– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkap skenario penyederhanaan kurikulum pembelajaran di sekolah terdampak bencana di Sumatera.
Hal itu diungkapkan Mu’ti dihadapan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).
“Kami menyampaikan terkait skenario kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana,” kata Mu’ti dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/12/2025).
Pada 0-3 bulan diberlakukan tanggap darurat bencana dengan penyesuaian kurikulum minimum esensial yakni kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar.
Kemudian numerasi dasar, kesehatan, keselamatan diri, dukungan psikososial dan informasi mitigasi bencana.
“Dua, pengembangan bahan belajar darurat. Tiga, metode pembelajaran adaptif. Empat, dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran, lima, asesmen sangat sederhana,” ujarnya.
Kemudian, pada bulan ketiga hingga ke-12 akan diterapkan kurikulum adaptif berbasis krisis, pemulihan pembelajaran, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi.
Selain itu akan diterapkan sistem asesmen transisi, asesmen berbasis portofolio atau kerja sederhana.
“Kemudian pemulihan satu sampai tiga tahun integrasi permanen pendidikan, kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat,” jelas Mu’ti.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan penyederhanaan kurikulum untuk pembelajaran di daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin.
“Pada tiga bulan pertama, fokus diarahkan pada penyederhanaan kurikulum menjadi kompetensi minimum esensial, ketersediaan bahan belajar darurat, pembelajaran adaptif di ruang terbatas, dukungan psikososial, serta asesmen sederhana yang menekankan keamanan dan keterlibatan murid,” kata Toni dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).
Setelah itu, pada periode tiga hingga 12 bulan, kebijakan diarahkan pada pemulihan kemampuan dasar murid melalui kurikulum adaptif berbasis krisis.
Kemudian program remedial intensif, pembelajaran fleksibel, serta asesmen transisi berbasis portofolio dan perkembangan sosial-emosional.
“Dalam rentang satu hingga tiga tahun, fokus kebijakan bergeser pada penguatan kembali kualitas pembelajaran, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan pembelajaran inklusif, serta monitoring dan evaluasi jangka panjang terhadap literasi, numerasi, kehadiran, dan kesejahteraan psikososial murid,” ujarnya.
Tak hanya itu, Toni juga mengatakan pihaknya telah menyusun Panduan Implementasi Pendidikan Kebencanaan sebagai rujukan bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan mulai dari pra-bencana, saat terjadi bencana dan setelah bencana terjadi.
“Panduan pelaksanaan pendidikan kebencanaan ini juga dilengkapi dengan peta kompetensi terkait bencana bagi siswa sesuai tingkatnya. Kompetensi tersebut bisa disisipkan dalam mata pelajaran yang relevan,” ujar Toni.
