bali., JAKARTA – Pejabat Tinggi Pratama dan Pegawai Manajerial KanwilKemenkum NTBMenghadiri wawancara evaluasi kinerja Kantor Wilayah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Kementerian Hukum Tahun 2025, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (16/12).
Wawancara evaluasi kinerja dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kadiv PPPH Edward James Sinaga serta Kabag Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran.
Proses penilaian dilakukan oleh Penilai dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum bersama Staf Ahli di Bidang Ekonomi Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah I Gusti Putu Milawati menyampaikan hasil kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025, yang meliputi bidang perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja.
Berikut adalah beberapa variasi dari kalimat yang diberikan: 1. Selanjutnya, pencapaian dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan, pengawasan serta pengelolaan risiko, inovasi dalam pelayanan publik, serta berbagai prestasi yang telah dicapai. 2. Berikutnya, kinerja anggaran dan laporan keuangan, pengendalian serta manajemen risiko, inovasi pelayanan masyarakat, dan berbagai penghargaan yang telah diraih. 3. Kemudian, hasil kerja dalam penganggaran dan pelaporan, pengawasan dan pengelolaan risiko, inovasi layanan publik, serta berbagai capaian yang telah diperoleh. 4. Setelah itu, pencapaian di bidang pengelolaan anggaran dan pelaporan, pengendalian risiko, inovasi pelayanan umum, serta berbagai prestasi yang telah tercapai. 5. Selanjutnya, kinerja anggaran dan pelaporan, pengawasan serta pengelolaan risiko, inovasi dalam pelayanan publik, dan berbagai prestasi yang telah diraih.
Penyampaian dilakukan secara menyeluruh mengacu pada perjanjian kinerja, indikator kinerja aktivitas, serta hasil pengukuran tanggung jawab kinerja dan pengelolaan keuangan.
Di bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, disampaikan beberapa pencapaian.
Dimulai dari penyelesaian analisis dan penilaian peraturan daerah, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH) pemerintah daerah.
Kemudian pencapaian 100 persen pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Nusa Tenggara Barat.
Di Divisi Pelayanan Hukum, disampaikan pencapaian layanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, pengawasan dan pembinaan notaris, serta penyelesaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan hukum.
Selain itu, aspek pengawasan internal dan pengelolaan risiko juga menjadi perhatian utama dalam penilaian.
Mencakup penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan, penerapan pengelolaan risiko, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan dan keluhan masyarakat.
Inovasi layanan yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah Kemenkum NTB disampaikan sebagai langkah peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Penilaian kinerja ini merupakan kesempatan penting bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat untuk memastikan semua pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sejalan dengan perencanaan, indikator kinerja, serta arah kebijakan Kementerian Hukum,” kata Kakanwil I Gusti Putu Milawati.
“Hasil evaluasi ini akan kami lanjutkan sebagai bahan perbaikan terus-menerus dalam meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan hukum bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan penilaian ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya dalam mempertahankan akuntabilitas kinerja serta meningkatkan mutu pelayanan hukum.
Kemudian memperkuat sistem pemerintahan yang efisien dan bersih guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Hukum secara keseluruhan. (jpnn)
