wilayah Sumatera dapat segera pulih dan kembali normal.
