Isi Artikel
Jakarta, IDN Times– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 147.217 rumah mengalami kerusakan dari ringan hingga parah akibat bencana banjir di Sumatra. Angka ini menjadi dasar pemerintah dalam merencanakan pembangunan perumahan sementara (huntara) dan perumahan tetap (huntap) bagi warga yang terkena dampak.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa pendataan rumah yang rusak dilakukan secara mendetail dan telah diverifikasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Data ini akan menjadi dasar penyusunan dan perencanaan pembangunan perumahan, baik untuk pemindahan maupun pembangunan di lokasi lama, khususnya bagi rumah yang rusak ringan. Tentu saja hal ini terus kami bahas dengan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana, baik struktural maupun nonstruktural,” kata Abdul Muhari dalam konferensi pers, Selasa (16/12/2025).
1. Pencatatan rumah tangga dan hunian tetap selesai minggu ini
Muhari menjelaskan, rumah yang termasuk dalam kategori rusak ringan masih bisa diperbaiki di tempat semula dengan pengaturan lingkungan yang lebih aman. Sementara itu, rumah yang rusak parah serta berada di daerah rentan akan dialihkan ke skema pemindahan yang lebih layak dan nyaman.
BNPB bersama dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah saat ini sedang mempercepat tahap pengumpulan data tambahan dan pengenalan lokasi tempat tinggal.
“Kami berharap dalam minggu ini pendataan dapat diselesaikan, termasuk menentukan lokasi tempat tinggal sementara dan tetap. Presiden telah memerintahkan agar proses ini dipercepat agar pembangunan bisa segera dimulai,” ujarnya.
2. Informasi lengkap tentang kerusakan rumah akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
Di Provinsi Aceh, terdapat 106.058 unit rumah yang terkena dampak banjir dan tanah longsor. Rincian kerusakannya adalah 46.779 unit mengalami kerusakan ringan, 22.951 unit rusak sedang, serta 36.328 unit mengalami kerusakan berat. Tiga kabupaten dengan jumlah rumah rusak terbanyak yaitu Aceh Utara sebanyak 36.964 unit, Aceh Timur 18.914 unit, dan Aceh Tamiang 10.720 unit.
Di Provinsi Sumatra Utara, jumlah rumah yang rusak mencapai 28.708 unit, terdiri dari 19.651 unit rusak ringan, 3.899 unit rusak sedang, dan 5.158 unit rusak berat. Dari total rumah rusak berat tersebut, sebanyak 1.068 unit dilaporkan hilang atau terbawa banjir. Wilayah yang paling terdampak adalah Kabupaten Langkat dengan 11.273 unit, Tapanuli Tengah sebanyak 6.481 unit, serta Tapanuli Selatan sebanyak 4.624 unit.
Di Sumatra Barat, tercatat sebanyak 12.451 unit rumah mengalami kerusakan, yaitu 6.933 unit rusak ringan, 2.959 unit rusak sedang, dan 2.559 unit rusak berat. Dampak paling besar terjadi di Kota Padang dengan 5.497 unit rumah rusak, diikuti Kabupaten Padang Pariaman yang mencatat 3.490 unit dan Kabupaten Agam sebanyak 1.540 unit.
3. Jumlah korban jiwa yang tewas akibat banjir di Sumatra mencapai 1.053 orang
Selain kerusakan pada bangunan permukiman, BNPB juga melaporkan perkembangan terbaru mengenai jumlah korban jiwa. Sampai hari Selasa (16/12/2025), total korban yang meninggal akibat banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut meningkat menjadi 1.053 orang.
“Jumlah korban jiwa meningkat sebanyak 23 orang dibanding hari sebelumnya, yaitu 17 korban ditemukan di Aceh Tamiang, satu korban di Aceh Utara, dan lima korban di Tapanuli Tengah,” kata Abdul Muhari.
Secara keseluruhan, jumlah korban jiwa yang meninggal berasal dari Aceh sebanyak 449 orang, Sumatra Utara sebanyak 360 orang, dan Sumatra Barat sebanyak 244 orang. Di sisi lain, terdapat 200 orang yang masih dilaporkan hilang dan sedang dalam proses pencarian, dengan rincian 31 orang di Aceh, 79 orang di Sumatra Utara, dan 90 orang di Sumatra Barat.
Total jumlah pengungsi hingga saat ini mencapai 606.040 orang. Pemerintah menjamin kebutuhan pokok para pengungsi, mulai dari makanan, air minum, layanan kesehatan, hingga bantuan psikologis, terus terpenuhi melalui kerja sama antar kementerian, pemerintah daerah, dan mitra kemanusiaan.
Abdul Muhari menyampaikan, seluruh proses pendataan, perencanaan perumahan, serta penanganan para korban merupakan bagian dari upaya pemerintah hadir secara menyeluruh, bukan hanya pada tahap tanggap darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan jangka menengah dan panjang.
“Pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat yang terkena dampak dapat kembali merancang kehidupan mereka di lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana,” kata dia.
BNPB: Fokus Saat Ini pada Pendistribusian Logistik dan Pembenaran Akses Transportasi BNPB Menyangkal Pembangunan Tenda Pengungsi Baru Jelang Kedatangan Presiden
