Kementerian Budaya merilis buku sejarah versi pemerintah pada hari Minggu, 15 Desember 2025. Judul bukunya adalah “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global”. Buku ini merupakan hasil revisi sejarah Indonesia yang dikerjakan sejak awal tahun dan diprakarsai langsung oleh Menteri Budaya Fadli Zon.
Anggota Partai Gerindra menyampaikan bahwa buku yang diterbitkan pemerintah bertujuan sebagai panduan bagi masyarakat dalam memahami perkembangan sejarah bangsa. Selain itu, pemerintah berharap buku ini dapat digunakan oleh guru-guru sebagai dasar dalam menyusun materi pelajaran sejarah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Fadli Zon menyatakan buku ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan, meskipun keputusan penggunaannya dalam kurikulum pendidikan berada di tangan Kementerian Pendidikan. “Ini bisa menjadi salah satu pedoman, tetapi kebijakan tersebut nantinya akan ditentukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) atau Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Dikti),” katanya di Jakarta, Minggu, 14 Desember 2025.
Buku sejarah Indonesia ini disebut telah ditulis oleh 123 ahli sejarah dari 34 universitas di dalam negeri. Karya tersebut terdiri dari 10 volume dengan jumlah total 7.958 halaman yang membahas perkembangan sejarah Indonesia hingga tahun 2024.
Di volume pertama hingga ketiga, buku ini menjelaskan awal mula peradaban Nusantara serta hubungannya dengan berbagai peradaban dunia, seperti India, Tiongkok, Persia, hingga Timur Tengah. Volume keempat membahas pertemuan dan interaksi awal dengan bangsa Barat. Selanjutnya, volume kelima menggambarkan dinamika masyarakat Indonesia setelah terbentuknya negara kolonial.
Berikut adalah beberapa variasi dari teks tersebut: 1. Selanjutnya, volume keenam membahas gerakan nasional, diikuti oleh volume ketujuh yang fokus pada perjuangan menjaga kemerdekaan. Volume kedelapan mengupas tentang penguatan negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Volume kesembilan secara khusus menganalisis pembangunan dan stabilitas selama masa Orde Baru. Sementara itu, volume terakhir menggambarkan proses reformasi dan penguatan demokrasi sejak tahun 1998 hingga 2024. 2. Volume keenam berisi penjelasan tentang pergerakan kebangsaan, kemudian diikuti oleh volume ketujuh yang menyoroti upaya mempertahankan kemerdekaan. Volume kedelapan membahas penguatan negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Volume kesembilan khusus membahas pembangunan dan stabilitas pada era Orde Baru. Dan, volume terakhir menyajikan perjalanan reformasi serta penguatan demokrasi dari tahun 1998 hingga 2024. 3. Berikutnya, volume keenam mengulas pergerakan nasional, disusul dengan volume ketujuh yang fokus pada perjuangan menjaga kemerdekaan. Volume kedelapan membahas penguatan negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Volume kesembilan secara khusus menganalisis pembangunan dan stabilitas pada periode Orde Baru. Terakhir, volume terakhir menggambarkan proses reformasi dan penguatan demokrasi sejak 1998 sampai 2024. 4. Volume keenam mencakup pergerakan kebangsaan, dilanjutkan dengan volume ketujuh yang menyoroti usaha mempertahankan kemerdekaan. Volume kedelapan membahas penguatan negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Volume kesembilan khusus membahas pembangunan dan stabilitas pada masa Orde Baru. Sementara itu, volume terakhir menggambarkan perjalanan reformasi dan penguatan demokrasi sejak 1998 hingga 2024. 5. Volume keenam berisi penjelasan tentang pergerakan nasional, diikuti oleh volume ketujuh yang menyoroti perjuangan menjaga kemerdekaan. Volume kedelapan mengupas penguatan negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Volume kesembilan secara khusus membahas pembangunan dan stabilitas pada era Orde Baru. Dan, volume terakhir menyajikan perjalanan reformasi dan penguatan demokrasi sejak tahun 1998 hingga 2024.
Menteri Fadli Zon menyampaikan bahwa buku tersebut ditulis dengan sudut pandang atau nada yang menekankan sisi positif dari setiap masa pemerintahan. Penulisan lebih berfokus pada pencapaian dan peristiwa penting, serta tidak terlalu menyoroti kesalahan di masa lalu. “Pada masa itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kami ingin menonjolkan pencapaian, prestasi, dan peristiwa pada zamannya,” ujar Fadli pada 6 Juni 2025.
Pendekatan ini mendapat kritik dari beberapa akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menganggap buku ini berisiko memperbesar citra pemerintahan Presiden Soeharto serta Orde Baru, sekaligus menyembunyikan fakta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu.
Aktivis hak asasi manusia Suciwati, istri dari almarhum Munir Said Thalib, menyatakan bahwa penulisan sejarah oleh pemerintah berpotensi menciptakan narasi yang tidak lengkap. Menurutnya, penekanan pada nada positif bisa menghilangkan catatan penting terkait kasus pelanggaran HAM berat. “Jika ingin menampilkan Soeharto dengan nada yang baik, maka kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut akan dihapus,” kata Suciwati, Selasa, 16 Desember 2025.
Implikasi terhadap Pendidikan
Pada kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait penggunaan Buku Sejarah Indonesia sebagai pedoman resmi kurikulum pembelajaran sejarah di sekolah. “Belum dibahas,” kata Abdul Mu’ti melalui pesan singkat, Selasa, 16 Desember 2025.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji berpendapat bahwa buku yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki potensi menjadi sumber utama dalam penerapan pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, menurutnya, karya yang memiliki label kementerian sering dianggap sebagai kebenaran resmi.
Menurut Ubaid, para guru diberi kebebasan dalam menyusun kurikulum. Namun, tekanan dari pihak administratif, sistem penilaian, dan budaya birokrasi pendidikan sering kali membuat guru lebih memilih sumber yang dianggap aman, yaitu buku yang diterbitkan oleh negara.
Bagi para siswa, Ubaid menjelaskan, buku sejarah bukan hanya sebagai sumber ilmu, tetapi juga alat yang membentuk ingatan bersama. Penekanan atau penghapusan fakta tertentu akan memengaruhi cara siswa memahami perjalanan bangsa. “Siapa yang dianggap pahlawan, siapa yang diabaikan, konflik apa yang disamarkan, dan kesalahan apa yang dihilangkan,” katanya.
Oleh karena itu, Ubaid menekankan perlunya memastikan buku sejarah yang dihasilkan pemerintah disusun dengan jujur, berdasarkan fakta ilmiah, terbuka terhadap kritik, serta telah melalui pengujian yang luas oleh komunitas akademik. “Tanpa proses tersebut, negara berisiko mengendalikan interpretasi sejarah,” katanya.
Ahli pendidikan Bukik Setiawan menganggap siswa cenderung memandang informasi yang disampaikan di kelas sebagai kebenaran mutlak. Menurut Bukik, pemilihan kata dan sudut pandang dalam buku sejarah sangat berpengaruh terhadap perspektif siswa.
Dalam konteks Buku Sejarah Indonesia yang memicu perdebatan, Bukik berpendapat bahwa buku tersebut sebaiknya tidak digunakan sebagai sumber utama dalam penyusunan materi pelajaran. Menurutnya, sejarah yang ditulis dengan perspektif positif seperti itu berpotensi menciptakan bias dalam pemahaman siswa terhadap fakta sejarah.
Bukik menyarankan bahwa jika nantinya Kementerian Pendidikan menyetujui buku ini sebagai bahan ajar sejarah di sekolah, guru tetap perlu menyediakan buku-buku lain sebagai referensi. “Agar siswa dapat belajar membandingkan berbagai perspektif,” katanya pada Selasa, 16 Desember 2025.
Oyuk Ivani Siagian dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penyusunan artikel ini.
