Ringkasan Berita:
- Pada tahun 2025, Pacitan tidak berhasil mencapai target nol kasus kematian ibu (3 kasus) dan bayi (57 kasus), meskipun pemerintah setempat telah berupaya menurunkan angka tersebut.
- Faktor sosial dan budaya turut berpengaruh, seperti pernikahan dini, keterbatasan ekonomi keluarga, tingkat literasi kesehatan yang rendah, kebiasaan budaya, pengambilan keputusan keluarga yang terlambat, serta beban kerja yang berat bagi ibu hamil.
Liputan Jurnalis https://mediahariini.com, Pramita Kusumaningrum
https://mediahariini.com, PACITAN– Anggota Komisi II DPRD Pacitan, dr. H. Warkim Sutarto, MARS, mengkritik kondisi di mana angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang bernilai nol belum tercapai atau masih gagal pada tahun 2025.
Data yang terkumpul, tercatat tiga ibu meninggal setelah melahirkan, sementara 57 bayi dilaporkan meninggal selama tahun 2025.
Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan mengambil langkah-langkah untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) menuju nol kasus pada 2025.
“Saya menyadari bahwa tidak tercapainya target nol kasus kematian ibu dan bayi pada tahun 2025 harus menjadi peringatan serius bagi kita semua,” kata anggota komisi II DPRD Pacitan, dr Warkim, Jumat (12/12/2025);
Tujuan yang ditetapkan oleh eksekutif, jelas dia, bukan hanya sekadar angka. Namun merupakan komitmen etis untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi di Pacitan.
Anggota legislatif dari Partai Demokrat ini menyebutkan berbagai faktor. Dari segi sistem kesehatan, masih menghadapi penundaan rujukan.
“Juga terkait kesiapan PONED-PONEK, yang belum merata, distribusi tenaga kesehatan yang kurang efisien, serta kondisi geografis yang sulit,” katanya.
Ia menilai bahwa koordinasi antar fasilitas dan antar sektor masih kurang kuat untuk merespons keadaan darurat secara cepat.
“Tetapi, perlu dipahami bahwa faktor yang berasal dari pihak pasien dan masyarakat juga berpengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi,” ujarnya.
Beberapa faktor tersebut mencakup berbagai isu yang terjadi di kabupaten yang dikenal sebagai 70 Mile Sea Paradise. Pertama adalah kehamilan pada usia terlalu muda akibat pernikahan yang dilakukan terlalu dini.
Diketahui bahwa masih terdapat remaja yang mengalami kehamilan di usia yang belum siap secara fisik maupun mental. Kehamilan pada usia di bawah 20 tahun meningkatkan risiko preeklamsia, anemia, kelahiran bayi prematur, serta kematian ibu dan bayi.
“Ini merupakan isu sosial yang memerlukan penanganan dari berbagai sektor, bukan hanya bidang kesehatan,” tegas dr Warkim kepada Tribunjatim Network
Selanjutnya mengenai faktor ekonomi dalam keluarga. Keluarga yang memiliki keterbatasan finansial sering kali menunda pemeriksaan kehamilan, mengalami kesulitan dalam biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, atau bahkan memilih melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga medis yang memadai.
“Keadaan ini menyebabkan keterlambatan dalam mengidentifikasi bahaya dan menangani komplikasi. Hal ini juga perlu ditangani terlebih dahulu,” katanya.
Faktor lainnya adalah tingkat pendidikan dan literasi kesehatan yang rendah. Sebagian masyarakat belum memahami tanda-tanda bahaya kehamilan, pentingnya kunjungan antenatal sesuai standar, atau kebutuhan rujukan segera ketika terjadi komplikasi.
“Kurangnya pemahaman tentang kesehatan menyebabkan ibu hamil datang ke fasilitas kesehatan saat kondisi sudah memburuk,” ujar dr Warkim.
Selanjutnya, faktor budaya dan keyakinan setempat. Masih terdapat kebiasaan budaya yang membuat ibu hamil enggan dirujuk, takut diperiksa oleh tenaga kesehatan laki-laki, atau mempercayai dukun yang tidak memiliki pengetahuan medis.
Kemudian ada faktor keputusan keluarga yang terlambat dalam situasi darurat. Pada banyak kasus, keterlambatan tidak hanya berasal dari sistem, tetapi juga dari keluarga yang ragu dalam mengambil keputusan untuk merujuk, khususnya pada ibu hamil dengan risiko tinggi.
“Padahal setiap menit sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu dan bayi,” lanjutnya.
Beban kerja yang berat juga dialami oleh ibu hamil. Beberapa di antaranya tetap melakukan pekerjaan berat hingga memasuki trimester terakhir. Baik sebagai buruh, petani, atau pekerjaan tidak formal lainnya yang meningkatkan risiko kehamilan dan mempercepat terjadinya komplikasi.
“kegagalan program zero case tidak hanya menjadi tanggung jawab pelayanan kesehatan saja, tetapi semua lini yang terkait juga harus mampu bekerja sama. karena faktor dari pasien dan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan,” ujarnya.
Menurutnya, kegagalan mencapai nol AKI dan AKB justru menjadi titik balik untuk mempercepat penerapan kebijakan dan perbaikan layanan secara lebih terencana.
Sebagai wakil rakyat, ia mengusulkan beberapa hal kepada Pemkab Pacitan. Yaitu penguatan layanan PONED dan PONEK.
Selain itu, sistem rujukan maternal-neonatal yang lebih cepat dan terpadu. Berikutnya, digitalisasi pengawasan kehamilan berisiko tinggi.
Pemberdayaan masyarakat melalui peran kader, desa, tokoh agama, dan pemuda. Upaya sosial untuk menghindari pernikahan dini, meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan, serta memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu.
“Kolaborasi antar sektor dalam mengatasi celah perilaku, budaya, dan aspek sosial-ekonomi masyarakat,” katanya.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan, dr Warkim menekankan bahwa keselamatan ibu dan bayi menjadi prioritas utama dalam pembangunan sektor kesehatan.
“Komisi II siap berjuang untuk memperkuat peraturan, pengawasan anggaran, serta keterlibatan lintas sektor guna mengurangi secara signifikan kematian ibu dan bayi,” tegasnya.
“Dengan komitmen bersama dan usaha yang sungguh-sungguh, saya percaya tujuan nol kematian ibu dan bayi yang dapat dicegah bisa kita capai dalam tahun-tahun berikutnya,” tutupnya.
