Isi Artikel
Ringkasan Berita:
- Roy Suryo menolak berdamai dengan Joko Widodo terkait polemik ijazah.
- Kuasa hukum menyebut Roy Suryo yakin ijazah Jokowi tidak asli.
- Sikap tersebut diklaim demi menjaga kejujuran dan kepentingan bangsa.
– Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Roy Suryo, dikabarkan tidak membuka peluang damai dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Sikap tersebut muncul di tengah polemik yang kembali mencuat terkait keabsahan ijazah Jokowi, khususnya ijazah Strata 1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Isu mengenai keabsahan ijazah Jokowi kembali menjadi perbincangan publik.
Polemik ini menyeret nama Roy Suryo yang sejak awal dikenal vokal mempertanyakan dokumen akademik ayah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Persoalan ini tidak hanya menjadi diskursus hukum, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap pemimpin negara.
Tolak Berdamai
Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, menyatakan kliennya telah mengambil sikap tegas dan konsisten, yakni menolak segala bentuk perdamaian dengan Jokowi.
Menurut Abdul Gafur, keputusan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan berangkat dari keyakinan pribadi Roy Suryo terhadap isu yang dipersoalkannya.
Abdul Gafur mengungkapkan, Roy Suryo sangat yakin bahwa ijazah Jokowi yang dipermasalahkan tidak asli.
Keyakinan itulah yang membuat mantan Menpora RI tersebut memilih untuk terus melanjutkan sikap kritisnya.
Roy Suryo, lanjut Abdul Gafur, menilai persoalan ini bukan sekadar konflik personal, melainkan menyangkut kepentingan bangsa dan kejujuran dalam kehidupan bernegara.
Sikap Roy Suryo tersebut disampaikan Abdul Gafur saat menjadi narasumber dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Sabtu (27/12/2025).
“Saya sudah tanya sama Mas Roy, ‘Mas Roy mau berdamai dengan Pak Joko Widodo?’ ‘Oh, enggak. Saya enggak mau damai sama Pak Joko Widodo,’” kata Abdul Gafur.
“‘Kenapa Mas Roy enggak mau damai sama Pak Joko Widodo?’ ‘Karena saya yakin ijazah itu palsu. Saya nggak mau bangsa ini ditipu dengan selembar ijazah, dan dengan selembar ijazah itu kemudian dia mendapatkan jabatan presiden.’”
Jokowi Juga Tak Mau Beri Maaf
Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesiapannya memberikan pengampunan kepada sebagian pihak yang terseret dalam polemik tudingan ijazah palsu.
Namun, Jokowi menegaskan tidak semua akan mendapatkan perlakuan serupa, karena proses hukum tetap dilanjutkan terhadap pihak-pihak yang dinilai melampaui batas dan menolak fakta hukum.
Sikap tersebut disampaikan Jokowi kepada Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden–Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay, dalam pertemuan tertutup di kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/12/2025).
Willem mengungkapkan, dalam pertemuan empat mata itu, Jokowi menegaskan dirinya bukan pemimpin yang menyimpan dendam.
Dari total 12 nama yang terseret dalam pusaran isu ijazah palsu, sebagian besar dinilai hanya ikut terbawa arus.
“Pak Jokowi menyampaikan, beliau bukan orang yang tidak pemaaf. Jadi dari 12 nama itu, tidak semua akan dituntut terus. Sebagian besar akan dimaafkan,” ujar Willem, melansir dari Wartakota.
Meski demikian, pengampunan tersebut bukan tanpa batas.
Jokowi disebut tetap menarik garis tegas antara pihak yang sekadar ikut menyebarkan narasi dengan mereka yang dianggap aktif membangun dan mempertahankan tudingan tanpa dasar.
Willem menyebut ada tiga nama yang kerap dikaitkan dengan inisial RRT, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma, yang dinilai Jokowi tidak layak memperoleh pengampunan.
Menurutnya, tindakan ketiganya dianggap telah melampaui kewajaran dan terus menolak fakta hukum, meskipun aparat penegak hukum telah melakukan gelar perkara serta menyatakan ijazah Jokowi sah.
“Ada tiga nama yang kelihatannya terlalu ekstrem. Mereka tidak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar, meskipun polisi sudah melakukan gelar perkara dan membuktikannya. Tindakan mereka dijerat pasal berlapis, dan untuk mereka, Pak Jokowi akan teruskan proses hukumnya agar ada efek jera,” tegas Willem.
Bara JP, lanjut Willem, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Jokowi tersebut sebagai upaya menegakkan kepastian hukum dan menghentikan penyebaran informasi menyesatkan.
Isu Ijazah Dinilai Bermuatan Politik 2029
Selain aspek hukum, pertemuan itu juga membahas dinamika politik nasional pasca-kepemimpinan Jokowi.
Willem menilai isu ijazah palsu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk merusak kredibilitas Jokowi dan keluarganya.
Ia bahkan menyebut isu tersebut sebagai manuver awal menuju kontestasi Pilpres 2029.
“Ini rangkaian menuju 2029. Setelah kami suarakan Prabowo-Gibran dua periode, banyak pihak yang menentang karena dianggap terlalu dini. Namun, mereka yang menentang itu justru sudah ‘keluar dari sarang’ dan bermanuver seolah ingin maju sebagai capres,” ungkap Willem.
Ia pun mengajak seluruh pihak menghentikan polemik yang dinilai tidak produktif dan beralih pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Kita ingin bangsa ini aman. Banjir ada di mana-mana, situasi perlu ditangani dengan baik. Berhentilah membuat kegaduhan di tengah bangsa kita,” ujar Willem.
“Yang bisa dimaafkan, dimaafkan. Tapi yang terus merusak dan menolak fakta hukum, silakan diproses. Bangsa ini sedang menghadapi banyak persoalan, banjir di mana-mana, jadi sudah saatnya berhenti membuat kegaduhan,” katanya.
>>>Update berita terkini di Googlenews
