https://mediahariini.comPemerintah Kabupaten Purworejo kembali menunjukkan tekadnya untuk mengembangkan budaya inovasi dalam birokrasi yang dapat bertahan lama.
Langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap peningkatan kasus perceraian, masalah keluarga, serta gangguan kesehatan mental yang dialami pegawai negeri sipil (PNS).
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Purworejo mengeluarkan dua inovasi yang bertujuan membantu pegawai negeri sipil.
Dua inovasi layanan kepegawaian yang diperkenalkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purworejo adalah Sinergi ASN dan Sapa ASN.
Keduanya diresmikan secara langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti pada hari Jumat (12/12/2025).
Kepala BKPSDM Purworejo, Agung Wibowo, menyampaikan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purworejo saat ini berjumlah 9.624 orang sebelum adanya penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Dengan pemberian SK P3K terbaru yang mencapai 1.220 orang, komposisi Pegawai Negeri Sipil dan P3K kini hampir seimbang. Kondisi ini mengharuskan pelayanan kepegawaian yang lebih cepat, fleksibel, dan responsif.
Agung menyampaikan bahwa salah satu hambatan terbesar yang dialami Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah keterbatasan waktu dalam mengikuti pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis akibat beban kerja yang sangat berat.
Oleh karena itu, BKPSDM menghadirkan Sinergi ASN, sebuah portal digital berbasis web yang menggabungkan data kepegawaian, pengembangan kompetensi, pelatihan, serta bimbingan teknis bersertifikat dalam satu tempat.
“ASN dapat mengikuti pelatihan kapan saja—baik malam, pagi, atau saat memiliki waktu senggang—tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan yang sering menyebabkan ponsel mereka menjadi lambat,” ujar Agung pada Jumat (12/12/2025).
Konsep berbasis web ini diterima dengan baik oleh Aparatur Sipil Negara karena tidak memberatkan memori perangkat dan menawarkan fleksibilitas dalam akses.
Inovasi kedua, Sapa ASN, dibuat sebagai bentuk tanggapan terhadap peningkatan jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam beberapa tahun terakhir.
BKPSDM mencatat sebanyak 24 kasus pelanggaran disiplin berat pada tahun 2024, tetapi angka tersebut mengalami penurunan menjadi 14 kasus pada 2025, bahkan sebelum layanan ini secara resmi diperkenalkan.
Mayoritas pelanggaran dipengaruhi oleh masalah keluarga, termasuk tingginya tingkat perceraian pegawai negeri di Purworejo.
BKPSDM juga menemukan kejadian yang menarik, yaitu beberapa pegawai negeri sipil mengalami penurunan kinerja karena menjalani diet yang terlalu ketat demi mendapatkan bentuk tubuh yang sempurna.
“Banyak Aparatur Sipil Negara, khususnya perempuan, menginginkan tubuh yang sempurna. Mereka melakukan diet ekstrem—tidak makan di pagi hari, hanya minum air putih di siang hari. Akhirnya kelelahan, stres, tidak hadir di kantor, bahkan mengalami gangguan psikologis,” kata Agung.
Melalui Sapa ASN, BKPSDM memberikan layanan pendampingan yang komprehensif dengan melibatkan psikolog, ahli gizi, konsultan hukum, serta tenaga ahli dari Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Tjitrowardoyo, RSUD R.A.A. Tjokronegoro, hingga Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP).
“Kemudian, kerja sama akan diperluas dengan universitas dan komunitas UMKM,” ujar Agung.
Bupati Purworejo Yuli Hastuti menganggap inovasi tersebut mampu memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara secara lebih menyeluruh.
“Pemerintah perlu lebih responsif dan kreatif. Layanan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta memperkuat semangat inovasi di Kabupaten Purworejo,” kata Bupati.
Ia menyampaikan bahwa peningkatan mutu Aparatur Sipil Negara akan berdampak langsung terhadap kualitas pengelolaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Kabupaten Purworejo kembali mendapatkan gelar Kabupaten Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Baik Sinergi ASN maupun Sapa ASN dibuat sebagai pendekatan menyeluruh yang tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan kompetensi, tetapi juga kesehatan mental, kestabilan keluarga, serta perjuangan terhadap isu hukum yang sering menjadi penyebab pelanggaran disiplin.
Agung menekankan bahwa kedua inovasi tersebut bertujuan memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara bekerja dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani.
BKPSDM berharap kolaborasi antara ASN dan Sapa ASN dapat menjadi contoh pelayanan kepegawaian yang lebih manusiawi, responsif, serta berkelanjutan.
“Kami berharap mampu membentuk lingkungan kerja ASN yang sehat, efisien, dan selaras,” tegas Agung.
