BANDA ACEH, – Berbagai kelompok dan elemen di Aceh hingga kini masih terus mengajukan permintaan agar Pemerintah Pusat menetapkan status Bencana Nasional. – Sampai saat ini, berbagai pihak di Aceh masih memohon kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan status Bencana Nasional. – Berbagai kalangan di Aceh hingga kini masih terus mendorong Pemerintah Pusat agar menetapkan status Bencana Nasional. – Masih banyak pihak di Aceh yang secara aktif meminta Pemerintah Pusat untuk menetapkan status Bencana Nasional.
Bukan hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari tokoh ulama, masyarakat umum, bahkan para rektor yang berasal dari perguruan tinggi di Aceh.
Tekanan untuk mengumumkan status bencana ini diungkapkan agar bantuan luar negeri dapat masuk ke Aceh.
Seperti yang disampaikan oleh Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Ishak Hasan di Kabupaten Aceh Barat.
Melihat dampak dan kondisi yang terjadi di lapangan, seharusnya pemerintah pusat meningkatkan status bencana tersebut menjadi Bencana Nasional.
“Jika kita melihat kenyataan di lapangan terkait besarnya bencana, sebenarnya pemerintah sudah bisa menaikkan status menjadi Bencana Nasional,” ujar Prof Ishak saat dihubungi, Selasa (15/12/2025).
Prof Ishak menganggap pemerintah telah berupaya seoptimal mungkin, namun dari sudut pandang seorang ekonom, jika sumber daya yang berasal dari luar Aceh terus mengalir dalam jumlah besar, hal ini akan berisiko bagi daerah lain.
Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah Indonesia mengakses sumber daya dari pihak internasional untuk memberikan bantuan, seperti pengalaman yang terjadi saat Tsunami Aceh tahun 2004 dulu.
“Sebenarnya ini tidak bertentangan dengan peraturan. Saya pikir jika pemerintah tidak ingin menaikkan status menjadi Bencana Nasional, berikan saja ruang bagi internasional untuk masuk,” katanya.
Prof Ishak menganggap, dunia internasional pasti merasa prihatin setelah menyaksikan bencana alam yang menimpa beberapa daerah di Aceh.
Perasaan kemanusiaan tidak boleh diabaikan meskipun negara masih mampu menghadapinya.
“Saya pikir kita juga telah membantu negara-negara lain yang mengalami kesulitan. Rasa empati internasional terhadap kita bukan berarti kita tidak mampu, saya rasa pemerintah perlu melihat lebih jauh dari sudut pandang kemanusiaan,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Ishak, meskipun pemerintah belum siap meningkatkan status menjadi Bencana Nasional, setidaknya memberi kesempatan kepada pihak luar untuk ikut serta dalam bantuan.
“Sektor produksi kita, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir, sudah rusak. Sistem pasokan produksi dan lainnya juga telah rusak. Saya rasa jika ada bantuan internasional, mungkin bisa mempercepat pemulihan kita,” ujarnya.
“Artinya, meskipun tidak menetapkan status Bencana Nasional, berikan kesempatan bagi komunitas internasional untuk mengurangi kecemasan masyarakat Aceh. Jika pemerintah menutupnya, justru akan memicu kecurigaan yang lebih besar,” tambahnya.
Di sisi lain, Rektor UIN Ar-Raniry, Mujiburrahman juga mengimbau pemerintah pusat segera menaikkan status bencana Aceh menjadi Bencana Nasional.
Ini diikuti oleh kerusakan yang parah dan jumlah korban yang terus meningkat.
“Pemerintah perlu segera menetapkan status darurat nasional. Kerusakan sangat berat dan beberapa daerah terisolasi,” ujarnya.
Menurut Prof Mujiburrahman, indikator penentuan status bencana nasional telah terpenuhi.
“Berikut peningkatan status, pengelolaan akan jauh lebih optimal karena dukungan personel, peralatan, dan anggaran dapat ditingkatkan,” katanya.
Prof Mujiburrahman mengamati, bencana ini berpotensi memicu gelombang kemiskinan baru di Aceh.
“Banyak rumah penduduk mengalami kerusakan berat. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua mahasiswa kami,” katanya.
Kampus saat ini sedang mempertimbangkan rencana jangka panjang, termasuk penghapusan atau pembebanan biaya kuliah serta biaya tempat tinggal bagi mahasiswa yang terkena dampak.
Untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa, UIN Ar-Raniry mengambil keputusan untuk menutup sementara aktivitas perkuliahan, namun perpustakaan tetap beroperasi sebagai tempat belajar, pengisian daya perangkat elektronik, serta akses internet.
UIN Ar-Raniry terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebutuhan logistik mahasiswa selama setidaknya satu bulan mendatang.
