OKE FLORES.COM – Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera merespons bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh. Dengan melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Tanggap Darurat Bencana, Kemendagri mengirimkan tim ke 10 kabupaten/kota yang terkena dampak.
Dari Jakarta, sebanyak 14 anggota diberangkatkan ke Sumbar pada hari Kamis, 11 Desember 2025. Di Sumbar, tim pusat dipimpin langsung oleh Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Dukcapil Hani Syopiar Rustam beserta Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum. Keduanya direncanakan akan mengunjungi beberapa posko pelayanan pada Jumat pagi, 12 Desember 2025, termasuk di Kantor Gubernur Sumbar dan Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
“Kami tidak hanya menyediakan teknologi, tetapi juga harapan. Dukcapil hadir guna memulihkan hak identitas warga yang kehilangan akibat banjir,” kata Sesditjen Hani.
Dalam hal yang sama, layanan lapangan diperkuat dengan pendekatan jemput bola yang berbasis teknologi. “Kami menyediakan layanan jemput bola melalui pendaftaran mobile, Starlink, dan panel surya. Ini bukan hanya respons biasa, tetapi perubahan dalam penyediaan layanan di tengah krisis,” tambah Direktur IDKN Handayani Ningrum.
Sementara itu, dukungan pemerintah daerah disampaikan dalam rapat tertutup yang diadakan di Kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar pada hari Kamis sore. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar Besri Rahmad menyatakan kesiapan wilayah dalam mendukung percepatan pelayanan. “Kami telah mengidentifikasi titik-titik yang terdampak dan menyiapkan bantuan teknis untuk mempercepat penerbitan dokumen darurat,” ujarnya.
Di tingkat kota/kabupaten, tindakan serupa juga dilakukan. Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang Teddy Antonius menyampaikan bahwa layanan Dukcapil Mobile telah disebar ke berbagai lokasi pengungsian. “Kami memastikan warga yang berada di posko, termasuk di Kuranji, dapat langsung mencetak ulang dokumen tanpa perlu datang ke kantor,” katanya.
Untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), tim pusat dan daerah dilengkapi dengan 28 ribu blangko KTP-el, perangkat mobile enrollment, Starlink, panel surya, serta perlengkapan pencetakan dokumen seperti ribbon dan film. Jumlah blangko ini disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan berdasarkan data rumah warga yang terendam atau hanyut akibat bencana.
Distribusi formulir KTP-el di Sumbar dialokasikan untuk Kabupaten Agam sebanyak 4 outer, Kabupaten Pesisir Selatan 2 outer, Kabupaten Padang Pariaman 2 outer, Kabupaten Solok 2 outer, Kota Padang 2 outer, Kabupaten Tanah Datar 1 outer, dan Kota Solok 1 outer. Satu outer berisi 2 ribu lembar formulir KTP-el.
Selain melakukan inspeksi, tim pusat dan daerah secara bersamaan menyediakan layanan adminduk di posko pengungsian di Padang Pariaman, Solok, Agam, dan Kota Padang. Layanan ini meliputi penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat banjir, serta bantuan identifikasi jenazah dengan menggunakan teknologi biometrik scanning untuk mempercepat proses pencocokan identitas korban.
Semua langkah yang dilakukan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Nomor 400.8.1.7/9761/SJ mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk dan Dokumen Lainnya di Wilayah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. SE tersebut menyatakan bahwa seluruh layanan adminduk di daerah bencana tidak boleh dikenakan biaya dalam bentuk apa pun dan harus dipercepat agar tidak memberatkan masyarakat.
Hal tersebut mencakup layanan penggantian ijazah yang hilang atau rusak, yang diatur pelaksanaannya oleh kepala daerah bersama instansi terkait.
Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi yang langsung mengunjungi daerah yang terkena dampak di Sumatera Utara memberikan petunjuk strategis kepada jajaran Dukcapil di seluruh wilayah yang terdampak.
“Jasa adminduk tidak boleh terhenti, bahkan dalam situasi darurat. Manfaatkan seluruh kemampuan digital dan kerja sama lintas sektor untuk mencapai masyarakat yang terkena dampak,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa data kependudukan menjadi dasar penting dalam pendistribusian bantuan, pemulihan sosial, serta pencatatan warga yang terkena dampak bencana. Oleh karenanya, Dukcapil diminta untuk memperkuat kerja sama dengan BPBD, Dinas Sosial, dan organisasi kemanusiaan agar seluruh warga terdaftar dan mendapatkan layanan publik yang tepat.
