Tidak Ada Jaminan Pilkada Melalui DPRD Lebih Murah dan Berkualitas

Tantangan dan Kritik terhadap Wacana Pilkada Tidak Langsung

Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara langsung selama ini menjadi topik perdebatan dalam dunia politik Indonesia. Beberapa elite politik mengusulkan kembali pilkada tidak langsung, dengan alasan biaya yang lebih murah dan hasil yang lebih baik. Namun, wacana ini mendapat berbagai kritik dari berbagai pihak.

Biaya Pilkada Tidak Menjamin Hasil yang Lebih Baik

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah menyampaikan bahwa pilkada langsung tidak menjamin keberhasilan kepala daerah yang baik. Ia menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah perlu dievaluasi. Meski demikian, ia juga tidak memberikan jaminan bahwa pilkada yang dipilih melalui DPRD akan lebih baik.

“Semua tergantung daripada integritas kepala daerah itu sendiri,” ujarnya.

Tidak Ada Garansi Biaya Lebih Murah

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Siera Tamara, menjelaskan bahwa tidak ada jaminan pilkada yang diselenggarakan lewat DPRD bakal lebih murah. Biaya tinggi dalam pemilu bukan hanya karena mekanisme operasionalnya, tetapi juga faktor lain seperti praktik politik uang dan pembayaran mahar politik kepada partai.

Siera menekankan bahwa masalah utama adalah transaksi di lorong gelap, yang seharusnya dibenahi oleh pembentuk undang-undang. Ia menyarankan untuk memperkuat penegakan hukum dan pengawasan dalam pemilihan kepala daerah.

Praktik Politik Uang yang Masih Terjadi

Siera juga menyoroti bahwa praktik politik uang akan tetap terjadi meskipun pilkada dipilih melalui DPRD. Hanya saja, prosesnya akan bergeser dari masyarakat ke elit politik di DPRD.

Ia merujuk pada beberapa kasus pada Pilkada 2000, di mana praktik politik uang terjadi saat kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Contohnya, pada pemilihan bupati Sukoharjo pada Januari 2000, banyak calon mengeluarkan dana besar untuk mengamankan dukungan fraksi. Angka yang dikeluarkan mencapai Rp 500 juta hanya untuk tahap pencalonan.

Di Boyolali, suara fraksi mayoritas DPRD justru berpindah dalam pemungutan suara. Rumor menyebutkan harga satu suara anggota DPRD berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 75 juta, disertai praktik “karantina” anggota dewan di rumah calon menjelang pemilihan.

Risiko Terulangnya Kondisi Serupa

Beni Kurnia, peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, mengkhawatirkan kondisi serupa terulang jika pilkada kembali dipilih melalui DPRD. Ia menilai, praktik transaksi di lorong gelap akan semakin kuat dan sulit diawasi.

“Yang lebih mungkin terjadi adalah pergeseran locus politik uang, dari pemilih rakyat ke elit politik di DPRD,” katanya.

Kepala Daerah yang Dipilih Melalui DPRD Tidak Menjamin Kualitas yang Lebih Baik

Titi Anggraini, pengajar Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menegaskan bahwa tidak ada jaminan kepala daerah yang dipilih melalui DPRD akan lebih baik. Justru, ia khawatir hal ini akan membuat kepala daerah hanya memenuhi kepentingan fraksi dan elite DPRD.

“Kepala daerah berpotensi lebih tunduk pada kepentingan fraksi dan elite DPRD yang memilihnya, sehingga relasi akuntabilitas bergeser dari rakyat kepada segelintir aktor politik,” ujarnya.

Solusi yang Lebih Efektif

Titi menilai, wacana menghapus pilkada langsung berisiko menurunkan kualitas demokrasi lokal dan melemahkan akuntabilitas kekuasaan di daerah. Ia menyarankan agar agenda reformasi difokuskan pada pembenahan pendanaan politik, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum agar pilkada benar-benar berjalan sesuai asas-asas pemilu sebagaimana diperintahkan konstitusi.

Kesimpulan

Wacana pilkada tidak langsung memiliki tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Meski dianggap lebih murah, tidak ada jaminan bahwa pilkada melalui DPRD akan lebih baik atau bebas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, solusi yang lebih efektif adalah fokus pada penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah.