PIKIRAN RAKYAT – Komisi X DPR RI menyoroti rencana alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.
Anggaran jumbo tersebut dinilai harus diiringi dengan pendekatan pelaksanaan yang lebih realistis agar manfaat program benar-benar dirasakan peserta didik.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan hal tersebut berdasarkan evaluasi pelaksanaan MBG sepanjang 2025. Program ini diluncurkan sejak Januari 2025 dan menunjukkan percepatan implementasi dalam skala nasional.
Hingga November 2025, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp52,9 triliun atau sekitar 74,6 persen dari pagu. Dalam periode tersebut, jumlah penerima manfaat MBG mencapai sekitar 50,7 juta jiwa.
“Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan sejak Januari 2025 menunjukkan skala implementasi yang cepat dengan capaian signifikan,” ujar Hetifah dalam catatan evaluasi Komisi X DPR RI, Senin 29 Desember 2025.
Meski mencatat capaian signifikan, Komisi X menilai besarnya skala program menuntut perencanaan yang matang. Tanpa pendekatan yang realistis, peningkatan anggaran berpotensi tidak sebanding dengan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Memasuki 2026, Komisi X berharap fokus pelaksanaan MBG tidak hanya pada perluasan jangkauan.
“Untuk Tahun 2026, Komisi X DPR RI berharap fokus pelaksanaan MBG bergeser pada perluasan cakupan dan konsolidasi kualitas,” kata Hetifah.
Komisi X juga menekankan perlunya peningkatan transparansi dan efektivitas tata kelola seiring lonjakan anggaran MBG. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan alokasi dana yang besar benar-benar tepat sasaran.
Ia juga menegaskan komitmen Komisi X DPR RI dalam mengawal kebijakan MBG pada 2026. “Implementasi program perlu dilakukan secara lebih realistis, disertai peningkatan transparansi dan efektivitas tata kelola,” ujar Hetifah.
Laporan perkembangan program MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (15/12/2025).
Dadan melaporkan kepada Presiden bahwa telah beroperasi sebanyak 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang melayani 50.390.880 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dari sisi sebaran, jumlah SPPG terbanyak berada di Jawa Barat dengan 3.996 unit, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Namun, jika dilihat dari persentase pemenuhan kuota SPPG, DI Yogyakarta menempati posisi tertinggi dengan capaian 87 persen, diikuti Jawa Tengah 83 persen dan Lampung 81 persen.
Sementara Jawa Barat, meski jumlahnya terbanyak, baru mencapai 80 persen. Secara nasional, pembentukan SPPG telah mencapai 59 persen dari target.
Dadan menyebutkan, ada 741.985 tenaga kerja yang terlibat langsung di SPPG, dengan total 41.389 supplier. Para pemasok tersebut terdiri atas koperasi 5.000 unit, BUMDes 629 unit, BUMDesMa 69 unit, UMKM 19.246 unit, supplier perorangan 16.351 unit, serta 22 Koperasi Desa Merah Putih yang turut terlibat sebagai supplier MBG.
BGN tidak hanya membangun SPPG di wilayah aglomerasi, tetapi juga menyasar daerah terpencil. Dadan menyebut pihaknya telah mengidentifikasi 36 provinsi yang membutuhkan SPPG di wilayah terpencil, dengan rencana pendirian 8.897 SPPG untuk melayani sekitar 2,4 juta penduduk.
Terkait sarana bangunan, SPPG berasal dari berbagai jenis fasilitas. Terdiri dari 4.175 bangunan baru, 3.970 rumah tinggal yang dikonversi, 2.985 rumah toko, 320 rumah kantor, 1.419 gudang, 1.084 rumah makan, 113 hotel, 277 kantor, 388 sarana olahraga (mayoritas futsal), 77 showroom kendaraan, serta sekitar 1.600 bangunan lain yang masih dalam proses pendataan. (*)
