.CO.ID – JAKARTABadan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini memiliki penduduk sebanyak 147.430 jiwa atau 43.293 kepala keluarga, di mana 67,91 persen dari mereka berada dalam usia produktif.
Nomor ini berasal dari Pendaftaran Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh BPS bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Pembagian wilayah IKN mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan penyebarannya, tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa Samboja Kuala, Desa Muara Jawa Ulu, Desa Muara Jawa Pesisir, serta Desa Telemow, dengan jumlah lebih dari 400 orang per kilometer persegi.
Wilayah tersebut menjadi pusat kegiatan masyarakat sehingga dapat menjadi fokus dalam pengadaan layanan dasar dan infrastruktur IKN di masa depan.
BPS juga mencatat rasio ketergantungan sebesar 47,25. Artinya, setiap 100 penduduk usia kerja di IKN mengandung sekitar 47–48 penduduk usia tidak produktif. Data BPS menunjukkan bahwa separuh penduduk IKN pada tahun 2025 terdiri dari generasi Z dan milenial.
Jumlah penduduk laki-laki tercatat lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan angka rasio kelamin mencapai 106. Informasi menarik juga disampaikan oleh BPS, yaitu bahwa penduduk tertua di IKN berusia 108 tahun, seorang wanita yang lahir di Ujung Pandang dan berasal dari akhir Perang Dunia Pertama.
Dari segi perpindahan penduduk, sebanyak 41,16 persen penduduk IKN lahir di luar kawasan IKN, sedangkan 6,0 persen di antaranya pindah ke IKN dalam lima tahun terakhir. Tiga provinsi yang menjadi sumber utama migrasi masuk ke IKN adalah Kalimantan Timur dengan persentase 29,20 persen, Sulawesi Selatan sebesar 20,36 persen, dan Jawa Timur mencapai 12,91 persen.
PPIKN 2025 juga mencatat kondisi kesehatan dan sosial masyarakat. Angka kematian bayi tercatat antara 14–15 per 1.000 kelahiran hidup, sementara angka kematian ibu berada di kisaran 143 per 100.000 kelahiran hidup.
BPS juga mencatat tingkat kelahiran total di IKN sebesar 2,14. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata jumlah anak yang diharapkan oleh perempuan berusia 15–49 tahun di IKN (2,59), yang menunjukkan adanya tingkat kesuburan yang tidak tercapai di IKN.
Selain itu, proses pendataan ini menghasilkan data geotagging yang menunjukkan lokasi rumah tangga, yang berguna untuk mendukung kebijakan yang diterapkan secara spasial.
Data BPS menunjukkan bahwa masih ada 232 keluarga atau sebesar 0,54 persen yang memiliki lantai terluas rumah berupa tanah, 142 keluarga (0,33 persen) yang tidak memiliki fasilitas pembuangan air besar, 530 keluarga (1,22 persen) yang masih menggunakan air hujan sebagai sumber air minum utama, serta 49 keluarga (0,11 persen) yang belum mendapatkan pasokan listrik.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa hasil PPIKN 2025 memiliki berbagai output strategis. Selain memberikan data penduduk yang lengkap, kegiatan ini menghasilkan indikator kependudukan untuk penyusunan kebijakan, serta menyediakan geotagging rumah tangga untuk intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Sebagai dasar bagi survei dan analisis strategis di wilayah IKN berikutnya,” ujar Amalia dalam pernyataannya, Jumat (19/12/2025).
“Data kependudukan IKN ini menjadi dasar untuk kelangsungan pembangunan IKN. Sensus bukan hanya sekadar pencatatan data, tetapi usaha pemerintah dalam memahami rakyatnya,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, saat memberikan pidato utama dalam acara tersebut.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam pidatinya mengatakan, BPS adalah satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk merilis data nasional.
“Publikasi ini akan menjadi acuan utama bagi semua pihak yang bergerak bersama dalam membangun IKN. Kini, dokumen ini telah selesai, batas wilayah telah ditentukan dan penduduk juga telah tercatat,” katanya.
Pengiriman hasil PPIKN 2025 mencerminkan kolaborasi yang kuat, kokoh, dan terpadu dalam menyediakan data dasar di kawasan IKN.
BPS menyampaikan bahwa pelaksanaan PPIKN 2025 melibatkan sebanyak 856 petugas lapangan yang berasal dari warga setempat, dengan proses pendataan dilakukan pada masa 1 Juli hingga 15 Agustus 2025.
