Isi Artikel
JAKARTA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran cukup besar untuk memperkuat sistem teknologi pemantauan kota dan mitigasi banjir dalam APBD 2026.
Di sektor komunikasi dan informatika, Pemprov menyiapkan Rp185,29 miliar untuk layanan managed service CCTV dan Rp18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir.
“Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi dalam keterangan resminya dikutip Minggu (28/12/2025).
Dana CCTV digunakan untuk operasional, perawatan, serta peningkatan kualitas jaringan kamera pengawas di titik-titik strategis.
Kamera akan terhubung dengan pusat kendali, sehingga aparat bisa memantau kondisi kota secara real time dan bergerak cepat jika terjadi gangguan, kecelakaan, atau tindak kejahatan.
Langkah ini juga diharapkan membantu penataan lalu lintas dan pemantauan keramaian di ruang publik.
Sementara itu, anggaran Rp18,25 miliar diarahkan pada sistem pengendalian banjir berbasis teknologi.
Dana tersebut digunakan untuk pengembangan sistem pemantauan, pengolahan data, hingga integrasi dengan pintu air dan pompa.
Untuk diketahui, APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun.
Jumlah ini turun sekitar Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun.
Penurunan terjadi dari pemerintah pusat dari Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.
Penurunan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang turun Rp14,79 triliun.
Untuk infrastruktur pelayanan publik dialokasikan 43,06 persen dari total belanja di luar bantuan keuangan, melebihi ketentuan minimal 40 persen.
Anggaran tersebut, antara lain diarahkan untuk:
- peningkatan infrastruktur kota: Rp3,77 triliun
- peningkatan daya saing ekonomi: Rp582 miliar
- peningkatan modal manusia: Rp17,58 triliun
- program penghidupan mandiri masyarakat: Rp2,70 triliun
- transformasi tata kelola pemerintahan: Rp2,36 triliun
- mobilitas dan kawasan berorientasi transit: Rp7,82 triliun
- pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim: Rp6,27 triliun
Pada sektor pekerjaan umum dan tata ruang, anggaran diarahkan untuk:
– pengendalian banjir: Rp3,64 triliun
– pengelolaan sampah: Rp1,38 triliun
– pembangunan jembatan dan flyover: Rp289,72 miliar
Untuk transportasi, Pemprov tetap menyiapkan subsidi dengan rincian:
– Transjakarta: Rp3,75 triliun
– Bus sekolah: Rp105,38 miliar
– MRT Jakarta: Rp536,70 miliar
– LRT Jakarta: Rp325,28 miliar
– layanan kapal perairan: Rp100,19 miliar
Sektor Ketenagakerjaan
Di sektor ketenagakerjaan, dialokasikan anggaran pelatihan kejuruan, Mobile Training Unit (MTU), pembentukan tenaga kerja mandiri, hingga pelatihan SIM A.
“Untuk urusan ketenagakerjaan, kami akan terus mengadakan pelatihan keterampilan kerja kejuruan dan MTU dengan anggaran sebesar Rp63,44 miliar, pelatihan SIM A sebesar Rp1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri sebesar Rp4,33 miliar, dan pelatihan peningkatan produktivitas sebesar Rp1,25 miliar,” kata Michael.
Bidang Pendidikan
Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan senilai Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari belanja daerah, melampaui ketentuan minimal 20 persen.
Anggaran ini mencakup KJP Plus, KJMU, sekolah swasta gratis, serta rehabilitasi sarana pendidikan.
“KJP Plus sebesar Rp3,25 triliun dan KJMU sebesar Rp399 miliar. Ada juga pos anggaran untuk sekolah swasta gratis sebesar Rp282,46 miliar, serta rehab sekolah dan fasilitas pendidikan sebesar Rp126,12 miliar,” kata dia.
Bidang Kesehatan
Untuk kesehatan, Pemprov menyiapkan anggaran BPJS Kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan alat kesehatan, dan Pasukan Putih.
“BPJS Kesehatan sebesar Rp1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan sebesar Rp360,49 miliar, penyediaan alat kesehatan sebesar Rp165,16 miliar, dan Pasukan Putih senilai Rp43,49 miliar,” lanjut dia.
Bantuan Sosial
Untuk bantuan sosial, sejumlah pos anggaran yang dialokasikan, antara lain Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) sebesar Rp100,10 miliar, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sebesar Rp76,45 miliar.
Sedangkan, untuk urusan industri dan perdagangan, beberapa pos anggaran dialokasikan, seperti program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sebesar Rp13,34 miliar, program pemberdayaan UMKM sebesar Rp17,59 miliar, serta program pembangunan dan perencanaan industri sebesar Rp23,55 miliar.
Di sektor komunikasi dan informatika, Pemprov menganggarkan Rp185,29 miliar untuk layanan CCTV dan Rp18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir berbasis teknologi.
“Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta,” tutup Michael.
