Ringkasan Berita:
- Pemerintah bersama BUMN dan sejumlah elemen telah melakukan percepatan pemulihan di wilayah Sumatra.
- BUMN kini tengah membangun 15.000 unit hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang ditargetkan akan selesai dalam waktu tiga bulan.
- Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan uang tunai yang terdiri dari bantuan pengisian rumah dan untuk pemulihan ekonomi.
- Warga terdampak bencana yang kehilangan KTP dipastikan akan dapat huntara.
Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) RI, Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, usai bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria di Gedung Sekretariat Kabinet pada Sabtu (27/12/2025).
Teddy menjelaskan, BUMN kini tengah membangun 15.000 unit hunian yang ditargetkan akan selesai dalam waktu tiga bulan.
BUMN menargetkan penyelesaian pembangunan 500 unit hunian pada bulan Desember ini dari total 15.000 unit.
“Sebanyak 500 hunian dari total 15.000 unit hunian yang dibangun BUMN ditargetkan selesai pada Desember ini,” ujar Teddy, dikutip dari akun Instagram resmi Seskab @sekretariat.kabinet.
Selain hunian, kata Teddy, BUMN juga fokus mempercepat pemulihan infrastruktur telekomunikasi, menyediakan alat berat dan air bersih, serta memulihkan layanan perbankan di wilayah terdampak bencana.
Tak hanya BUMN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga turut membangun hunian sementara sebanyak 4.500 unit.
Lebih lanjut Teddy mengatakan, Kementerian PKP telah memulai pembangunan hunian tetap sebanyak 2.500 unit pada minggu lalu di lahan milik BUMN.
Sedangkan 2.500 unit berikutnya akan dibangun pada awal pekan ini.
Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan senilai minimal Rp8 juta yang terdiri dari bantuan pengisian rumah sebesar Rp3 juta dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi.
“Pemerintah juga memberikan bantuan beras, uang lauk pauk, dan uang tunggu hunian, serta pembangunan hunian sementara dan tetap,” ungkap Teddy, usai bertemu dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di Gedung Sekretariat Kabinet.
Pemerintah juga akan memberikan santunan untuk korban jiwa senilai Rp15 juta dan Rp5 juta untuk korban luka berat.
Dalam pertemuan tersebut, Teddy dan Gus Ipul juga membahas terkait bantuan langsung tunai (BLT) reguler dan BLT tambahan bagi 35 juta kepala keluarga atau mencakup 120 juta jiwa.
BNPB Pastikan Warga Dapat Huntara meski KTP Hilang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan warga yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap mendapatkan hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) meski kehilangan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menegaskan, pihaknya tidak akan mempersulit proses administrasi huntara dan TDH bagi korban banjir.
Abdul Muhari mengatakan, jumlah unit huntara tidak bersifat tetap dan dapat berubah sesuai keputusan kepala daerah.
“Ini akan terus dinamis dan kita akan update terus jumlah unit huntara ini, yang bergantung nantinya dari keputusan pimpinan daerah, Bupati, Wali Kota. Jadi apabila ada perubahan, maka Bupati atau Wali Kota wajib untuk merevisi SK yang sudah diajukan sebelumnya,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube BNPB, Minggu (28/12/2025).
Penetapan penerima huntara maupun DTH tetap harus melalui proses verifikasi dan validasi data kependudukan yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Warga penerima bantuan harus diverifikasi dan divalidasi dengan data Dukcapil.
Abdul menjelaskan, bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir, seperti KTP dan KK, tidak perlu khawatir.
Data biometrik warga yang sudah memiliki KTP elektronik tetap tersimpan aman dalam sistem Dukcapil.
“Bahwa kita warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP itu sudah ada record biometriknya di Dukcapil. Ada sidik jari, ada foto, ada informasi anak, jumlah keluarga, dan seterusnya,” jelasnya.
Pemasangan Jembatan Bailey dan Perbaikan Jalan Terus Berjalan
Sementara itu, Pemerintah telah membangun sebelas unit jembatan bailey.
Jembatan Bailey adalah jenis jembatan sementara yang biasanya terbuat dari panel logam yang mudah dipasang dan dipindahkan. Jembatan ini dapat digunakan di tengah kondisi mendesak dan darurat seperti perang dan bencana alam.
“Selasa, 23 Desember 2025, berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengenai upaya percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana di Sumatra,” tulis Teddy, dikutip Senin (29/12).
Dari total 52 kabupaten/kota terdampak, tersisa empat daerah yang akses jalannya belum beroperasi sepenuhnya.
Sementara itu, 72 dari 80 ruas jalan nasional yang sempat terputus telah kembali fungsional dan delapan ruas lainnya masih dalam tahap perbaikan.
Adapun 23 dari 33 jembatan nasional yang terputus sudah dapat digunakan, dengan 10 jembatan Bailey lainnya masih dalam tahap pemasangan.
(/Falza/Fahdi Fahlevi)
