Akademisi USK Sesalkan Bentrok Aparat dan Warga Saat Konvoi Penyaluran Bantuan di Aceh
, BANDA ACEH –Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) dan pengamat politik Aceh, Dr Effendi Hasan MA, menyayangkan terjadinya bentrok antara aparat TNI dan masyarakat dalam proses penyaluran bantuan kemanusiaan yang berlangsung pada Kamis (25/12/2025).
Insiden tersebut terjadi saat rombongan bantuan bergerak secara berkonvoi dengan membawa bendera Aceh.
Dr Effendi menilai peristiwa bentrokan itu seharusnya tidak terjadi, terlebih di tengah kondisi darurat kemanusiaan yang menuntut solidaritas dan empati bersama.
Ia menegaskan dalam situasi bencana, orientasi utama seluruh pihak semestinya adalah keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak, bukan perbedaan tafsir simbolik maupun kesalahpahaman di lapangan.
“Penyaluran bantuan kemanusiaan harus ditempatkan sebagai ruang netral, bebas dari ketegangan simbolik maupun kecurigaan politik,”
“Ketika bantuan berubah menjadi arena konflik, maka yang dirugikan adalah korban bencana itu sendiri,” ujar Dr Effendi kepada, Jumat (26/12/2025).
Dosen Prodi Ilmu Politik USK ini menilai, aparat keamanan memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan, sementara masyarakat juga memiliki hak untuk mengekspresikan identitas kedaerahannya sepanjang dilakukan secara damai dan tidak provokatif.
Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan komunikasi dialogis harus dikedepankan, bukan tindakan represif yang berpotensi memperlebar jarak antara negara dan masyarakat.
“Cukuplah sejarah konflik panjang Aceh selama 32 tahun yang lalu menjadi pengalaman yang berharga untuk tidak terulang kembali,” ujarnya.
Dr Effendi juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang yang mengajarkan pentingnya sensitivitas sosial dan kearifan lokal dalam setiap kebijakan dan tindakan di lapangan.
“Kita tidak boleh membiarkan trauma lama muncul kembali hanya karena miskomunikasi dan absennya pendekatan humanis. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang menimbulkan rasa takut di tengah warga yang sedang berduka,” tegasnya.
Para akademisi USK menekankan bahwa pendistribusian bantuan kemanusiaan tidak boleh dimasukkan ke dalam permainan politik atau simbolis.
Aparat pemerintah, masyarakat sipil, serta berbagai komponen lokal harus mengendalikan diri dan lebih memprioritaskan prinsip proporsionalitas, komunikasi yang dialogis, serta kesadaran akan sejarah Aceh.
Dalam konteks ini, negara juga diharuskan hadir dengan pendekatan yang meyakinkan dan berlandaskan kearifan lokal, bukan hanya pendekatan keamanan.
Sebaliknya, masyarakat sipil dan kelompok lokal diharapkan menghindari memberikan ruang bagi penggunaan simbol yang bisa ditafsirkan berbeda dan berpotensi memicu konflik horizontal.
Aceh telah membayar harga mahal akibat konflik di masa lalu.
Maka, setiap indikasi upaya memecah belah melalui simbol, narasi elit vs grassroot, maupun politisasi bencana, harus dihadapi dengan kedewasaan politik dan kejernihan berpikir kolektif.
Fokus utama saat ini, kata Dr Effendi, adalah kemanusiaan, bukan adu tafsir identitas.
Ia mendorong adanya evaluasi internal dan koordinasi lintas pihak, baik antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat sipil, agar penyaluran bantuan ke depan dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan bermartabat.
Karena itu, Dr Effendi mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk menahan diri, menjaga ketenangan, serta tidak terpancing oleh narasi yang berpotensi memecah belah.
“Saat ini bukan waktunya saling menyalahkan. Fokus kita harus satu, yakni menyelamatkan manusia, memulihkan kehidupan, dan menjaga Aceh tetap damai. Ayo kita sama-sama menjaga Aceh untuk kemaslahatan kita semua,” pungkasnya.
(/Agus Ramadhan)
Baca dan Ikuti Berita di GOOGLE NEWS
Bergabunglah Bersama Kami di Saluran WhatsApp
