Di tengah narasi optimisme ekonomi nasional, kelas menengah Indonesia justru menghadapi kenyataan yang semakin kompleks. Di balik angka-angka yang tampak menjanjikan, angka pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan inflasi yang terkendali, tersembunyi kegelisahan yang tak terucap dan tak tercatat dalam statistik. Ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang mencapai 5,12%. Inflasi pun relatif terkendali di angka 2,56% (yoy) pada Oktober, menurut rilis resmi Bank Indonesia. Namun, bagi jutaan keluarga kelas menengah, angka-angka ini tidak serta-merta menghadirkan rasa aman.
Di tengah kenaikan PPN menjadi 12% dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, mereka langsung merasakan dampaknya. Belanja harus dikurangi, rencana ditunda, dan prioritas hidup disusun ulang. Namun, mereka tetap diminta membayar pajak penuh, tetap tidak masuk skema perlindungan sosial, dan tetap harus bertahan sendiri ketika krisis datang.
Kelas menengah sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Mereka adalah konsumen aktif, pembayar pajak setia, dan simbol stabilitas sosial. Namun, di negeri yang tak ramah pada ketidakpastian, mereka justru menjadi kelompok yang paling terjepit. Kondisi terjepit yang dimaksud di sini adalah kondisi tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga belum cukup mapan untuk bertahan dari guncangan fiskal dan tekanan ekonomi global. Mereka hidup di antara pujian dan pengabaian.
Ketidakpastian juga berarti tidak adanya jaminan bahwa kerja keras akan sebanding dengan hasil. Mereka yang memiliki modal berupa tanah, saham, properti, koneksi, dan akses ke pasar keuangan akan mampu menggandakan kekayaannya dengan mudah melalui mekanisme yang tidak tersedia bagi mayoritas kelas pekerja. Dalam Capital and Ideology (Piketty, 2020), dijelaskan bahwa sistem kapitalisme modern secara matematis memang lebih menguntungkan pemilik modal dibanding tenaga kerja, karena tingkat pengembalian modal cenderung lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Artinya, bahkan ketika ekonomi tumbuh, mereka yang hidup dari gaji tetap akan tetap tertinggal. Ini bukan soal iri hati atau etos kerja. Ini soal struktur. Sistem ekonomi kita, secara diam-diam namun sistematis, lebih berpihak pada mereka yang sudah punya, bukan pada mereka yang sedang berjuang.
Laporan Carnegie Endowment for International Peace (2025) memperkuat hal ini. Di Indonesia, kekayaan 1% teratas tumbuh lebih cepat dibanding pendapatan 40% terbawah, bahkan selama masa pemulihan pasca-pandemi. Sementara kelas menengah harus menghadapi inflasi, kenaikan pajak, dan beban konsumsi, kelompok kaya menikmati pertumbuhan aset dan insentif investasi. Fenomena ini juga tercermin dalam studi The Middle Class in World Society (Springer, 2021), yang menunjukkan bahwa kelas menengah global semakin terjepit antara stagnasi pendapatan dan ekspansi kekayaan elit ekonomi.
Di Indonesia, tekanan ini semakin terasa karena kebijakan fiskal yang tidak berpihak. Kenaikan PPN, misalnya, adalah bentuk pajak regresif yang membebani semua lapisan masyarakat secara proporsional, tanpa mempertimbangkan daya beli yang berbeda. Studi OECD Economic Surveys: Indonesia 2024 menyoroti bahwa belanja pemerintah dan pendapatan negara masih rendah dibandingkan standar internasional, sehingga tekanan fiskal cenderung dialihkan ke kelompok yang paling “terlihat” dalam statistik, yaitu kelas menengah.
Kelas menengah juga tidak masuk dalam skema perlindungan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BLT (Bantuan Langsung Tunai). Padahal, banyak keluarga kelas menengah baru yang masih berada dalam posisi rentan terhadap guncangan ekonomi. Mereka tidak memiliki bantalan keuangan yang cukup, dan sering kali terjebak dalam gaya hidup aspiratif yang dibentuk oleh tekanan sosial dan algoritma digital.
Lalu, apa yang bisa dilakukan?
- Pertama, negara perlu mereformasi sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif. Skema perlindungan harus mempertimbangkan kerentanan ekonomi, bukan hanya garis kemiskinan. Subsidi pendidikan, transportasi publik, dan kesehatan yang menyasar keluarga kelas menengah bisa menjadi langkah awal.
- Kedua, kebijakan pajak harus lebih progresif dan berkeadilan. Beban fiskal tidak bisa terus-menerus dibebankan pada konsumsi. Pajak atas aset, dividen, dan keuntungan modal perlu diperkuat agar distribusi beban lebih adil.
- Ketiga, akses terhadap aset produktif harus diperluas. Kelas menengah perlu diberi peluang untuk memiliki saham, tanah, atau instrumen investasi jangka panjang melalui insentif dan edukasi keuangan.
- Terakhir, meminta partisipasi publik dalam perumusan kebijakan fiskal. Kelas menengah harus dilibatkan dalam proses perumusan anggaran dan kebijakan ekonomi. Transparansi dan partisipasi publik akan memperkuat kepercayaan mereka terhadap negara, sekaligus mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial.
Yang tak kalah penting, kelas menengah harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan fiskal. Transparansi dan partisipasi publik akan memperkuat kepercayaan mereka terhadap negara, sekaligus mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Karena pada akhirnya, menjadi kelas menengah di Indonesia hari ini bukanlah jaminan stabilitas, melainkan tantangan yang kompleks. Mereka hidup di antara statistik dan realita, antara pujian dan tekanan. Sudah saatnya negara berhenti melihat mereka sebagai angka konsumsi dan pajak semata. Mereka adalah warga negara yang layak diperjuangkan, dilindungi, dan diajak membangun masa depan bersama. Ekonomi yang kuat bukan hanya tentang angka, tapi tentang manusia yang mampu bertahan, berkembang, dan bermakna. Sudah saatnya negara berhenti melihat kelas menengah sebagai objek statistik, dan mulai memperlakukan mereka sebagai subjek kebijakan yang layak diperjuangkan.
