– Komite Dosen Universitas Syiah Kuala mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia mengenai percepatan akses dan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional.
Dalam kapasitasnya sebagai akademisi yang bertanggung jawab secara moral, senat profesor USK mengimbau presiden untuk memaksimalkan partisipasi bantuan internasional.
Komite Dosen USK menganggap situasi yang terjadi di Aceh, sebagai salah satu wilayah paling parah terdampak, telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang membutuhkan tindakan segera.
Rekomendasi Strategis untuk Presiden
Surat tersebut mencakup 11 rekomendasi strategis, antara lain:
1. Mempercepat pembukaan jalur transportasi utama (bandara, pelabuhan, jalan raya) agar bantuan kemanusiaan internasional dapat segera masuk.
2. Menentukan status darurat bencana nasional yang menyeluruh
3. Membentuk Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta perwakilan organisasi internasional guna menyelaraskan data kebutuhan dan pendistribusian bantuan.
4. Mempermudah proses izin dan persetujuan untuk organisasi kemanusiaan internasional (seperti WHO, UNICEF, UNDP, IFRC, IOM, dan lainnya), termasuk peningkatan efisiensi bea cukai serta pemeriksaan barang bantuan.
5. Mengaktifkan sistem pelacakan logistik umum yang terhubung antara pemerintah dan lembaga kemanusiaan, sehingga distribusi bantuan dapat diawasi, ditanggapi, dan dialokasikan secara real-time sesuai kebutuhan di berbagai lokasi yang terkena dampak.
6. Memaksimalkan pembentukan Area Staging Bantuan atau titik konsolidasi logistik di lokasi penting (seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Bener Meriah) untuk menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan bantuan yang datang dari dalam maupun luar negeri, termasuk memberikan prioritas pada pemulihan jaringan komunikasi dan internet guna mendukung koordinasi penanganan darurat.
7. Mempercepat perbaikan infrastruktur listrik dan telekomunikasi menjadi prioritas utama, mengingat ketergantungan operasional penanggulangan bencana, komunikasi koordinasi, serta kelangsungan ekonomi lokal terhadap ketersediaan energi dan jaringan komunikasi.
8. Mempercepat proses pemulihan akses jalan yang terputus, dengan fokus pada jalur yang menghubungkan posko utama dengan daerah terpencil.
9. Memastikan ketersediaan alat transportasi darat, laut, dan udara yang cukup (termasuk helikopter serta kendaraan besar) agar dapat mencapai daerah yang benar-benar terpencil akibat kerusakan infrastruktur.
10. Mengajak kerja sama teknis dengan mitra internasional dalam mendukung teknologi kapasitas logistik, serta pengelolaan rantai pasok darurat yang efisien, dan
11. Menegaskan komitmen nasional terhadap kejelasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, sehingga partisipasi internasional dapat dioptimalkan.
Poin-poin di atas muncul dari kondisi yang terjadi di lapangan. Misalnya, pemerintah pusat hingga saat ini belum membuka mekanisme penerimaan bantuan internasional karena alasan kemampuan nasional masih mampu menangani masalah tersebut. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan bantuan sangat besar dan mendesak untuk segera dipenuhi.
Selanjutnya, kerusakan jalur transportasi dan distribusi menyebabkan tindakan kemanusiaan terhambat, khususnya dalam pengiriman alat kesehatan, makanan, serta perlindungan ke wilayah yang paling parah terkena dampak.
Kendala dalam jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik yang masih berlangsung juga menyulitkan koordinasi antar tim evakuasi. Hal ini juga mengakibatkan keterlambatan dalam verifikasi data korban.
Kondisi di lapangan akan semakin memburuk akibat kemungkinan cuaca ekstrem yang masih terjadi, sesuai dengan data dari BMKG.
Oleh karena itu, tanggapan yang cepat dan terorganisir sangat penting dalam menyelamatkan nyawa serta menghindari dampak kesehatan jangka panjang.
Saat ini, Pemerintah Aceh telah mengajukan permohonan bantuan internasional kepada organisasi PBB seperti UNDP dan UNICEF sebagai tanggapan terhadap berbagai kebutuhan yang ada di lapangan.
