Laporan Reporter , Agustinus Tanggur
, ATAMBUA – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama BPJS Kesehatan Cabang Atambua menandatangani Rencana Kerja Tahun 2026, Jumat (19/12) bertempat di Gedung Aula Mutis Kantor Bupati Timor Tengah Selatan.
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kedua pihak guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan mutu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Sarwika Meuseke, menyampaikan capaian membanggakan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan Program JKN.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menyukseskan Program JKN sehingga dapat mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Yang membanggakan, tingkat keaktifan peserta JKN di wilayah Timor Tengah Selatan mencapai 94,65 persen. Ini tertinggi dibandingkan empat kabupaten lain di wilayah kerja kami, bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten lain se-NTT,” ungkap Sarwika.
Lebih lanjut, Sarwika menjelaskan bahwa dengan capaian tersebut, Kabupaten TTS telah memenuhi persyaratan Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
“Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mencapai angka minimal persyaratan UHC prioritas, yaitu persentase peserta 98 persen dan keaktifan minimal 80 persen. Per 1 Desember ini, kemarin kami lihat datanya, untuk peserta yang dibiaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 53.651 jiwa,” jelasnya.
Meski demikian, Sarwika mengakui masih terdapat hal yang perlu diselesaikan bersama.
“Kita masih ada PR sekitar 5,35 persen peserta nonaktif. Mereka sudah terdaftar tapi nonaktif, jumlahnya sekitar 49.788 jiwa. Ini berasal dari peserta mandiri yang menunggak dan juga peserta yang sebelumnya dibiayai Kementerian Sosial namun telah dinonaktifkan,” jelasnya.
Sarwika berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu layanan kesehatan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Harapannya ada penambahan tenaga kesehatan dan alat kesehatan agar masyarakat di wilayah Soe tidak perlu lagi ke Kupang untuk mendapatkan layanan kesehatan karena sudah lengkap di Soe,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan, Eduard Markus Lioe, menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, khususnya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
“Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berkomitmen penuh untuk mendukung keberlanjutan dan keberlangsungan Program JKN sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan,” ungkapnya.
Ia menyampaikan penandatanganan rencana kerja ini memiliki arti strategis karena menjadi bentuk penguatan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan BPJS Kesehatan.
Ia menilai hubungan dan komunikasi kedua pihak berjalan positif, sehingga berbagai tantangan di lapangan dalam melayani masyarakat dapat diatasi melalui koordinasi yang baik.
“Terdapat empat fokus kerja sama ke depan, yakni peningkatan kepesertaan JKN, peningkatan kepatuhan dan validasi data peserta, optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat, serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan pelayanan kesehatan. Melalui rencana kerja ini, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin diperkuat agar pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” jelasnya.
Eduard juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Atambua atas kerja sama, pendampingan, dan sinergi yang selama ini telah terjalin dengan baik.
Pemerintah Kabupaten TTS menegaskan kesiapan untuk terus mendukung Program JKN, baik melalui kebijakan penganggaran maupun penguatan peran perangkat daerah terkait, demi terwujudnya masyarakat TTS yang sehat, produktif, dan sejahtera. (gus)
Ikuti Berita Lainnya di GOOGLE NEWS
