Kaleidoskop Bolsel 2025: Tahun dinamika, ujian, dan lompatan pelayanan publik

PIKIRAN RAKYAT BMR– Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling dinamis bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Di tengah tekanan fiskal, ancaman lingkungan, hingga tragedi kemanusiaan, pemerintah daerah tetap bergerak memperkuat pelayanan publik, hukum, dan kesehatan. Berikut rangkuman peristiwa pentingnya.

Januari — Gejolak Tambang Ilegal dan Aksi Warga

Bacaan Lainnya

Awal tahun ditandai aksi ratusan warga Tobayagan menolak aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Upper Tobayagan. Bupati Iskandar Kamaru turun langsung menemui massa dan menegaskan sikap tegas:

Tidak ada toleransi untuk PETI yang menggunakan alat berat.

Sebagai simbol komitmen, dibuat deklarasi bersama menolak tambang ilegal. Aksi berlanjut ke DPRD, menandai kegelisahan masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan.

Pada bulan yang sama, Polres Bolsel mengungkap kasus pencurian dua motor dengan tersangka berinisial AK. Kapolres AKBP Handoko Sanjaya memaparkan modus pelaku, sekaligus menegaskan komitmen penegakan hukum.

Januari — Serangan Buaya dan Peringatan Keselamatan

Dua insiden serangan buaya terjadi berturut-turut. Salah satunya merenggut nyawa Weldison, warga Dumagin A. BKSDA dan Satpol PP Bolsel mengimbau warga agar menghindari kawasan rawan, terutama saat memancing malam hari. Data tiga tahun terakhir mencatat lebih dari enam serangan — sebagian besar berujung maut.

Januari–Februari — Aspirasi ke Pusat dan Putusan Pilkada

Di Gedung Nusantara II, Bupati Iskandar menyampaikan langsung aspirasi Bolsel: perbaikan jalan, irigasi, normalisasi sungai, serta kepastian Dana Alokasi Khusus. Ia juga menyoroti ketidakpastian pengalihan anggaran yang berpotensi memengaruhi program daerah.

Awal Februari, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilkada. Kemenangan Iskandar–Deddy sah, diikuti ajakan persatuan bagi seluruh warga.

Tak lama, keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta — momen haru yang memulai babak baru kepemimpinan.

April — RSUD Jadi Proyek Strategis

Di Istana Presiden, pemerintah pusat mengumpulkan kepala daerah untuk sinkronisasi program revitalisasi RSUD. Bolsel memastikan kesiapan: Groundbreaking RSUD Bolsel direncanakan 21 April 2025.

Kemenkes menyiapkan dukungan alat kesehatan, IPAL, hingga ambulans senilai Rp20 miliar. Targetnya: RSUD Bolsel naik kelas dari tipe D ke tipe C — layanan lebih lengkap, rujukan lebih pendek.

Bulan yang sama, kabar duka datang dari Papua. Dua warga Bolsel jadi korban serangan KKB di Yahukimo. Pemda menyampaikan belasungkawa dan memastikan koordinasi keluarga korban.

Mei,  Keuangan Dijaga, Transparansi Diakui

BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya. Konsistensi tata kelola keuangan menunjukkan disiplin, sekaligus menjadi modal kepercayaan publik.

Juni, Perlindungan Pekerja Diapresiasi

Bolsel meraih Paritrana Award peringkat kedua se-Sulut untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ini menegaskan keberpihakan pemerintah pada perlindungan sosial tenaga kerja.

Pengawasan RSUD dan Sinergi Lintas Kementerian

Tim Kemenko PMK dan Kemenkes memantau progres RSUD mencapai 43,9 persen dan dinilai on track.

Pemerintah pusat menekankan pengawasan ketat agar proyek selesai tepat waktu dan benar-benar menghadirkan layanan kesehatan modern bagi masyarakat pesisir selatan.

Prestasi Bidang Hukum dan Stunting

Pada Hari Pengayoman ke-80, Bolsel meraih skor 98,48 untuk Indeks Reformasi Hukum terbaik di Sulawesi Utara.

Di bidang kesehatan masyarakat, Bolsel menyabet Penghargaan Terbaik 1 untuk aksi konvergensi penurunan stunting. Program lintas sektor terbukti menekan angka kasus secara konsisten.

Keberanian Fiskal: Jamkesda Justru Ditambah

Saat banyak daerah memangkas layanan karena defisit, Bolsel memilih arah berbeda. Meski transfer pusat turun ratusan miliar, peserta Jamkesda justru ditambah. Pemerintah menegaskan: kesehatan dasar warga tidak boleh jadi korban penghematan.

Menjelang akhir tahun, Pemkab memerintahkan penghentian aktivitas tambang di Puncak Landaso. Meski perizinan ada di pemerintah pusat, dampak lingkungan dirasakan warga. Pemda berdiri pada prinsip pencegahan bencana.

Kaleidoskop 2025 memperlihatkan wajah Bolsel yang sigap pada isu keselamatan publik,

konsisten membenahi keuangan daerah,

agresif memperkuat layanan kesehatan, dan

terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *