, JAKARTA — Pabrikan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) seperti BYD dan Vinfast berkomitmen untuk tidak menaikkan harga jual mobil listriknya setelah tidak lagi menerima insentif impor utuh (CBU) dari pemerintah per awal 2026.
Sebelumnya, Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan potensi manfaat ekonomi senilai Rp544 triliun per tahun berisiko hilang seiring keputusan pemerintah menghentikan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada tahun depan.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menilai penghentian insentif tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga mobil listrik di pasar domestik.
Kenaikan harga dipicu oleh berakhirnya insentif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% serta fasilitas pembebasan bea masuk impor kendaraan listrik secara utuh atau completely built up (CBU).
IESR memperkirakan lonjakan harga akan menekan penjualan kendaraan listrik dan berdampak lanjutan terhadap perlambatan pertumbuhan industri pendukung, termasuk industri baterai dan komponen kendaraan listrik.
Kebijakan tersebut juga dinilai berisiko memperlambat laju adopsi EV yang selama ini berkontribusi menurunkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan impor minyak.
“Elektrifikasi kendaraan bermotor merupakan tulang punggung penurunan emisi di sektor transportasi. Kontribusinya dapat mencapai 45%–50% dari total penurunan emisi sektor transportasi,” ujar Fabby dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).
Menurut Fabby, momentum adopsi kendaraan listrik perlu dijaga agar permintaan dapat tumbuh secara eksponensial dan mendorong terbentuknya ekosistem industri pendukung yang berkelanjutan. Dia menambahkan, pengembangan industri baterai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir berpotensi menghasilkan akumulasi manfaat ekonomi sebesar Rp544 triliun per tahun hingga 2060.
Nilai manfaat tersebut, lanjut Fabby, bahkan masih berpeluang meningkat apabila seluruh ekosistem kendaraan listrik, termasuk sektor manufaktur, energi, dan transportasi, diperhitungkan secara menyeluruh. Di sisi lain, pemerintah menargetkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kendaraan listrik mencapai 60% pada 2027 dan 80% pada 2030.
Dari sisi penjualan, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan wholesales mobil listrik murni selama 11 bulan 2025 mencapai 82.525 unit. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan capaian sepanjang 2024 yang sebesar 43.188 unit.
BYD & Vinfast Janji Harga Tak Berubah
Di lain sisi, produsen kendaraan listrik asal China, BYD Indonesia, menyatakan kesiapan untuk memulai produksi lokal mobil listrik di Indonesia pada 2026.
Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia Luther T. Panjaitan juga memastikan tak akan ada penurunan harga ketika BYD mulai merakit lokal di pabrik Subang pada awal tahun depan.
“Insentif sekarang ini kan membuat kami seolah-olah sudah memproduksi di sini, karena tidak ada bea masuk impor. Jadi sebetulnya harganya akan sama saja setelah kami memproduksi lokal,” jelasnya kepada Bisnis, belum lama ini.
Pabrik BYD yang berlokasi di kawasan Subang Smartpolitan, Jawa Barat, ditargetkan rampung pada akhir 2025. Fasilitas tersebut dibangun di atas lahan seluas 108 hektare dengan kapasitas produksi mencapai 150.000 unit per tahun, serta nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp11,7 triliun.
BYD pun memiliki sejumlah lini unggulan, mulai dari BYD M6, Sealion 7, Atto 3, Seal, Dolphin, hingga Atto 1. Harga jual produk mobil listrik BYD berkisar mulai dari Rp195 juta untuk BYD Atto 1 hingga Rp750 juta untuk BYD Seal.
Data Gaikindo mencatat, penjualan wholesales mobil BYD sepanjang Januari hingga November 2025 tercatat mencapai 40.151 unit. Hingga saat ini, seluruh kendaraan listrik BYD yang dipasarkan di Indonesia masih berstatus CBU.
Senada, pabrikan kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast memastikan bahwa harga mobil listrik yang akan dirakit di pabrik Subang, Jawa Barat tidak akan mengalami perubahan dibandingkan dengan unit yang telah diimpor utuh.
CEO Vinfast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan, sepanjang 2025, Vinfast telah menikmati berbagai insentif dari pemerintah, termasuk bebas bea masuk impor CBU mobil listrik hingga PPnBM ditanggung pemerintah, dengan syarat membangun pabrik di Indonesia.
Alhasil, Kariyanto menegaskan harga jual kendaraan listrik Vinfast yang sudah dirakit lokal pada tahun depan tak akan berubah.
“Unit yang kami jual saat ini meskipun CBU itu telah mendapatkan insentif dari pemerintah, seperti bebas bea masuk, lalu PPnBM dan sebagainya. Jadi secara harga tidak akan ada perbedaan meskipun CBU atau CKD,” ujar Kariyanto.
Adapun, pada fase pertama, VinFast menanamkan investasi lebih dari US$300 juta dengan kapasitas produksi awal sebesar 50.000 unit per tahun. Pabrik VinFast Subang berdiri di atas lahan seluas 171 hektare.
Ke depannya, total investasi Vinfast akan ditingkatkan hingga menjadi US$1 miliar, dengan kapasitas produksi hingga 350.000 unit kendaraan per tahun, untuk memenuhi permintaan pasar domestik sekaligus membuka peluang ekspor.
Perlu diketahui, pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa insentif impor utuh CBU untuk mobil listrik murni akan dihentikan pada akhir 2025.
Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Investasi Nomor 6/2023 jo. Nomor 1/2024, yang mengatur bahwa fasilitas impor dan insentif BEV hanya berlaku hingga 31 Desember 2025.
Memasuki periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen diwajibkan memenuhi komitmen produksi lokal dengan skema 1:1 sesuai peta jalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), termasuk kesetaraan spesifikasi teknis seperti daya motor listrik dan kapasitas baterai. Apabila komitmen tersebut tak dipenuhi, pemerintah dapat mencairkan bank garansi sebagai sanksinya.
