– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendistribusikan paket bantuan kebutuhan pokok kepada warga miskin ekstrem sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus mengatasi inflasi di wilayah tersebut. Bantuan ini diberikan secara simbolis oleh Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya pada hari Kamis, 18 Desember 2025, di tiga desa, yaitu Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, serta Desa Telaga Waru dan Desa Bagikpapan di Kecamatan Pringgabaya.
Paket bahan pokok yang dibagikan terdiri dari beras, minyak goreng, gula, serta mi instan. Kegiatan ini ditujukan kepada 15.405 kepala keluarga (KK) di seluruh Lombok Timur. Rinciannya, sebanyak 823 KK penerima berada di Kecamatan Wanasaba dan 1.173 KK di Kecamatan Pringgabaya.
Wakil Bupati Edwin menekankan bahwa pendistribusian bantuan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem serta menjaga kemampuan beli masyarakat di tengah ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia memastikan bahwa program serupa akan terus dilanjutkan pada tahun 2026 dengan anggaran yang jauh lebih besar.
“Pada tahun 2026, untuk menghadapi kenaikan harga, kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar. Dana ini direncanakan akan memberikan manfaat kepada setidaknya 200 ribu keluarga,” ujar Edwin.
Menurutnya, jika target mencapai 200 ribu KK, bantuan tersebut berpeluang menjangkau masyarakat hingga kelompok desil 3. Meskipun demikian, pemerintah daerah akan melakukan penilaian lanjutan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kita lihat nanti sampai tingkat desil mana yang akan terjangkau, yang jelas prioritas utama tetap pada masyarakat miskin ekstrem,” katanya.
Merespons anggapan bahwa bantuan sosial bisa membuat masyarakat menjadi tergantung atau “manja”, Edwin menyangkal pendapat tersebut. Ia menyatakan bahwa berbagai program bantuan yang dilaksanakan oleh Pemkab Lombok Timur dirancang secara menyeluruh dan bukan hanya bersifat konsumtif.
Ia memberikan contoh Program Desa Berdaya yang tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga menjamin ketersediaan bahan pokok serta memberikan pendampingan terus-menerus kepada masyarakat penerima manfaat. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dan secara bertahap keluar dari kelompok desil terendah.
“Tujuan akhirnya jelas, yaitu agar mereka dapat keluar dari desil 1. Hal ini selaras dengan tujuan kami untuk mencapai nol kemiskinan ekstrem pada tahun 2027,” tegasnya.
Edwin juga memastikan bahwa data penerima bantuan berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada bulan Oktober 2025 yang sudah diverifikasi dan tercantum secara lengkap berdasarkan nama serta alamat. Dengan data dasar ini, pemerintah daerah menjamin seluruh masyarakat miskin ekstrem yang terdaftar mendapatkan paket bantuan secara merata.
Tindakan ini, menurut Pemkab Lombok Timur, diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi alat penting dalam menjaga keterstabilan sosial dan ekonomi wilayah di tengah perubahan harga pangan nasional.
