Ringkasan Berita:
- Guntur Romli menegaskan PDIP tidak mengenal praktik mahar politik dan tetap konsisten mendukung Pilkada langsung serta menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD
- Ia menyebut pencalonan Mualem sebagai Gubernur Aceh sebagai bukti rekomendasi PDIP diberikan tanpa dipungut biaya apa pun dan bisa dikonfirmasi langsung
- Terpisah, PSI menyatakan siap melakukan rekrutmen politik tanpa biaya bagi anak muda, meski tidak secara langsung ditujukan untuk menyinggung PDIP
– PDI Perjuangan membantah keras isu “mahar politik” dalam proses pemberian rekomendasi calon kepala daerah di internal partai.
Pernyataan itu disampaikan oleh anggota PDIP Guntur Romli di tengah meningkatnya wacana tentang tingginya biaya politik, termasuk dugaan adanya mahar pencalonan dalam Pilkada.
Guntur Romli menyatakan bahwa PDIP tidak mengenal adanya praktik mahar politik dalam menentukan dukungan terhadap calon kepala daerah.
Menurutnya, jika terjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada langsung, yang perlu diperbaiki adalah sistem dan peraturannya, bukan justru mengganti mekanisme pemilihan dengan melalui DPRD.
Menanggapi wacana Pilkada yang disampaikan oleh salah satu partai atau pihak lain melalui DPRD: maka sikap PDI Perjuangan tetap konsisten sejak tahun 2014, PDI Perjuangan masih menginginkan Pilkada langsung dan menentang usulan Pilkada melalui DPRD.
“Kalau pun ada masalah, itu yg harus diperbaiki. Persoalan biaya politik yang tinggi, misalnya terkait ‘mahar politik’, di PDI Perjuangan tidak mengenal istilah itu,” ujar Guntur Romli dalam akun X-nya (Twitter), @GunRomli, Rabu (24/12/2025).
Sebagai bukti, ia mencontohkan pencalonan Muzakir Manaf atau Mualem dalam pemilihan Gubernur Aceh.
Ia menegaskan Mualem memperoleh rekomendasi dari PDIP tanpa membayar sedikit pun kepada partai.
Guntur bahkan menyatakan bahwa pernyataan tersebut bisa diverifikasi langsung dengan Mualem.
Mualem Gubernur Aceh, mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa perlu membayar sedikit pun. Bisa dicek langsung kepada Mualem,” tegasnya.
Pernyataan ini juga menjadi jawaban dari PDIP terhadap prasangka lama yang sering ditujukan kepada partai politik mengenai tindakan jual beli dukungan dalam pemilihan kepala daerah.
PDIP menekankan bahwa keputusan politik diambil dengan mempertimbangkan aspek ideologi, riwayat perjuangan, serta kemampuan kandidat, bukan karena adanya transaksi uang.
Dengan bantahan tersebut, PDIP berharap diskursus publik tidak lagi menyamaratakan seluruh partai politik dengan praktik mahar.
Dirinya justru mendorong pembenahan demokrasi elektoral secara lebih substansial.
PSI Singgung Pendaftaran Tanpa Biaya
Terpisah dari pernyataan Guntur Romli ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sempat menggaungkan sebagai partai super terbuka yang bisa dimasuki siapa saja.
PSI bahkan tidak membebankan biaya pendaftaran jika ada anak muda yang tertarik masuk dunia politik.
Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali usai Rapat Koordinasi Wilayah PSI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (14/12/2025).
“Insyaallah kami akan terbuka untuk melakukan perekrutan terbuka terhadap tokoh-tokoh, pemuda, dan tokoh terbaik yang tertarik untuk bergabung dalam dunia politik,” ujar Ahmad Ali.
Tidak jelas apakah pernyataan Ahmad Ali ini bersifat sindiran yang mengarah pada suatu partai politik atau subjek lainnya.
Namun belakangan, PDIP melalui Guntur Romli mengeluarkanstatementpartainya tidak mengenal “mahar politik”.
Kepada para jurnalis, Ahmad Ali hanya menjelaskan bahwa PSI dibuat sebagai wadah atau tempat bagi kalangan aktivis.
Karena itu tidak mengherankan jika saat ini PSI banyak diisi oleh aktivis dari berbagai organisasi pergerakan.
“Sehingga kemudian kami membuka diri untuk kemudian menyiapkan wadah, menyiapkan rumah ini untuk kemudian diisi,” jelas Ahmad Ali.
Ahmad Ali mengatakan PSI merupakan partai yang terbuka bagi semua kelompok.
Sehingga, pihaknya akan memfasilitasi seluruh elemen yang tertarik terjun di dunia politik tanpa pungutan biaya.
“Insyaallah difasilitasi oleh PSI tanpa ada pungutan biaya,” ujar Ahmad Ali.
PSI, lanjutnya, ingin anak-anak muda yang memiliki pemikiran cerdas berani untuk terjun dalam politik praktis tanpa melihat latar belakang.
“Kami ingin kedepannya anak-anak muda yang punya pemikiran cerdas, yang punya mimpi untuk menjadi politisi, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena dia anak petani, karena dia orang desa, karena dia tidak lahir dari latar belakang politisi atau keluarga politisi atau orang kaya,” pungkasnya.
(/Galuh Widya Wardani/Taufik Ismail)
