Isi Artikel
Korban Meninggal Akibat Bencana Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar Tembus 1.053 Jiwa
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 1.053 jiwa. Data ini diperbarui pada Selasa (16/12/2025), dengan penambahan korban yang ditemukan di berbagai wilayah.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa hingga tanggal tersebut, total korban meninggal dunia sebanyak 1.053 orang. Jumlah ini terus bertambah seiring proses pencarian dan evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan.
Hari ini, tim pencarian menemukan 18 jasad di Aceh (17 di Aceh Tamiang dan 1 di Aceh Utara) serta 5 jasad di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Total penemuan baru mencapai 23 jenazah. Selain itu, BNPB mencatat 200 orang masih hilang dan 606.040 jiwa mengungsi akibat bencana ini.
Rincian Korban Hilang
Berikut rincian korban hilang berdasarkan wilayah:
- Sumatera Utara:
- Tapanuli Tengah: Sukabangun & Aloban Bair (45 hilang)
- Tapanuli Selatan: Desa Garoga, Batang Toru (30 hilang)
-
Kota Sibolga: Pancuran Gerobak, Sibolga Kota (1 hilang)
-
Sumatera Barat:
- Kabupaten Agam: Malalak & Palembayan (55 hilang)
- Kota Padang Panjang: Sungai Batang Anai (31 hilang)
- Kabupaten Padang Pariaman: Sungai Batang Anai (1 hilang)
-
Kabupaten Ranah Datar: Sungai Batang Anai
-
Aceh:
- Bener Meriah (14 hilang)
- Aceh Utara (6 hilang)
- Aceh Tengah (4 hilang)
- Bireun (3 hilang)
- Nagan Raya (3 hilang)
- Aceh Tamiang (jumlah belum pasti)
Aceh Meminta Bantuan dari PBB
Bencana yang terjadi sejak 25 November lalu membuat kondisi wilayah terdampak belum pulih sepenuhnya. Pemerintah daerah mengaku kewalahan, bahkan Pemprov Aceh resmi meminta bantuan dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF.
Permintaan bantuan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, pada Minggu (14/12/2025). Menurut dia, selain telah menyurati dua lembaga tersebut, saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional.
PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak. Di lapangan, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait.
UNDP Indonesia juga telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025). Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).
Sementara itu, UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. UNICEF juga telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), dengan salah satu agenda utama membahas penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam pengantarnya, Presiden mengungkapkan sejumlah pimpinan negara sahabat telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan,” ujarnya. Prabowo mengapresiasi kepedulian tersebut, namun menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri. “Saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” tegasnya.
DPR Minta Jangan Jadi Polemik Permintaan Bantuan Aceh ke PBB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, meminta langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani bencana tidak perlu dipersoalkan. Dua lembaga itu ialah United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF.
“Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan,” kata Dede kepada wartawan, Selasa (16/12/2025). Menurut Dede, dalam kondisi darurat bencana, pemerintah daerah berhak meminta bantuan dari pihak mana pun. Terlebih, kondisi medan yang sulit kerap menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan.
“Artinya, Pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja,” ujar politikus Partai Demokrat ini. Ia menegaskan, bantuan harus dipandang sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak.







