—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penarikan dana pemerintah senilai Rp75 triliun dari sistem perbankan tidak mengganggu likuiditas pasar, melainkan justru mendorong perputaran ekonomi riil. Dana tersebut digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pada penghujung tahun anggaran 2025.
Purbaya menegaskan, kebijakan penarikan dana dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan tekanan pada sektor keuangan. Pemerintah, kata dia, justru mengalirkan kembali dana tersebut ke masyarakat melalui belanja pemerintah pusat maupun daerah.
“Dana itu sebelumnya sudah kami tempatkan di perbankan. Sekarang kami tarik sebagian, sekitar Rp75 triliun, tapi langsung kami belanjakan lagi,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025.
Sebagai bendahara negara, Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi manajemen kas pemerintah. Dana yang ditarik tidak disimpan kembali, melainkan langsung masuk ke perekonomian untuk mendukung aktivitas ekonomi riil.
Pemerintah sebelumnya menempatkan dana kas negara sebesar Rp200 triliun ke sejumlah bank BUMN pada 12 September 2025. Bank penerima dana tersebut meliputi Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Tak berhenti di situ, pemerintah kembali menambah penempatan dana sebesar Rp76 triliun pada 10 November 2025. Dengan demikian, total dana yang sempat ditempatkan di perbankan mencapai Rp276 triliun.
Purbaya merinci, setelah penarikan sebagian dana, sisa dana pemerintah yang masih tersimpan di perbankan saat ini tercatat sebesar Rp201 triliun. Dana tersebut tetap berada dalam pengawasan ketat dan dapat ditarik sesuai kebutuhan fiskal.
Menurut Purbaya, penarikan dan pembelanjaan ulang dana justru memberikan efek ekonomi yang lebih signifikan. Jika sebelumnya dana hanya tercatat sebagai simpanan bank, kini uang tersebut bertransformasi menjadi aktivitas ekonomi nyata.
“Sekarang uangnya kembali masuk ke sistem perekonomian lewat belanja pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.
Lebih jauh, Purbaya memastikan koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter semakin solid. Ia menyebut Bank Indonesia dalam dua pekan terakhir memberikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah.
“Seharusnya uang di sistem perekonomian semakin banyak. Jadi tidak perlu khawatir ekonomi akan melambat,” kata Purbaya.
Meski demikian, ia secara terbuka mengakui bahwa kebijakan penempatan dana di perbankan sebelumnya belum memberikan dorongan ekonomi secepat yang diharapkan. Transmisi likuiditas ke sektor riil dinilai berjalan lebih lambat dari estimasi awal pemerintah.
Purbaya mengungkapkan, awalnya ia memperkirakan dampak kebijakan akan terasa dalam waktu satu bulan. Namun hingga dua bulan berjalan, pertumbuhan kredit perbankan masih stagnan di kisaran 7 persen.
“Efeknya ternyata tidak seoptimal perkiraan saya. Seharusnya ekonomi bisa berlari lebih cepat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya perbedaan ritme antara kebijakan fiskal Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter Bank Indonesia yang memengaruhi waktu transmisi kebijakan ke sektor riil.
Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa perbedaan tersebut bukan bentuk ketidaksinkronan. Menurutnya, perbedaan hanya terletak pada persepsi waktu dampak kebijakan.
“Bukan tidak sinkron. Cara kerja kebijakan fiskal dan bank sentral memang berbeda, dampaknya saja yang waktunya tidak sama,” jelasnya.
Purbaya memastikan bahwa hambatan komunikasi antara Kemenkeu dan Bank Indonesia kini telah teratasi. Dalam sebulan terakhir, khususnya dua pekan terakhir, koordinasi kedua lembaga disebut semakin erat dan harmonis.
Dengan sinergi fiskal dan moneter yang kian kuat, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin membaik. Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 6 persen pada 2026.
“Dengan kebijakan yang semakin sinkron, ekonomi kita ke depan akan tumbuh lebih baik. Tahun 2026 harusnya bisa tembus 6 persen,” pungkasnya.***
