UMP Jabar 2026 Naik 4 Persen, Buruh Kritik Aturan Baru

Aksi Buruh di Bandung dan Rencana Demo di Jakarta

Aksi unjuk rasa buruh terjadi di Bandung, Jawa Barat, sebagai respons terhadap belum diumumkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Para pekerja menolak regulasi pengupahan baru yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Rencananya, aksi serupa juga akan digelar di Jakarta pada Jumat (19/12/2025), jika penetapan UMP tidak sesuai dengan harapan.

Perbedaan Tuntutan Buruh dan Aturan Pemerintah

Jika menggunakan simulasi kenaikan terendah sebesar 4 persen, yang didasarkan pada penerapan alfa rendah (misalnya 0,3) pada daerah industri, maka kenaikan tersebut jauh di bawah tuntutan buruh, yaitu antara 8,5 persen hingga 10,5 persen.

Proyeksi UMP Jawa Barat 2026 Jika Naik 4 Persen

Setelah ditunda beberapa minggu, hingga Selasa (16/12/2025) pukul 16.00 WIB sore, penetapan UMP 2026 masih belum diumumkan pemerintah. Menjelang pengumuman ini, ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa buruh berencana menggelar demo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/12/2025), jika UMP 2026 tidak sesuai yang diharapkan.

Aturan Baru Dinilai Rugikan Buruh

Pemerintah berencana melakukan penyesuaian kenaikan gaji atau upah minimum provinsi (UMP) 2026 tidak lagi mengikuti pola kenaikan tunggal seperti tahun sebelumnya. Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024.

Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut RPP UMP 2026 tersebut tinggal ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Said Iqbal menolak Peraturan Pemerintah (PP) soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan metode perhitungannya. Presiden KSPI itu menilai aturan baru merugikan buruh karena menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL) berdasarkan survei BPS, bukan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghitung KHL lewat 64 item pasar.

“PP mengatur indeks tertentu atau alfa 0,3–0,8 yang merugikan buruh. Misal alfa 0,3 dengan inflasi 2,86 persen dan pertumbuhan 5,02 persen, kenaikannya cuma sekitar 4,3 persen,” ujar Said Iqbal dikutip dari Kompas.com, Selasa (16/12/2025).

Menurut KSPI, indeks rendah (0,3–0,4) diterapkan untuk daerah industri padat seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Surabaya, dan Batam, sementara indeks tinggi (0,8) dipakai untuk daerah tanpa industri.

“Ini merugikan buruh. Buat apa daerah tanpa industri diberi indeks 0,8? Siapa yang menerima upah itu? Sedangkan daerah industri malah ditekan dengan indeks kecil. Ini kebijakan upah murah,” tambah Iqbal.

Proyeksi Jika Naik 4 Persen Sesuai Range Aturan Baru

Sebelumnya para buruh telah memproyeksikan kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen. “Angka 8,5 hingga 10,5 persen itulah yang menjadi acuan bagi serikat buruh di seluruh daerah, baik di Dewan Pengupahan provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, kami juga memperjuangkan adanya upah minimum sektoral yang nilainya harus lebih besar daripada UMK,” tegas Said Iqbal, dikutip dari Kompas.TV.

Ternyata, kini proyeksi tersebut tak sesuai harapan setelah pemerintah berencana menerapkan aturan baru dalam metode penghitungan UMP 2026 tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal, jika aturan baru mengatur indeks tertentu atau alfa 0,3–0,8. Misal alfa 0,3 dengan inflasi 2,86 persen dan pertumbuhan 5,02 persen, maka kenaikannya hanya sekitar 4 persen.

Rumus Perhitungan UMP Jawa Barat 2026

Lantas, berapa besaran UMP Jawa Barat 2026 jika kenaikannya 4 persen ?

Berikut rumus untuk menghitung perkiraan UMP 2026 dengan persentase kenaikan 4 persen.

Rumus:
UMP 2026 = UMP 2025 + (UMP 2025 x Persentase Kenaikan)

UMP Jawa Barat 2025 Rp2.191.232 x 4 persen = Rp 87.649.

Maka UMP Jawa Barat 2026 = Rp2.191.232 + Rp 87.649 = 2.273.881.

Demikian, dengan perkiraan 4 persen sesuai aturan baru maka kenaikan UMP Jawa Barat hanya Rp 87.649 atau kurang dari Rp 100.000.

Untuk diketahui, jika mengacu pada mekanisme lama, nantinya besaran UMP tersebut menjadi acuan untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat.

Janji Pemprov Jabar Terkait Penetapan UMP 2026

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jabar, Firman Desa mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih menunggu regulasi dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai dasar penetapan upah 2026.

“Kita ketahui bahwa regulasi memang belum turun dari pemerintah pusat dan kita semua menunggu karena kita hanya pelaksana regulasi saja,” ujar Firman.

Informasi terakhir, kata Firman, Pemerintah pusat rencananya akan mengeluarkan PP pada hari ini.

“Kita tunggu saja yang pasti kata beliau (Menteri Tenaga kerja) akan turun sebelum 31 Desember,” ucapnya.

Menurutnya, sesuai draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) setelah ada regulasi selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama dewan pengupahan, untuk penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi dan UMK di Kabupaten/Kota.

“Nanti hasil rekomendasi disampaikan ke Gubernur untuk ditetapkan,” katanya.

Firman belum dapat memastikan, apakah pembahasannya akan berlangsung lama atau singkat.

“Bisa cepat juga bisa lambat, kita sudah pengalaman regulasi keluar mepet dan harus mengeluarkan rekomendasi dengan cepat, kadang satu dua hari kalau butuh cepat kita bisa cepat,” ucapnya.

Firman memastikan bahwa penetapan UMP tidak akan lewat tahun, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa upah minimum ditetapkan tiap tahun.

“Tidak akan sampai lewat tahun mudah-mudahan,” ucapnya.