TEHERAN, – Aksi protes di Iran memasuki hari ketiga berturut-turut pada Selasa (30/12/2025). Mahasiswa di Teheran ikut turun ke jalan menyuarakan kemarahan atas krisis ekonomi yang kian memburuk.
Gelombang demonstrasi tersebut bermula pada Minggu (28/12/2025) setelah para pedagang memprotes anjloknya nilai tukar rial Iran, yang memicu keresahan luas di sejumlah kota.
Di Teheran, mahasiswa dari sejumlah universitas dilaporkan bergabung dalam aksi, menandai meluasnya basis protes dari sektor perdagangan ke kalangan akademik.
Video yang diverifikasi memperlihatkan, mahasiswa di University of Science and Culture, Iran barat laut, meneriakkan “matilah diktator” di lingkungan kampus.
Aksi serupa juga terlihat di pasar besi yang terletak di dekat bandara utama Teheran, tempat para pedagang berkumpul dan menyuarakan protes, sebagaimana dilansir Wall Street Journal.
Seorang pedagang karpet di bazar pusat Teheran mengatakan bahwa aktivitas pasar berhenti total sejak pagi hari akibat situasi yang memanas.
Demonstrasi juga dilaporkan terjadi di Pulau Qeshm di pesisir Teluk Persia serta di Kota Hamedan, wilayah barat Iran, menunjukkan bahwa aksi tidak hanya terpusat di ibu kota.
Rangkaian protes ini menambah tekanan terhadap pemerintah Iran yang tengah kesulitan meredam ketidakpuasan publik di tengah krisis ekonomi berkepanjangan.
Permasalahan serius
Iran saat ini menghadapi kombinasi masalah serius berupa melemahnya nilai tukar rial, inflasi yang sangat tinggi, serta sanksi internasional yang masih membatasi aktivitas ekonomi.
Selain persoalan ekonomi, negara tersebut juga mengalami krisis sumber daya dengan kelangkaan air serta pemadaman listrik yang terjadi secara luas dan berulang.
Perang 12 hari dengan Israel pada Juni lalu turut memperlihatkan lemahnya pertahanan negara, termasuk kegagalan mencegah infiltrasi intelijen Israel.
Konflik tersebut juga merusak program senjata nuklir dan rudal balistik Iran serta melumpuhkan sistem pertahanan udaranya.
“Pemerintah Iran telah mengalami tahun yang sangat buruk. Daya tangkalnya terhadap musuh asing runtuh, dan setiap keluhan domestik yang dihadapi justru semakin memburuk,” kata Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group.
Menurut Vaez, kondisi itu menempatkan kebijakan domestik dan diplomatik negara tersebut dalam situasi pengendalian krisis yang tak pernah berakhir.
Sejak berakhirnya perang, pemerintah Iran dilaporkan melakukan penindakan luas terhadap para pembangkang, termasuk penangkapan oposisi.
Di samping itu, jumlah eksekusi mati juga melonjak bahkan disebut mencapai angka tertinggi dalam hampir empat dekade.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya pemberontakan rakyat, meskipun pemerintah juga berusaha melonggarkan sebagian aturan moral yang selama ini diterapkan secara ketat.
Belum ada kejelasan mengenai jumlah peserta aksi, meskipun kantor berita Fars yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut bahwa aksi di universitas-universitas Teheran dan pasar besi berlangsung dalam skala kecil.
Pemicu kemarahan publik
Pelemahan nilai tukar menjadi salah satu pemicu utama kemarahan publik karena menggerus tabungan masyarakat dan mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok.
Nilai rial Iran tercatat telah merosot sekitar 60 persen sejak perang Juni dengan Israel.
Seorang agen properti berusia 41 tahun di Shiraz mengatakan, penurunan nilai mata uang memperparah inflasi harga pangan dan menghabiskan tabungannya.
Dia mengaku uang yang masuk ke rekeningnya langsung kehilangan nilai seiring terus melemahnya rial.
Sanksi internasional yang ketat masih menjadi faktor utama memburuknya kondisi ekonomi Iran.
Awal tahun ini, Teheran dan Washington sempat menggelar perundingan terkait program nuklir Iran yang berpotensi membuka jalan bagi pelonggaran sanksi.
Namun, perundingan tersebut tidak menunjukkan kemajuan berarti dan belum dilanjutkan sejak pecahnya perang dengan Israel.
Parlemen Iran yang didominasi kelompok konservatif kini tengah membahas rancangan anggaran yang meningkatkan belanja militer serta memprioritaskan pembayaran aparatur negara dibanding pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.
Rancangan anggaran tersebut menuai kritik keras dari masyarakat di media sosial dan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan anggota parlemen.
“Pemerintah mengandalkan sistem patronase untuk mempertahankan basis kekuasaan di kalangan ulama dan militer,” kata Saeid Golkar, profesor asosiasi di University of Tennessee at Chattanooga.
Dia menambahkan bahwa bagi sebagian besar masyarakat, satu-satunya strategi yang diterapkan pemerintah adalah represi.
