Dua artikel yang beredar belakangan membahas dua isu yang terlihat berbeda, namun pada dasarnya saling terkait: “indera keenam” dalam Bea Cukai serta dampak kebijakan fiskal yang dapat menyebar hingga ke perekonomian pedesaan. (Tautan referensi saya letakkan di bagian akhir.)
Jika diterjemahkan dalam bahasa kebijakan, “indera keenam” bukan berkenaan dengan gaya berbicara—tapi lebih pada kemampuan sistem untuk segera mengenali ketidaknormalan transaksi, khususnya praktik under-invoicing (nilai barang dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya) yang bisa mengurangi pendapatan negara. Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih pendekatan tegas dengan menggabungkan pengawasan pelabuhan dengan teknologi AI.
Dari yang viral menjadi nyata: alat pemindai kontainer, SSR-Mobile, dan Trade AI
Pada 12 Desember 2025, Purbaya hadir dalam acara peluncuran alat pemindai peti kemas dan aplikasi kepabeanan berbasis AI di Tanjung Priok. Ia menyebutkan inovasi DJBC seperti pemindai (X-Ray), SSR-Mobile, serta Trade AI—meskipun ada pernyataan mengenai akurasi yang tinggi, ia juga mengakui bahwa AI masih dalam proses belajar sehingga belum sepenuhnya sempurna.
Yang menarik, Trade AI diklaim mampu membandingkan barang ekspor-impor dengan harga di pasar online untuk mengurangi ruang under-invoicing. Hal ini penting karena di masa kini, “harga kompetitif” tidak perlu menunggu rapat panjang—jejaknya sudah tersedia di internet, tinggal bagaimana negara memanfaatkannya sebagai alat pengawasan yang adil.
Purbaya juga menyatakan kebutuhan investasi tambahan sekitar Rp45 miliar agar pengembangan sistem AI pengawasan pelabuhan dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia. Artinya, ini bukan hanya proyek “pilot” untuk membuat berita utama, tetapi ada rencana untuk memperluas cakupannya.
– Permasalahan: reformasi pelabuhan bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi daerah juga turut terpengaruh:
Berikut adalah beberapa variasi dari kalimat tersebut: 1. Di sinilah kaitan antara “desa dan makro” muncul. 2. Inilah titik temu dari benang merah “desa dan makro”. 3. Disinilah hubungan antara “desa dan makro” terlihat jelas. 4. Benang merah “desa dan makro” muncul di sini. 5. Pada titik ini, benang merah “desa dan makro” terlihat. 6. Di tempat ini, keterkaitan antara “desa dan makro” menjadi jelas. 7. Sinergi antara “desa dan makro” mulai terlihat di sini. 8. Di sinilah inti dari konsep “desa dan makro” muncul. 9. Disinilah peran “desa dan makro” menjadi jelas. 10. Titik penting dalam hubungan “desa dan makro” berada di sini.
Jika penerimaan negara terbocor di pintu masuk barang, biasanya ada dua kemungkinan yang sering muncul: menaikkan pajak (yang bersifat politis) atau membatasi pengeluaran/transfer (yang terasa hingga ke daerah). Dalam konteks ini, pernyataan Purbaya mengenai Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penting: ia menegaskan bahwa “tidak ada lagi pemotongan” TKD dalam penyusunan RAPBN 2026, sambil menekankan peningkatan kualitas penyerapan dan pengelolaan anggaran. SinPo.id+1
Jika janji ini konsisten, maka secara logisnya seperti ini:
Pusat menyelesaikan kebocoran dan meningkatkan penerimaan dengan pengawasan yang lebih mutakhir.
Daerah memperoleh kepastian fiskal melalui TKD yang tidak dipotong, tetapi diwajibkan meningkatkan kualitas pengeluaran agar dampaknya benar-benar terasa.
Secara teori, hal ini terdengar sempurna. Namun, dalam praktiknya, tantangannya jauh lebih berat.
– Tiga hal yang menjadi penentu: adil, bertanggung jawab, dan tidak menganiaya perdagangan legal
Untuk memastikan bahwa “indera keenam” tidak hanya menjadi istilah kosong, terdapat tiga ujian nyata:
Keadasan bagi pelaku usaha yang sah
AI yang terlalu menekan dapat menyebabkan kendala dalam proses hukum, biaya pengiriman meningkat, dan akhirnya harga di pasar juga ikut naik. Oleh karena itu, transparansi terkait parameter risiko dan mekanisme pengajuan keberatan perlu jelas—agar pengawasan tetap kuat, namun tidak berlebihan. (Kuncinya: tepat sasaran.)
Jejak audit dan anti-korupsi yang dapat dibuktikan
Teknologi hanyalah alat. Manfaatnya akan terlihat ketika setiap keputusan pemeriksaan memiliki jejak data, dapat diaudit, dan menghilangkan celah “main mata”. Peluncuran alat pemindai dan aplikasi AI disebut sebagai bagian dari perbaikan DJBC agar citra negatif bisa berubah—hal ini harus dibuktikan melalui konsistensi, bukan sekadar upacara. Bloomberg Technoz+1
Berlanjut menuju tujuan besar: pertumbuhan yang diharapkan
Saat Purbaya ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, narasi “pro-growth” semakin kuat—bahkan ia pernah menyatakan bahwa target pertumbuhan sebesar 8% “bukan tidak mungkin”. Namun, pertumbuhan yang baik tetap memerlukan dasar fiskal yang dapat dipercaya. Reformasi pengawasan impor (mengurangi kebocoran) merupakan salah satu fondasi yang paling logis: memperkuat pendapatan tanpa perlu menaikkan pajak baru.
Penutup: yang dinantikan masyarakat bukanlah AI-nya, melainkan hasilnya
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai berdasarkan istilah “indera keenam” atau kemajuan demo alat pemindai. Masyarakat menilai dari hal yang sederhana:
Apakah kegiatan under-invoicing benar-benar mengecil?
Apakah pelabuhan besar lebih jelas dalam operasionalnya tanpa menghambat perdagangan yang sah?
Apakah penerimaan semakin baik, dan ruang fiskal benar-benar kembali menjadi layanan publik—termasuk di tingkat daerah?
Jika Trade AI dan sistem pengawasan ini berjalan konsisten, “indera keenam” tersebut bukan lagi sekadar lelucon. Ia menjadi pesan yang serius: negara mulai memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebocoran sebelum uang rakyat hilang.
