Isi Artikel
Ringkasan Berita:
- Evaluasi kebencanaan Sumatra, BNPB mengumumkan imbauan jelang pergantian tahun baru
- Sedikitnya ada empat pesan yang disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto untuk mendukung penguatan penanggulangan bencana di daerah
- Satu dari imbauannya adalah pengaruh dari Siklon Tropis Senyar
– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Demikian untuk menghadapi potensi bencana pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Berkaca pada bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, imbauan ini sebagai evaluasi dan perbaikan.
Ia berharap BPBD di seluruh daerah memiliki kewenangan yang utuh dan mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal, terutama dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Berdasarkan evaluasi lapangan BNPB saat terjadi bencana, masih ditemukan kondisi BPBD yang belum sepenuhnya memanfaatkan mandat dan kekuatan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Hasil pengamatan kami menunjukkan masih ada BPBD di tingkat kabupaten/kota yang belum cukup tangguh. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Salah satu langkah ke depan adalah memperkuat kapasitas BPBD,” ujar Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah yang digelar secara daring, Senin (29/12/2025) dalam keterangan yang diterima Tribunnews.
Suharyanto menjelaskan, lemahnya peran BPBD di sejumlah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya karena posisi pimpinan BPBD masih dijabat oleh pelaksana tugas yang merangkap jabatan lain, seperti sekretaris daerah. Kondisi tersebut dinilai membuat kewenangan BPBD tidak berjalan maksimal.
“Kami berharap kepala BPBD tidak lagi hanya berstatus pelaksana tugas dan tidak dirangkap oleh sekretaris daerah. Beban tugas sekretaris daerah sangat besar. Jika hanya pelaksana tugas, maka tanggung jawab ada, tetapi kewenangan tidak penuh,” tegasnya.
1. Pengaruh Siklon Tropis Senyar terhadap Data Kebencanaan
Sebelumnya, Kepala BNPB juga memaparkan bahwa tren kejadian bencana nasional dalam lima tahun terakhir, sejak 2021 hingga 2025, menunjukkan pola yang naik turun. Meski jumlah kejadian bencana berada di kisaran lebih dari 3.000 per tahun, BNPB terus berupaya menekan dampak yang ditimbulkan.
Namun, fenomena Siklon Tropis Senyar yang terjadi pada akhir November 2025 berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah korban. BNPB mencatat lebih dari 1.100 orang meninggal dunia, luka-luka, dan dinyatakan hilang akibat bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra tersebut. Selain korban jiwa, kerugian material juga meningkat hingga puluhan triliun rupiah.
“Dalam lima tahun terakhir, jumlah bencana memang fluktuatif. Pada periode 2022–2024, meskipun jumlah kejadian di atas 3.000, dampaknya berhasil ditekan. Namun ketika Siklon Senyar terjadi pada 25–26 November 2025, grafik dampak kembali meningkat tajam,” jelas Suharyanto.
2. Pencegahan Masih Menjadi Tantangan Bersama
Menurut Suharyanto, sebagian bencana sebenarnya dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan dampaknya. Namun, kejadian akibat Siklon Senyar menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Hingga saat ini, tercatat 3.176 kejadian bencana yang mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi basah.
Ia menekankan bahwa penurunan risiko bencana bukan tugas pemerintah pusat semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, hingga media massa.
“Menurunkan dampak bencana bukan perkara mudah, apalagi ketika bencana terjadi secara tiba-tiba. Dengan dominasi bencana hidrometeorologi basah, kolaborasi semua pihak menjadi keharusan,” ujarnya.
3. Transisi Pemulihan Bukan Alasan Menurunkan Kewaspadaan
Terkait penanganan dampak Siklon Senyar, Suharyanto menyampaikan bahwa lima kabupaten/kota telah memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Meski demikian, ia mengingatkan agar daerah lain tidak lengah, mengingat potensi cuaca ekstrem masih bisa memicu bencana serupa.
“Saat ini masih ada 43 kabupaten/kota di Sumatra dalam tahap tanggap darurat. Lima di antaranya mulai masuk masa transisi pemulihan. Namun daerah lain tetap harus meningkatkan kewaspadaan,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi, BNPB mendorong daerah untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan, antara lain melalui pemantauan lapangan serta pelaksanaan apel kesiapsiagaan yang disertai pengecekan personel, peralatan, dan anggaran.
“Kondisi wilayah masing-masing harus segera dipantau. Jika diperlukan, lakukan apel kesiapsiagaan dan pastikan seluruh sumber daya siap digunakan,” imbaunya.
Selain itu, Suharyanto meminta kepala daerah tidak ragu menetapkan status siaga maupun tanggap darurat. Penetapan status tersebut dinilai penting sebagai dasar regulasi agar pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan dapat segera memberikan dukungan.
“Penetapan status siaga dan tanggap darurat tidak perlu dikhawatirkan. Dengan status tersebut, pemerintah pusat bisa turun memberikan bantuan dan dukungan anggaran,” ujarnya.
Kembali menekankan peran BPBD, Suharyanto menegaskan bahwa lembaga tersebut harus berani mengambil kendali sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam kondisi darurat, BPBD berperan sebagai koordinator, komando, dan pelaksana di lapangan, dengan dukungan TNI, Polri, dan unsur lainnya.
“BPBD harus memimpin penanganan darurat. TNI dan Polri sifatnya membantu. Jangan ragu mengambil kendali di lapangan,” tegasnya.
4. Penguatan Sistem Peringatan Dini
Aspek lain yang tak kalah penting adalah penguatan sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kepala BNPB meminta BPBD bersama para pemangku kepentingan menyediakan sarana dan prasarana yang mudah dipahami publik, seperti peta risiko dan rambu bencana.
“Jangan sampai masyarakat kembali terkejut saat banjir atau banjir bandang terjadi. Jika hujan deras berlangsung lebih dari tiga jam, warga di lereng atau daerah rawan harus segera dievakuasi,” jelas Suharyanto.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan cuaca, tetapi juga tata ruang dan kondisi lingkungan. Setiap kawasan permukiman harus memiliki sistem drainase dan tampungan air yang berfungsi dengan baik, seperti embung atau kolam retensi.
“Di banyak daerah, drainase penampung air hujan masih minim. Ini harus menjadi perhatian BPBD. Drainase perlu dicek, dan masyarakat harus terus diberi peringatan,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menko PMK Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Kepala BMKG Teuku Faisal, serta para gubernur, bupati/wali kota, dan kepala BPBD se-Indonesia. Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB menegaskan bahwa langkah-langkah sederhana, praktis, dan berkelanjutan sangat penting untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana.
“Kita perlu upaya yang sederhana namun langsung dirasakan masyarakat. Belajar dari pengalaman bencana yang terjadi, semoga pada periode Nataru kali ini Indonesia terhindar dari bencana besar,” pungkasnya.
Update Korban
Berdasarkan data hingga Senin, 29 Desember 2025 pukul 06.00, jumlah korban jiwa tercatat mencapai 1.140 orang.
Angka kematian tersebut meningkat dua orang dibandingkan hasil pendataan pada hari sebelumnya. Korban terbanyak tercatat di Provinsi Aceh dengan total 513 orang meninggal, termasuk 213 korban dari Aceh Utara.
Di Provinsi Sumatra Utara, korban tewas akibat banjir dan tanah longsor mencapai 365 orang. Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yakni 127 orang.
Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat tercatat 262 orang meninggal dunia akibat bencana di Sumatra, dengan 192 korban berasal dari Kabupaten Agam.
Jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatra masih berpeluang bertambah, mengingat berdasarkan pendataan BNPB satu bulan pascabencana, sebanyak 163 orang masih dinyatakan hilang.
(*)
