BANDA ACEH, – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menilai, tidak sepatutnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyikapi aksi massa yang membawa bendera bulan bintang di Aceh secara berlebihan, apalagi sampai menggunakan senjata.
Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa mengatakan, tidak ada alasan bendera itu direpresi dengan kekerasan, apalagi di tengah situasi bencana yang masih melanda Aceh.
“Bagaimanapun tentara tidak boleh melakukan, terlebih lagi dalam situasi bencana seperti ini bahwa bendera itu tidak bisa diasosiasikan dalam bentuk sikap politik yang menentang pemerintahan,” katanya saat diwawancarai , Jumat (26/12/2025) malam.
Menurut Aulianda, bendera putih dan bulan bintang yang dibawa oleh masyarakat hanya merupakan bentuk kekecewaan atas lambannya penanganan bencana selama ini.
“Bahkan beberapa di antaranya kita tahu itu mereka bawa bantuan untuk korban,” ujarnya.
Aulianda mengatakan, sejak dua minggu lalu, sejumlah pihak di Aceh bahkan sudah meminta bencana di Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi dia melihat pemerintah masih enggan melakukan hal itu.
“Kita minta bantuan yang lebih ataupun mekanisme yang lebih intensif terhadap bencana,” katanya.
Di sisi lain, kata Aulianda, yang paling disayangkan adalah adanya anggota TNI yang menggunakan senjata saat memukul warga.
Padahal, jika bendera bulan bintang dikaitkan dengan situasi politik keamanan, seharusnya bisa diselesaikan secara persuasif.
“Kalau diselesaikan di lapangan sudah pasti tidak ada dialog, dan sudah pasti akan terjadi konfrontasi. Ketika konfrontasi itu terjadi, ya senjata akan mengambil perannya sementara masyarakat cuma punya tongkat yang dibalut dengan bendera,” ujar dia.
Sedianya, di tengah kondisi bencana yang masih perlu penanganan cepat, TNI mengerahkan semua kekuatan untuk membantu wilayah terdampak agar proses pemulihan bisa cepat selesai.
“Fokus saja bantu korban bencana. Tentara bangun saja jembatan, bikin jalan, kerahkan alat berat, zipur kerahkan, semua bantu logistik sebisa mungkin kita sama-sama saling bahu-membahu,” tuturnya.
Respons Dandim Aceh Utara
Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Arh Jamal Dani Arifin, dalam konferensi pers di Mapolres Lhokseumawe, Jumat (26/12/2025) menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang fokus pada penanggulangan bencana dan pemulihan pascabanjir.
Terkait insiden kericuhan, Jamal menekankan bahwa tugas TNI bersama Polri adalah menjaga kondusivitas wilayah agar tetap aman.
“Tugas kami lainnya bersama Polres Lhokseumawe menjaga kondusivitas wilayah. Jika ada yang mengganggu maka kami tindak, kita laksanakan sesuai yang seharusnya,” kata Jamal.
Mengenai pengibaran bendera bulan bintang, Jamal menyebut aksi tersebut tidak dibenarkan karena merupakan inisiatif masyarakat tanpa perintah dari Komite Peralihan Aceh (KPA).
Pihak Kodim mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memicu ketegangan di tengah masa pemulihan bencana.
Selain itu, menurut Jamal, gesekan setelah adanya provokasi, sejumlah massa mendorong keras petugas gabungan TNI-Polri sambil meneriaki perlawanan.
“Kericuhan ulah dari provokasi sejumlah massa mendorong petugas gabungan TNI-Polri sambil meneriaki lawan-lawan. Sehingga personel pun melakukan perlawanan terhadap massa yang mau anarkis. Terjadilah saling baku hantam,” kata dia.
Razia TNI-Polri
Petugas menghentikan laju kendaraan konvoi dari arah Pidie menuju Aceh Utara.
Razia ini dalam rangka pencegahan konvoi bendera bulan bintang dan simbol separatis yang dilakukan oleh Eks Kombatan GAM dan simpatisan.
“Sekitar pukul 20.53 WIB. personel Polres Lhokseumawe gabungan TNI melaksanakan razia atau sweeping terhadap mobil rombongan konvoi sebanyak 11 unit kendaraan roda 4 jenis campuran dan menghentikan dengan cara persuasif,” ujarnya.
“Jadi kalau massa ini tidak arogan dan provokasi mungkin tidak terjadi kericuhan. Keadaan ya. Saya Dandim 0103/Aceh Utara bersama Kapolres Lhokseumawe juga ikut didorong dan terkena pukulan oleh massa. Ya mau bagaimana lagi keadaan situasikan, namun cepat diredam,” kata dia.
Jamal mengungkapkan, kejadian ini sudah dimediasi antara Korlap Aksi, Aizilul Nazrina beserta rombongan dengan Kapolres Kota Lhokseumawe dan Dandim 0103.
“Diperoleh kesepakatan bahwa pihak rombongan. Mereka juga sudah menyatakan bahwa kejadian ini adalah hanya selisih paham, dan sepakat berdamai dengan aparat gabungan, serta massa terkena pukulan akan ditanggung pihaknya sendiri. Ini pinta dari pihak mereka sendiri,” ucap dia.
