3 Modus Korupsi Batu Bara yang Sebabkan Blackout di Jawa, Manipulasi Kualitas dan Harga Kontrak
Penyidik Polri Temukan Dugaan Korupsi dan TPPU dalam Pengadaan Batu Bara
Polisi telah menemukan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kasus ini menarik perhatian publik karena diduga merugikan negara dan menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik (blackout) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa hingga Kalimantan.
Dalam penyidikan yang sedang berlangsung, penyidik telah memeriksa 16 saksi dari total 34 orang yang dipanggil. Sisanya, 18 saksi lainnya akan segera dimintai keterangan. Status kasus ini juga telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2026 oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.
Modus Dugaan Korupsi Batu Bara
Brigjen Robertus Yohanes De Deo, Kepala Dittindak Kortas Tipidkor Polri, menjelaskan bahwa modus dugaan korupsi melibatkan manipulasi dokumen kualitas dan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU. Selain itu, ada dugaan penyimpangan yang menyebabkan pembayaran atau nilai kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya.
“Perbuatan tersebut, kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Sumatra, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek,” kata De Deo dalam keterangan persnya.
Diindikasikan adanya kerugian negara kurang lebih Rp 5 triliun akibat kasus ini. Meski demikian, pihak terkait masih akan melakukan audit investigasi secara resmi.
Dugaan Keterlibatan Perusahaan
Irjen Pol. Totok Suharyanto, Kepala Kortas Tipikor Polri, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan penyimpangan hukum dalam proses pengadaan pasokan batu bara yang melibatkan sejumlah perusahaan. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan keterlibatan dua perusahaan yakni PT OBP dan PT BRA muncul.
“Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBP dan PT BRA,” jelas Totok.
Namun, sejauh ini, Polri masih melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi hingga alat bukti untuk mengungkap kasus.
MAKI Dukung Pengusutan Kasus Batu Bara
Pengusutan kasus dugaan batu bara yang memicu blackout di sejumlah daerah mendapat dukungan dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan pihaknya akan mengawal proses penyidikan hingga tuntas. Ia juga menyampaikan kesiapan untuk menyerahkan data tambahan yang dimiliki guna membantu penyidik mengungkap perkara tersebut.
“Saya dukung penuh Kortas Tipikor untuk menangani dugaan korupsi yang terkait dengan batu bara, akan saya kawal betul, akan saya tambahin data-datanya yang saya punya,” ujar Boyamin.
Bonyamin menduga, dugaan penyimpangan dalam pemenuhan pasokan batu bara diduga telah berlangsung lama. “Karena ini permainan, diduga sudah lama dan ada dugaan manipulasi yang sangat jelas karena membelinya itu 3.000 oleh pedagang, tapi sama pedagang ini dijual kepada PLN 4.000, nah saya sudah punya data-datanya.”
Penyangkalan Menteri ESDM
Sebelum kasus dugaan korupsi batu bara dinaikkan ke tahap penyidikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sempat membantah isu yang menyebut kelangkaan batu bara menjadi penyebab blackout di Jawa. Pada Kamis (11/6/2026), Bahlil menegaskan, pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik tetap aman.
Menurutnya, gangguan listrik yang sempat dirasakan warga dipicu masalah sejumlah unit pembangkit listrik seperti yang dilaporkan PT PLN (Persero). “Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pernyataan Bahlil tersebut disampaikan setelah pemadaman listrik terjadi hampir bersamaan di sejumlah daerah pada Rabu (10/6/2026). Beberapa waktu, listrik dilaporkan padam di Bandung, Bekasi, dan Depok, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, Bahlil mengatakan pemerintah telah memenuhi kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Sehingga isu menipisnya suplai batu bara, dikatakan Bahlil tidak berdasar. “Karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton,” ucapnya.
