BANDA ACEH, – Berbagai kelompok dan elemen di Aceh hingga kini masih terus menginginkan Pemerintah Pusat menetapkan status Bencana Nasional. – Sampai saat ini, berbagai pihak di Aceh masih meminta Pemerintah Pusat untuk menetapkan status Bencana Nasional. – Berbagai kalangan di Aceh hingga kini masih terus mendorong Pemerintah Pusat agar menetapkan status Bencana Nasional. – Masih banyak pihak di Aceh yang menginginkan Pemerintah Pusat menetapkan status Bencana Nasional hingga saat ini.
Bukan hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari tokoh ulama, masyarakat umum, bahkan para rektor yang berasal dari universitas di Aceh.
Tekanan untuk mengumumkan status bencana ini diungkapkan agar bantuan luar negeri dapat masuk ke Aceh.
Seperti yang disampaikan oleh Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Ishak Hasan di Kabupaten Aceh Barat.
Melihat dampak dan kondisi yang terjadi di lapangan, seharusnya pemerintah pusat meningkatkan status menjadi Bencana Nasional.
“Jika kita melihat kenyataan di lapangan terkait besarnya bencana, sebenarnya pemerintah sudah pantas menaikkan status menjadi Bencana Nasional,” ujar Prof Ishak saat dihubungi, Selasa (15/12/2025).
Prof Ishak menganggap pemerintah telah berupaya seoptimal mungkin, tetapi dari sudut pandang seorang ekonom, jika sumber daya yang berasal dari luar Aceh terus mengalir dalam jumlah besar, hal ini dapat menimbulkan risiko bagi daerah lain.
Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah Indonesia mengakses sumber daya dari pihak internasional untuk memberikan bantuan, seperti pengalaman yang terjadi saat Tsunami Aceh tahun 2004 dulu.
“Itu sebenarnya tidak bertentangan dengan peraturan. Saya pikir jika pemerintah tetap tidak ingin menaikkan status menjadi Bencana Nasional, berikan saja kesempatan bagi pihak internasional untuk masuk,” katanya.
Prof Ishak menganggap, dunia internasional pasti merasa prihatin setelah menyaksikan bencana alam yang menimpa beberapa daerah di Aceh.
Kemampuan negara dalam menghadapi sesuatu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan rasa kemanusiaan.
“Saya pikir kita juga turut membantu negara-negara lain yang sedang mengalami kesulitan. Rasa empati internasional terhadap kita bukan berarti kita tidak mampu, saya rasa pemerintah perlu melihat lebih jauh dari sudut pandang kemanusiaan,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Ishak, meskipun pemerintah belum siap meningkatkan status menjadi Bencana Nasional, setidaknya memberi kesempatan kepada pihak luar untuk ikut berkontribusi dalam bantuan.
“Sektor produksi kita, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir sudah mengalami kerusakan. Sistem pasokan produksi serta hal-hal lainnya juga rusak. Saya rasa jika ada bantuan internasional, mungkin bisa mempercepat pemulihan kita,” ujarnya.
“Artinya, meskipun tidak menetapkan status Bencana Nasional, berikan kesempatan bagi komunitas internasional untuk mengurangi kecemasan masyarakat Aceh. Jika pemerintah menutupnya, justru akan memicu ketidakpercayaan yang lebih besar,” tambahnya.
Di sisi lain, Rektor UIN Ar-Raniry, Mujiburrahman juga mengharapkan pemerintah pusat segera menaikkan status bencana Aceh menjadi Bencana Nasional.
Hal ini diikuti oleh kerusakan besar dan jumlah korban yang terus meningkat.
“Pemerintah perlu segera menetapkan status darurat nasional. Kerusakan sangat berat dan beberapa wilayah terputus aksesnya,” ujarnya.
Menurut Prof Mujiburrahman, kriteria penentuan status bencana nasional telah terpenuhi.
“Berikutnya, penanganan akan menjadi lebih optimal karena adanya dukungan dari personel, peralatan, dan anggaran yang bisa ditingkatkan,” katanya.
Prof Mujiburrahman mengamati, bencana ini berpotensi memicu gelombang kemiskinan baru di Aceh.
“Banyak rumah penduduk mengalami kerusakan berat. Sebagian besar di antara mereka adalah orang tua mahasiswa kami,” katanya.
Kampus saat ini sedang mempertimbangkan skema jangka panjang, termasuk penghapusan atau pembebanan biaya pendidikan serta biaya akomodasi bagi mahasiswa yang terkena dampak.
Untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa, UIN Ar-Raniry mengambil keputusan untuk menunda sementara perkuliahan, tetapi perpustakaan tetap beroperasi sebagai tempat belajar, pengisian daya perangkat elektronik, dan akses internet.
UIN Ar-Raniry terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadapi kebutuhan logistik mahasiswa hingga setidaknya satu bulan mendatang.
