Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan setelah mengungkap dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten. Dalam kasus ini, mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), dikabarkan terlibat dalam penyidikan yang sedang berlangsung. Pertanyaannya, apakah Ridwan Kamil akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK?
Dari informasi yang diperoleh, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Mereka adalah YR, WH, IAD, SUH, dan SJK. Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar Rp222 miliar. Meski demikian, hingga saat ini, Ridwan Kamil belum ditetapkan sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami aliran dana yang berkaitan dengan kasus ini. “Mungkin ada. Ini masih terus didalami alirannya ke mana saja,” ujarnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa KPK akan memberikan informasi secara transparan dan berkala.
Selain itu, KPK juga merespons kemungkinan pemanggilan Aura Kasih, yang diduga memiliki hubungan dengan kasus ini. “Tentu semua terbuka kemungkinan bagi KPK untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui ataupun diduga mendapatkan aliran uang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini,” ujar Budi.
Dalam konteks ini, Ridwan Kamil sendiri telah dipanggil sebagai saksi. Ia diperiksa pada 2 Desember 2025. Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Ridwan Kamil akan menjadi saksi yang paling akhir diperiksa. Alasannya, penyidik masih mendalami keterangan dari saksi lainnya terkait aliran dana non-budgeter Bank BJB.
Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan Banten periode 2021–2023. Penggeledahan tersebut dilakukan pada 10 Maret 2025 dan menyita sejumlah barang, termasuk kendaraan bermotor.
Pernyataan Ridwan Kamil terkait penggeledahan ini juga menunjukkan sikap kooperatif. Ia mengaku tidak menampik dirinya diperiksa dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB. “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/membantu tim KPK secara profesional,” katanya.
Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari KPK mengenai status hukum Ridwan Kamil. Penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya, seperti Lisa Mariana dan Ilham Habibie, yang diduga terkait dengan aliran dana korupsi tersebut.
Analisis hukum menunjukkan bahwa jika KPK menemukan bukti kuat yang menghubungkan Ridwan Kamil dengan dugaan korupsi tersebut, maka kemungkinan besar ia akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, proses hukum tetap harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran KPK dalam menegakkan hukum dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Bagi masyarakat, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa siapa pun, termasuk tokoh publik, tidak boleh melanggar aturan hukum.
