Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan setelah mencairkan dana sebesar Rp6,6 triliun yang dianggap sebagai hasil sitaan dari berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan kawasan hutan. Proses pencairan ini memicu pertanyaan publik mengenai asal usul uang tersebut—apakah benar-benar berasal dari uang rakyat atau justru hasil ‘sitaan’ dari perusahaan kelapa sawit.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa jumlah uang senilai Rp6,6 triliun yang diserahkan kepada negara merupakan akumulasi dari hasil rampasan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan penagihan denda administratif. Dalam acara penyerahan uang tersebut, yang digelar di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025), Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa uang itu berasal dari hasil penagihan intensif terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Proses penyusunan gunungan uang yang memenuhi lobi gedung dilakukan sejak pagi hari dengan pengawasan ketat oleh petugas keamanan dan pihak bank. Kapuspenkum Kejagung, Anang, menjelaskan bahwa uang tersebut bukan hasil pinjaman dari bank, melainkan murni hasil sitaan sebesar Rp4,28 triliun dari Kejagung dan Rp2,4 triliun dari Satgas PKH. Setelah penyerahan, uang akan disetorkan ke kas negara melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pembayaran uang ini juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti tidak hanya kasus korupsi, tetapi juga penyalahgunaan kawasan hutan. Ia menekankan bahwa hutan harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok. Namun, isu tentang asal usul uang ini masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, terutama karena adanya dugaan bahwa sebagian besar uang tersebut berasal dari hasil sitaan perusahaan-perusahaan kelapa sawit.
Sejumlah kalangan mengkritik proses pencairan dana ini, khawatir uang yang dianggap sebagai hasil ‘sitaan’ bisa jadi tidak sepenuhnya transparan. Mereka meminta kejelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai mekanisme pencairan dan penggunaan dana tersebut. Bagi rakyat Indonesia, pertanyaan utamanya adalah: apakah uang yang dicairkan itu benar-benar milik negara, atau justru hasil dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional?
