PIKIRAN RAKYAT– Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati, menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama liburan sekolah tidak mengharuskan anak-anak datang ke sekolah untuk menerima bantuan makanan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak salah memahami aturan ini.
Nanik menjelaskan, penyaluran MBG selama liburan sekolah memang mengalami penyesuaian. Fokus utama pemberian bantuan gizi tetap diarahkan kepada kelompok penerima manfaat yang tidak mengenal masa libur, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita. Dalam skema program MBG, kelompok ini dikenal sebagai kelompok 3B.
“Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, itu adalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Nanik di Yogyakarta, Selasa, 23 Desember 2025.
BGN memahami bahwa pemenuhan gizi anak membutuhkan konsistensi dan keberlanjutan. Namun di sisi lain, lembaga tersebut juga menyadari bahwa anak-anak sekolah memang sedang berada dalam masa liburan, sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat fleksibel dan tidak memaksa.
Oleh karena itu, melalui Unit Pelayanan Kebutuhan Gizi (SPPG), BGN menawarkan pilihan kepada sekolah-sekolah yang menerima manfaat. Jika sekolah masih ingin mengikuti program MBG selama liburan, pihak sekolah diperbolehkan mengajukan permohonan. Selanjutnya, makanan MBG akan didistribusikan sesuai dengan permintaan sekolah, biasanya berupa makanan kering yang lebih tahan lama.
“Jadi anak-anak tidak wajib datang ke sekolah. Silakan saja jika makanan MBG diambil oleh ibu, ayah, atau saudaranya. Jika sekolah tidak bersedia menerima, orang tua juga tidak menginginkan, maka itu tidak masalah dan tidak perlu dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak untuk berangkat ke sekolah agar mengambil MBG. Harap jangan disalahpahami,” ujar Nanik selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga pengelola program MBG.
Ia juga menyangkal pendapat yang mengatakan bahwa pemberian MBG selama libur sekolah dilakukan hanya untuk membuang anggaran negara. Menurut Nanik, tuduhan tersebut tidak benar.
“Justru sebaliknya, kami berhasil menghemat anggaran yang sangat besar pada tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 mencapai 71 T, dengan target untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan kelompok 3B, namun nyatanya kami mampu memberikan manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” katanya.
Efisiensi anggaran tersebut, lanjut Nanik, terjadi salah satunya akibat perubahan pola pembangunan dapur. Pada awalnya, BGN merencanakan pembangunan banyak dapur MBG secara langsung.
Namun, sepanjang perjalanannya, banyak yayasan dan mitra yang bersedia membangun dapur sendiri atau dikenal sebagai Dapur Mandiri.
Dengan skema tersebut, beban biaya yang ditanggung BGN menjadi jauh lebih ringan. Anggaran dialokasikan untuk pendanaan program MBG sebesar Rp15 ribu per porsi, gaji karyawan BGN termasuk SPPI, ahli gizi, dan akuntan di setiap SPPG, yang jumlahnya kini hampir 100 ribu orang dan tersebar dari Sabang hingga Merauke serta pengeluaran operasional lainnya.
“Biaya yang dikeluarkan BGN hanya digunakan untuk program MBG sebesar 15 ribu/MBG; gaji karyawan BGN, termasuk SPPI, Ahli Gizi, dan Akuntan di setiap SPPG, yang saat ini mencapai hampir 100 ribu orang dan tersebar dari Sabang hingga Merauke; serta untuk kebutuhan operasional. Data yang saya sampaikan ini dapat diverifikasi melalui Kementerian Keuangan,” ujar Nanik.
Selanjutnya, Nanik menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Indonesia. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada satupun anak Indonesia yang terlewat dalam pemenuhan kebutuhan gizinya.
“Pesan Pak Prabowo, tidak boleh ada satu anak Indonesia pun, baik yang berusia sekolah maupun yang berada di jalanan, jika belum mengikuti Sekolah Rakyat, anak-anak yang berada di pondok-pondok pesantren, baik yang terdaftar di Kementerian Agama maupun yang tidak terdaftar, semuanya harus mendapatkan makanan bergizi secara gratis,” kata mantan jurnalis senior tersebut.
Sementara itu, merespons informasi mengenai program pemberian makanan gratis untuk lansia dan orang dengan disabilitas, Nanik menegaskan bahwa hal tersebut bukan termasuk dalam program BGN.
“Program itu masih wacana dari Kementerian Sosial, jadi bukan program BGN,” ujar Nanik menutup penjelasannya.
