Isi Artikel
Kerja Sama Perguruan Tinggi dan SMK Swasta untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Jawa Barat mencapai sekitar 2.600 sekolah, yang menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru produktif. Untuk mengatasi hal ini, kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Diskusi panel tentang Peningkatan Manajemen dan Mutu Pendidikan SMK Swasta di Jawa Barat Menuju Jabar Istimewa berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, seperti Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung, S.Pd, Perencanaan Ahli Muda Bapeda Jabar Gilang Erwanda mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, serta Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat Dr. Deden Saepul Hidayat, M.Pd.
Program Fast Track dari Fakultas Teknik Unpas
Dalam diskusi tersebut, Fakultas Teknik Universitas Pasundan (FT Unpas) menawarkan jalur lanjutan pendidikan ke perguruan tinggi dengan waktu studi yang lebih singkat atau fast track. Dekan Fakultas Teknik Unpas, Prof. Dr. Ir. Yusman Taufik, M.P., menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi peningkatan mutu lulusan SMK swasta di Jawa Barat.
Selama ini, lulusan SMK biasanya langsung bekerja. Namun, melalui program fast track, lulusan SMK yang masuk Fakultas Teknik Unpas dapat menempuh pendidikan lebih cepat. Jika normalnya empat tahun, melalui program ini bisa diselesaikan dalam tiga tahun.
Penguatan Tata Kelola Sekolah
Selain penguatan akademik, FT Unpas juga menawarkan dukungan peningkatan tata kelola sekolah melalui penandatanganan kerjasama dengan Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Provinsi Jawa Barat. Sistem manajemen mutu berbasis ISO juga disiapkan untuk dibagikan secara gratis kepada SMK swasta se-Jawa Barat.
“FT Unpas sudah memiliki sistem manajemen mutu ISO. Insyaallah sistem ini bisa digunakan oleh SMK swasta di Jawa Barat tanpa biaya, untuk membantu penguatan manajemen dan mutu pendidikan,” ujar Yusman.
Tantangan dan Kebutuhan Kolaborasi
Ketua Umum FKKSMKS Provinsi Jawa Barat, Acep Sundjana Djakaria, S.E., M.M., menyambut baik kerja sama tersebut. “Program fast track ini sangat strategis. Bahkan guru produktif SMK juga bisa berkesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Sejauh ini, Unpas yang menawarkan peluang tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yomanius Untung, S.Pd., menyoroti jumlah SMK swasta dan gurunya lebih banyak dibandingkan sekolah negeri, namun kualitas dan kompetensi guru masih perlu ditingkatkan. Fokus utama ke depan adalah memastikan kompetensi guru yang linier, produktif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Peran Pemerintah dan Pendidikan Berkelanjutan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan keniscayaan. Ia mengajak seluruh kepala SMK swasta di Jawa Barat untuk memulai pembenahan dari penajaman kompetensi lulusan agar adaptif terhadap dunia usaha, industri, dan realitas kehidupan.
“Tidak boleh ada lulusan SMA atau SMK yang menganggur. Minimal mereka bisa bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan. Semua itu bergantung pada kualitas pendidikan,” tegas Herman.
Ia menambahkan, standar lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi guru, hingga sarana prasarana harus disiapkan secara kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pembelajaran tidak lagi bisa mengandalkan cara lama, melainkan harus memanfaatkan pendekatan digital dan realitas lapangan.
Tujuan Bersama untuk Menciptakan SDM Unggul
Melalui sinergi antara SMK swasta, perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, FT Unpas dan FKKSMKS Jabar optimistis dapat mencetak sumber daya manusia unggul dan menekan angka pengangguran lulusan SMA/SMK di Jawa Barat.
“Target dari Provinsi Jabar lebih cepat lebih baik masalah pendidikan ini bisa diselesaikan, karena pengangguran kita saat ini diangka 6,7 persen, dan ternyata 20 persennya kurang lebih lulusan SMA/SMK. Dan target kami tidak ada lulusan SMA dan SMK yang nganggur, semuanya bisa bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan,” katanya menegaskan.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju penguatan pendidikan vokasi yang berkualitas dan berdaya saing di era perubahan zaman.
