Isi Artikel
Permintaan Aceh untuk Bantuan PBB dalam Menghadapi Bencana Banjir dan Longsor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah mengajukan permintaan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, untuk membantu menangani dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah tersebut. Permintaan ini dilakukan karena kondisi daerah terdampak belum pulih hingga hari ini, Rabu (17/12/2025).
Bencana banjir dan longsor mulai terjadi sejak 25 November lalu dan terus berdampak pada Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Hingga saat ini, jumlah korban meninggal sudah mencapai lebih dari 1.000 jiwa, sementara jumlah pengungsi mencapai 608.940 jiwa. Dalam konferensi pers yang digelar di Pusat Informasi dan Media Center Komdigi di lobi Kantor Gubernur Aceh, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa jumlah korban jiwa bertambah 14 orang, sehingga totalnya menjadi 1.030 jiwa.
Peran PBB dalam Respons Darurat Bencana
Terkait permintaan bantuan PBB, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa langkah Pemprov Aceh tidak perlu dipersoalkan. Ia menekankan bahwa dalam kondisi darurat bencana, pemerintah daerah berhak meminta bantuan dari mana pun, terutama karena medan yang sulit sering kali menjadi kendala dalam penyaluran bantuan.
“Yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan,” ujar Dede Yusuf. Ia menegaskan bahwa bantuan harus dipandang sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak. Menurutnya, pemerintah dan presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi, serta negara lain juga telah menawarkan bantuan.
Permintaan bantuan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, pada Minggu (14/12/2025). Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh resmi menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF. Selain itu, saat ini tercatat sekitar 77 lembaga dengan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh, termasuk lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional.
Keterlibatan UNDP dan UNICEF
Di sisi lain, UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025). Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan bencana, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).
Sementara itu, UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan Bencana
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), menyampaikan komitmennya untuk terus memantau penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia berencana rutin mengunjungi wilayah terdampak minimal sekali setiap pekan. Hingga kini, Prabowo tercatat sudah tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatera Utara, dan sekali ke Sumatera Barat.
Dalam sidang tersebut, Prabowo menekankan bahwa bencana harus dihadapi dengan kewaspadaan, mengingat perubahan iklim global menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi lingkungan. “Climate change memengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun banyak pimpinan negara sahabat menawarkan bantuan, Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri. “Saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” tegasnya.
