GGW soroti banyaknya pungli di tempat wisata Garut, cerminan kegagalan tata kelola wisata daerah

Priangan Insider – Liburan akhir tahun harusnya jadi momen bahagia buat healing dari tekanan kerja.

Tapi yang terjadi di Garut malah bikin hati miris. Alih-alih dapakan ketenangan, para wisatawan malah ketemu praktik Pungutan Liar (Pungli) yang makin merajalela.

Yang paling bikin ngeri, sebuah video viral memperlihatkan seorang perempuan mengalami luka di wajah usai penganiayaan di lokasi wisata. Gak kebayang kan, mau liburan malah pulang bawa trauma?

Insiden ngeri ini terjadi di gerbang masuk Pantai Santolo, Kecamatan Cikelet, Garut, pada Minggu (28/12/2025) sekitar pukul 11.30 WIB.

Video yang beredar cepat banget trending di media sosial, bikin publik speechless dan auto tanya: “Emang iya liburan di Garut sekarang seram-amit gitu?”

Menurut Opik, salah satu anggota Garut Goverment Watch (GGW), masalah ini cuma puncak gunung es.

“Pungli di wisata Garut Selatan itu cermin gagalnya tata kelola wisata dan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah daerah. Ini juga potret tekanan ekonomi masyarakat yang gelisah. Selama wisata dibiarkan tumbuh tanpa regulasi ketat, pungli akan tetap jadi ‘aturan tak tertulis’ yang bikin kapok para wisatawan.” ujarnya.

Dari kasus ini, Opik selaku pengamat pemerintah Kab. Garut menyoroti kenapa sih pungli di area wisata Garut, terutama Garut Selatan, sepertinya jadi “budaya” yang susah mati? Pemerintah daerah dinilai kurang effort dan serius dalam pengawasan.

Opik membeberkan masalah yang sudah lama menjadi penyakit masyarakat, yang membuat wisata Kab.Garut sulit untuk maju. Beliau jabarin 7 akar masalahnya biar jelas:

1. Pengawasan Zero, Penegakan Hukum Lemah!

Banyak spot wisata Garut itu lokasinya jauh dari kota. Alhasil, pengawasan dari Dinas Pariwisata atau Satpol PP kayaknya cuma seasonal.

Sanksi buat pelaku pungli juga soft banget, jadi mereka gak kapok dan menganggap ini “risiko kecil”.

2. Aturan Retribusi Nggak Jelas, Jadi Bahan Main!

Status tanah dan pengelolaan banyak lokasi wisata masih abu-abu. Nggak ada papan tarif resmi atau karcis yang baku.

BUMDes pun sering gak optimal. Nah, celah inilah yang dipakai oknum buat tarik pungutan semaunya.

3. Faktor Ekonomi Bikin Nalar Tumpul?

Wilayah Garut Selatan masih bergelut dengan kemiskinan dan pengangguran. Buat sebagian warga, musim liburan dianggap sebagai moment cari cuan instan.

Muncul pemikiran yang salah: “Kan turis dari kota pada bisa bayar, kita yang butuh uang.” Pungli akhirnya dilihat sebagai cara bertahan hidup, bukan kejahatan.

4. Budaya “Yang Penting Gak Paksa” itu Bahaya!

Pungli udah kayak tradisi turun-temurun di beberapa tempat. Wisatawan sering enggan melapor karena nominal kecil atau takut ribut. Sikap toleransi kayak gini justru bikin pungli dianggap “wajar” dan terus hidup.

5. Oknum & Premanisme Lokal Main Backing?

Nggak bisa dipungkiri, di beberapa titik ada kelompok yang nguasain parkir atau akses masuk.

Aparat desa sering di posisi serba salah antara penegakan hukum dan tekanan sosial. Akhirnya, pungli berkembang dari tindakan individu jadi sistem informal yang terstruktur.

6. Edukasi ke Masyarakat & Wisatawan Masih Minim!

Banyak yang belum paham beda retribusi resmi sama pungli. Sosialisasi dari pemerintah juga jarang banget.

Literasi hukum soal tata kelola wisata masih rendah, baik di warga maupun pengunjung.

7. Infrastruktur & Manajemen Jadul Banget!

Loket resmi? CCTV? Pos pengaduan? Jangan harap lengkap. Padahal jumlah wisatawan naik drastis pas musim liburan.

Managemennya ketinggalan jauh sama pertumbuhan wisata itu sendiri. Jadi, liburan Nataru 2025–2026 di Garut udah harusnya jadi peringatan keras.

Kalau nggak ada action nyata dari pemda buat benerin tata kelola, tegakkan hukum, dan bangun kesadaran bersama, bisa-bisa potensi pariwisata Garut yang sangat luar biasa itu gagal karena reputasi buruk “daerah preman dan pungli”. (***)