Pemerintah Thailand dan Kamboja menyepakati penghentian sementara konflik bersenjata di wilayah perbatasan kedua negara.
Kedua negara terlibat bentrokan yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir menimbulkan korban jiwa dan gelombang pengungsian dalam jumlah besar.
Kesepakatan gencatan senjata tersebut dicapai pada Sabtu, 27 Desember 2025.
Berdasarkan laporan BBC, kesepakatan itu diumumkan melalui pernyataan bersama yang disampaikan oleh menteri pertahanan dari masing-masing negara.
Gencatan senjata mulai diberlakukan pada siang hari waktu setempat dan mencakup penghentian seluruh pergerakan pasukan militer di sepanjang garis perbatasan Thailand–Kamboja.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Nasional Kamboja, Jenderal Thea Seikh, bersama Menteri Pertahanan Thailand, Nattapon Narkphanit.
Pertemuan berlangsung di pos pemeriksaan perbatasan permanen Prom Pak Kart yang menghubungkan Provinsi Pailin di wilayah barat Kamboja dengan Provinsi Chanthaburi di Thailand.
Proses pertemuan tersebut turut disaksikan oleh pengamat dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang berasal dari kedua negara, sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan memastikan pelaksanaan kesepakatan berjalan sesuai komitmen bersama.
Dalam pernyataan resminya, Thailand dan Kamboja menyatakan kesepahaman untuk kembali menempuh jalur dialog melalui mekanisme bilateral yang telah disepakati sebelumnya.
Kedua pihak juga menyampaikan komitmen bersama untuk mengakhiri seluruh bentuk permusuhan dan menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan perbatasan.
Sebagai bagian dari kesepakatan, kedua negara sepakat mempertahankan posisi pasukan di titik-titik yang telah ditempati saat gencatan senjata mulai berlaku, tanpa adanya pergerakan tambahan atau penambahan kekuatan militer.
Kesepakatan ini juga membuka peluang bagi warga sipil di wilayah perbatasan untuk kembali ke rumah masing-masing setelah sebelumnya terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata.
Bentrokan terbaru yang meningkat sejak awal Desember 2025 dilaporkan telah menewaskan sedikitnya puluhan orang.
Konflik tersebut juga memicu pengungsian besar-besaran, dengan jumlah warga yang terdampak diperkirakan mencapai lebih dari setengah juta hingga hampir satu juta orang di kedua sisi perbatasan.
Upaya negosiasi intensif untuk menghentikan pertempuran diketahui telah dimulai sejak 24 Desember 2025.
Dalam kesepakatan gencatan senjata ini, kedua negara juga menyepakati pembebasan 18 tentara Kamboja yang sebelumnya ditahan oleh pihak Thailand.
Pembebasan tersebut dijadwalkan dilakukan setelah gencatan senjata berjalan selama 72 jam.
Selain itu, Thailand dan Kamboja berkomitmen menghentikan seluruh bentuk serangan yang menargetkan warga sipil.
Kedua pihak juga sepakat tidak melakukan serangan terhadap infrastruktur sipil maupun sasaran militer masing-masing selama masa gencatan senjata berlangsung.
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja merupakan sengketa yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad.
Ketegangan terbaru kembali meningkat sejak Mei 2025, setelah seorang tentara Kamboja dilaporkan tewas dalam sebuah insiden bentrokan.
Pada Juli 2025, pertempuran berskala besar kembali terjadi selama lima hari berturut-turut di sepanjang wilayah perbatasan.
Bentrokan tersebut menimbulkan korban jiwa dari kalangan militer dan warga sipil, serta memperparah situasi keamanan di kawasan tersebut.
Sebelumnya, upaya penghentian konflik sempat dilakukan melalui mediasi Malaysia bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kesepakatan yang dikenal sebagai “Kesepakatan Perdamaian Kuala Lumpur” itu sempat menghentikan pertempuran, namun tidak bertahan lama dan konflik kembali berlanjut sepanjang Desember 2025.
Dalam eskalasi terbaru, Thailand bahkan dilaporkan melakukan serangan udara di wilayah perbatasan yang disengketakan, yang semakin memperkeruh situasi keamanan regional.
Dengan diberlakukannya gencatan senjata terbaru ini, kedua negara berharap situasi keamanan di wilayah perbatasan dapat kembali terkendali dan stabilitas kawasan dapat dipulihkan, seiring dengan dibukanya kembali ruang dialog diplomatik antara Thailand dan Kamboja.
