Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghancurkan sebagian wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir November 2025 meninggalkan jejak kehancuran yang tidak bisa dipungkiri. Hujan deras yang terus-menerus selama beberapa hari menjadi penyebab utama meluapnya sungai-sungai serta runtuhnya lereng perbukitan. Akibatnya, ratusan desa di tiga provinsi tersebut terendam banjir, sementara infrastruktur penting seperti jalan penghubung antar daerah dan jembatan terputus.
Korban jiwa yang tercatat hingga Sabtu, 13 Desember 2025, mencapai angka 1.000 orang. Ini menunjukkan betapa parahnya dampak bencana ini. Sejumlah ahli iklim dan lingkungan menilai bahwa fenomena ini adalah bagian dari pola repetitif bencana hidrometeologi yang semakin memburuk dalam dua dekade terakhir. Faktor alam dan tindakan manusia berperan dalam munculnya bencana ini.
Dalam konteks bencana Sumatera, data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa curah hujan saat peristiwa ini terjadi mencapai 300 mm per hari, jauh di atas rata-rata. Curah hujan ekstrem ini dipicu oleh dinamika atmosfer, termasuk adanya Siklon Tropis Senyar di sekitar Selat Malaka pada akhir November 2025.
Hilangnya Benteng Alam di Hulu Sungai
Fakta ini valid, tetapi hanya sebagai pemicu. Efek destruktif banjir bandang diperparah oleh kejadian sebelumnya, yaitu deforestasi yang masif. Hutan merupakan benteng alam di hulu aliran sungai, dan kerusakan ekosistem hutan telah menghilangkan daya dukung dan daya tampung untuk meredam curah hujan tinggi. Hilangnya tutupan hutan berarti hilang pula fungsi hutan sebagai pengendali daur air kawasan melalui proses intersepsi, infiltrasi, evapotranspirasi, serta mengendalikan erosi dan limpasan permukaan yang akhirnya memicu erosi dan longsor.
Bencana di Sumatera ini bukan sekadar bencana alam, tetapi juga manifestasi dari krisis paradigma ekonomi. Lumpur yang menimbun desa-desa tersebut adalah residu dari mesin ekonomi yang terus lapar akan lahan dan sumber daya.
Degrowth, Membayangkan Alternatif Pola Pembangunan
Di titik ini, mungkin kita perlu mulai mempertimbangkan gagasan alternatif seperti Degrowth. Konsep ini ditawarkan oleh antropolog ekonomi Jason Hickel. Menurunkan pertumbuhan ekonomi bukan berarti resesi. Resesi adalah kondisi di mana aktivitas ekonomi melambat secara tak terencana, sehingga menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan Degrowth merancang penurunan aktivitas ekonomi secara terencana agar kerugian yang dialami manusia dan alam bisa diminimalisir.
Mengutip World Economy Forum, gagasan ini hadir sebagai antitesis dari dogma yang selama ini kita yakini tanpa ragu, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa batas adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Hickel, melalui bukunya “Less Is More”, mengajak kita merenung bahwa bencana ekologis seperti yang terjadi di Sumatera bukanlah kecelakaan, melainkan fitur bawaan dari sistem kapitalisme yang menuntut ekspansi konstan di atas planet yang memiliki batas fisik.
Jika kita menelusuri akar sejarahnya, pemikiran ini bukanlah hal baru. Benihnya telah disemai sejak tahun 1972 ketika Club of Rome menerbitkan hasil studynya “The Limits to Growth”, yang memperingatkan bahwa peradaban industri akan menabrak dinding ekologis jika terus mengejar pertumbuhan eksponensial. Namun, Jason Hickel dan para pemikir kontemporer memperbarui gagasan ini dengan pendekatan yang lebih humanis dan terstruktur.
Bagi Hickel, Degrowth bukan berarti resesi, apalagi membawa kita kembali hidup di gua dengan penerangan lilin, dan sama sekali bukan tentang kemiskinan. Sebaliknya, Degrowth adalah sebuah teori tentang ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini menggambarkan dunia di mana kita secara sadar dan terencana mengurangi penggunaan energi dan sumber daya material agar kembali seimbang dengan kapasitas regenerasi bumi. Tujuannya bukan untuk membuat hidup menjadi sengsara, melainkan untuk melepaskan manusia dari belenggu konsumerisme dan kerja keras tanpa henti demi mengejar statistik Produk Domestik Bruto (PDB), lalu menggantinya dengan peningkatan kualitas hidup melalui perbaikan dari sisi kesehatan, keluangan waktu, dan meningkatkan hubungan sosial.
Paradigma Pertumbuhan Ekonomi Saat Ini
Relevansi pemikiran ini menampar keras realitas ekonomi Indonesia. Data ekonomi menunjukkan pola ketergantungan yang mencemaskan pada sektor ekstraktif. Contohnya, sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan-II tahun 2025 dengan persentase mencapai 8,59 persen. Artinya, perekonomian kita tumbuh di atas punggung industri pengeruk bumi, mulai dari batu bara, nikel, hingga perkebunan sawit monokultur yang luas.
Alhasil, obsesi kita terhadap target pertumbuhan ekonomi tinggi sering kali diterjemahkan di lapangan menjadi pembukaan lahan baru dan penggalian lubang tambang yang lebih dalam. Apa yang terjadi di Sumatera adalah bukti nyata dari konsep “metabolic rift” yang sering dikutip Hickel. Kita mengambil sumber daya alam dan material dari tanah Sumatera untuk diekspor demi devisa dan angka PDB Nasional, namun kita tidak mengembalikan apa pun selain lahan kritis yang tak lagi mampu menahan air.
Keuntungan ekonomi diprivatisasi ke kantong segelintir korporasi, sementara risiko ekologisnya disosialisasikan menjadi bencana yang menimpa rakyat kecil di bantaran sungai. Ini adalah bentuk pertumbuhan ekonomi yang cenderung toksik, di mana kenaikan grafik ekonomi dibayar lunas dengan nyawa dan kehancuran lingkungan.
Menumbuhkan Ekonomi Nasional Sambil Merawat Manusianya dan Memulihkan Bumi
Lantas, apakah kita harus berhenti membangun dan membiarkan rakyat Indonesia miskin? Tentu tidak. Solusi yang ditawarkan Degrowth bersifat seimbang dan transformatif, bukan nihilistik. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, Degrowth tidak menyarankan penghentian pembangunan fasilitas dasar, melainkan pergeseran fokus yang fundamental.
Solusi pertama, tidak menjadikan indikator PDB sebagai satu-satunya ukuran kemajuan Negara ini. Ada baiknya mulai mengukur keberhasilan negara bukan dari seberapa banyak barang yang diproduksi dan dijual, melainkan dari indikator kesejahteraan nyata seperti pemerataan kue pembangunan, kualitas udara, ketahanan pangan lokal, dan ketersediaan air bersih. Kebijakan ini harus dibarengi dengan memilah secara terencana sektor-sektor yang merusak secara ekologis. Izin tambang di kawasan hutan lindung harus dicabut, dan ekspansi sawit di lahan gambut harus dihentikan total.
Namun, transisi ini tidak boleh memakan korban baru. Di sinilah peran negara menjadi krusial untuk menyediakan layanan dasar bagi semuanya, tanpa terkecuali. Bayangkan sebuah Indonesia di mana transportasi publik, perumahan layak, pendidikan, dan kesehatan tersedia secara gratis atau sangat murah dengan kualitas tinggi. Jika kebutuhan dasar ini terjamin, rakyat Indonesia mungkin bakal hidup lebih tenang sehingga tidak terdesak untuk bekerja di sektor ekstraktif yang berbahaya hanya demi bertahan hidup.
Bencana di Sumatera adalah lonceng peringatan yang terlalu nyaring untuk diabaikan. Melanjutkan model ekonomi seperti “business as usual” sama artinya dengan menyiapkan karpet merah untuk bencana berikutnya. Konsep Degrowth menawarkan jalan keluar alternatif dari siklus kehancuran ini, mengajak kita untuk berani membayangkan sebuah kemakmuran yang tidak diukur dari angka di papan bursa, melainkan dari rimbunnya hutan yang menjaga kita tetap selamat saat hujan deras turun membasahi bumi. Terdengar utopis memang, namun bisa dicapai dengan goodwill dari para pemangku kepentingan, terutama Pemerintah.
