PIKIRAN RAKYAT –Badan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) mengharapkan pemerintah pusat mampu memberikan akses serta menjalin koordinasi bantuan kemanusiaan dari luar negeri.
Tujuan ini dilakukan sebagai respons terhadap bencana banjir dan longsor besar yang menimpa Sumatra sejak akhir November 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang dikirimkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketua Majelis Profesor USK, Izarul Machdar, mengatakan bahwa tingkat kerusakan dan jumlah korban menunjukkan bahwa situasi telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan bantuan internasional.
“Termasuk dalam konteks keterlibatan bantuan kemanusiaan internasional yang masih belum berjalan secara maksimal,” ujar Izarul Machdar dalam salinan surat yang beredar, Selasa 16 Desember 2025.
Izarul menyebutkan, hingga saat ini jumlah korban jiwa akibat bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mencapai 1.006 orang. Selain itu, ratusan penduduk dilaporkan masih hilang atau mengalami cedera, sementara ratusan ribu orang lainnya terkena dampak langsung dan harus meninggalkan tempat tinggal mereka.
“Jumlah pengungsi dan masyarakat yang terkena dampak mencapai ratusan ribu jiwa, sementara banjir dan tanah longsor telah merusak atau menghancurkan puluhan ribu rumah penduduk, fasilitas umum, serta infrastruktur dasar lainnya,” kata Izarul.
Di Aceh, kerusakan infrastruktur dianggap sangat berat. Ia mencatat setidaknya 332 titik jembatan rusak, ribuan bangunan pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta sarana umum lainnya juga terkena dampak. Kondisi ini menyebabkan terganggunya akses transportasi dan komunikasi di berbagai daerah.
“Jaringan telekomunikasi mengalami gangguan berat dengan layanan telepon genggam yang belum berjalan lancar dan akses internet yang sangat terbatas, sehingga koordinasi penanganan darurat dan komunikasi darurat menjadi tersendat,” katanya.
Ia menambahkan, pemadaman listrik yang luas dan berkepanjangan memperparah kondisi tersebut. Selain menghambat upaya penanganan darurat, situasi ini juga menghentikan aktivitas ekonomi lokal serta mengganggu operasional fasilitas kesehatan di daerah yang terkena dampak.
Menurut Izarul, kerusakan pada infrastruktur penting menyebabkan distribusi bantuan menjadi lebih rumit, khususnya di daerah-daerah terpencil yang kini terisolasi akibat jalan dan jembatan yang putus.
“Kondisi ini telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang membutuhkan tindakan cepat dan terkoordinasi, termasuk dalam situasi partisipasi bantuan kemanusiaan internasional yang belum berjalan dengan baik,” ujar Izarul.
Pemerintah Aceh sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan dari organisasi internasional, seperti UNDP dan UNICEF, sebagai respons terhadap kebutuhan yang muncul di lapangan. Sementara itu, hingga saat ini pemerintah pusat belum sepenuhnya mengaktifkan mekanisme bantuan internasional dengan alasan negara masih mampu menangani situasi tersebut.
“Tetapi, situasi di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat besar dan mendesak,” kata Izarul.
Menurutnya, kerusakan akses transportasi, terputusnya jalur distribusi, serta rusaknya infrastruktur dasar telah menyebabkan tindakan kemanusiaan tertunda, khususnya dalam pengiriman alat kesehatan, makanan, dan perlindungan ke wilayah yang paling parah terkena dampak.
Ia menilai, kondisi ini akan semakin memburuk akibat kemungkinan cuaca ekstrem yang masih akan terus berlangsung, sesuai dengan informasi dari BMKG.
“Maka respons yang cepat dan terorganisir sangat penting dalam menyelamatkan nyawa serta menghindari dampak kesehatan jangka panjang,” katanya. (*)
