Ringkasan Berita:
- Jawa Tengah mempersiapkan diri mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun baru 2026 dengan penuh harapan.
- Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tahun 2025 merupakan era yang baru.
- Di bawah pimpinan Gubernur Ahmad Luthfi beserta wakilnya Taj Yasin, berbagai peristiwa, pencapaian, serta apresiasi terus berlangsung.
- Meskipun pemerintah pusat mengurangi anggaran Transfer ke Daerah (TKD), pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tetap tumbuh pesat.
, SEMARANG– Tahun 2025 mendekati akhir. Tinggal beberapa hari lagi. Jawa Tengah bersiap mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun baru 2026 dengan penuh harapan.
Mengungkap kembali perjalanan tahun 2025, banyak kisah dan perubahan yang terjadi. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tahun 2025 menjadi era yang baru. Dibawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi beserta wakilnya Taj Yasin, berbagai dinamika, pencapaian, serta apresiasi terus berlangsung.
Khususnya di bidang ekonomi, Provinsi Jawa Tengah mengalami berbagai perubahan. Meskipun pemerintah pusat mengurangi anggaran Transfer ke Daerah (TKD), pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tetap tumbuh pesat.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada hari Rabu, 5 November 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan III 2025 mencapai 5,37 persen secara tahunan (YoY). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang sebesar 5,04 persen.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dipengaruhi oleh berbagai sektor. Salah satunya berasal dari pertumbuhan kegiatan produksi barang dan jasa di Jawa Tengah.
Kepala BPS Jateng yang sedang menjabat sementara, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, kontribusi ekonomi Jawa Tengah di dominasi oleh empat bidang usaha, yaitu industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 33,43 persen, perdagangan dengan kontribusi 13,44 persen, pertanian yang menyumbang 12,88 persen, dan sektor konstruksi dengan kontribusi 11,82 persen. Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama perekonomian Jateng dengan kontribusi mencapai 60,64 persen.
Hasil tersebut tidak terlepas dari berbagai program yang dikeluarkan oleh Pemprov Jateng, termasuk upaya kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
“Ini adalah hasil dari perencanaan dan kerja sama seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, kabupaten/kota, serta Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah,” ujar Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 22 Desember 2025.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga memberikan dampak terhadap meningkatnya aktivitas investasi di provinsi ini. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, realisasi investasi di wilayah ini pada periode Januari-September 2025 mencapai sebesar Rp 66,13 triliun.
Pencapaian ini diiringi dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 326.462 pekerja, yang merupakan yang terbesar kedua di Pulau Jawa.
“Membangun suatu wilayah tidak dapat hanya mengandalkan APBD atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena angkanya hanya 15 persen. Sementara 85 persen berasal dari investasi yang datang baik dari dalam maupun luar daerah. Oleh karenanya, Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintahan kolaboratif,” kata Ahmad Luthfi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen menjaga kepastian dan kenyamanan dalam berbisnis, memperkuat kerja sama dengan pelaku industri, serta menawarkan layanan izin yang cepat, jujur, dan berbasis teknologi.
Pemerintah provinsi juga memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan vokasi, keterkaitan pendidikan dengan industri, serta program pengembangan keterampilan bagi para pencari kerja.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan industri. Selain itu, seluruh kepala daerah di Jawa Tengah didorong untuk membuka kawasan industri atau kawasan ekonomi baru guna meningkatkan investasi di wilayah masing-masing.
Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan investasi dan mengembangkan perekonomian daerah mulai menunjukkan hasil yang memuaskan dan mendapat apresiasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan Pioneer of Economic Empowerment atau Pelopor Pemberdayaan Ekonomi dalam acara Indonesia Kita Award.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Yudhistira Grand Ballroom Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan pada hari Senin, 10 November 2025.
Tentu, lahirnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya investasi merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Capaian-capaian tersebut bukan sekadar omong kosong. Bukti nyata, berdasarkan data BPS Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau mengalami penurunan sebesar 0,10 persen.
Menatap 2026
Lalu, bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut tahun 2026 di sektor ekonomi? Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko menyampaikan bahwa Jawa Tengah berada dalam tahap pemulihan dan transformasi struktural menyongsong tahun 2026.
“Sektor manufaktur tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan, sementara sektor pertanian terus memastikan ketersediaan pangan dan menjaga tingkat inflasi,” ujar Sujarwanto saat membuka acara Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference dengan tema “Jawa Tengah di Persimpangan: Antara Manufaktur dan Pertanian” di Kota Semarang pada Senin, 8 Desember 2025.
Ia menilai, sektor industri pengolahan dan pertanian menjadi dua bidang usaha yang sangat penting bagi Jawa Tengah. Sektor industri pengolahan berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi yang besar dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Di sisi lain, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keamanan pangan baik di tingkat lokal maupun nasional. Peran krusial ini menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan industri pengolahan dan pertanian sebagai sektor utama dalam pembangunan.
Namun, tantangan seperti tekanan harga komoditas, perubahan global, serta ketersediaan bahan baku memerlukan keseimbangan antara penguatan sektor manufaktur dan pembaruan pertanian, agar perekonomian tetap bisa mencakup semua lapisan dan berkelanjutan.
Menghadapi situasi tersebut, diperlukan strategi dengan memperkuat kawasan industri, mempercepat investasi berbasis teknologi dan industri ramah lingkungan, serta melakukan digitalisasi dan meningkatkan produktivitas manufaktur.
Berdasarkan pendapat Sujarwanto, kerja sama antara industri dan petani perlu diperkuat agar dapat memastikan pasokan bahan baku serta menjaga kestabilan harga. Selain itu, hal ini juga harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri. (*)
