Tiga minggu setelah banjir bandang dan longsoran tanah menghancurkan Aceh, penduduk mengibarkan bendera putih sepanjang jalan lintas Sumatera. Bendera tersebut dipasang pada kayu yang ditancapkan di jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kota Langsa.
Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan bahwa mereka telah mengetahui pemasangan bendera putih tersebut. Berdasarkan pendapat pemerintah setempat, pengibaran bendera itu dianggap sebagai lambang harapan masyarakat terhadap pemerintah pusat maupun daerah dalam mempercepat penanganan bencana yang terjadi di sana.
“Ini adalah ekspresi masyarakat sekaligus tuntutan agar segera merespons penanganan bencana yang sedang berlangsung,” kata juru bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA saat dihubungi pada Selasa, 16 Desember 2025.
Muhammad menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami kekhawatiran masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa sejak bencana terjadi di akhir November lalu, pemerintah telah menggerakkan berbagai kementerian dan lembaga guna mempercepat penangangan bencana tersebut.
Di antaranya melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Satuan Kerja Perangkat Aceh, TNI hingga Polri. Saat ini, katanya, Pemerintah Aceh terus mendistribusikan bantuan logistik serta membuka jalur menuju daerah yang terkena dampak. “Berbagai kekurangan terus diperbaiki demi penanganan yang optimal dan terkoordinasi,” ujar Muhammad.
Muhammad memastikan bahwa pemerintah pusat tetap memberikan dukungan dan pengawasan terhadap penanganan bencana di Aceh. Mengenai penetapan status keadaan darurat nasional, ia menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Muhammad juga berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya penanganan bencana di Aceh.
Bagi sejumlah penduduk Aceh, bendera putih menggambarkan sikap menyerah dan keputusasaan dalam menghadapi bencana. “Bendera putih merupakan simbol berbagai makna: kemarahan, frustrasi, harapan, serta tuntutan agar kami dianggap sebagai warga negara,” ujar Muhammad Alkaf, warga Kota Langsa, Aceh, saat dihubungi pada Selasa, 16 Desember 2025.
Seorang pria berusia 44 tahun juga menjadi korban banjir. Meskipun demikian, ia menganggap banyak warga yang mengalami dampak lebih buruk daripada dirinya. Menurut Alkaf, pemasangan bendera dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk upaya untuk membangkitkan kesadaran Presiden Prabowo Subianto. “Bendera putih menandai bahwa masyarakat Aceh meminta pemerintahan Prabowo mengakui banjir sebagai bencana nasional,” kata Alkaf.
Alkaf menyampaikan penyesalan terhadap pernyataan Presiden Prabowo yang mengklaim adanya pihak asing di balik keributan dalam situasi bencana di Sumatera. Ia merasa pernyataan tersebut melukai hati para korban bencana dan menunjukkan ketidaktahuan pemerintah.
Menurut Alkaf, pengumuman status bencana nasional akan memberikan kesempatan bagi bantuan internasional, sehingga mempercepat proses pemulihan. Ia merujuk pada penanganan tsunami Aceh tahun 2004 yang diakui sebagai bencana nasional selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Saya tidak mengerti apa yang dipikirkan Prabowo jika dalam masa darurat saja dia tidak tanggap, bagaimana dengan masalah sosial di masa depan, khususnya bagi warga yang kehilangan rumah dan tanah,” ujarnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatera mencapai 1.030 orang pada pukul 19.00 WIB, Senin, 15 Desember 2025. BNPB memperkirakan total dana yang dibutuhkan untuk pemulihan segala kerusakan akibat banjir Sumatera mencapai Rp 51,82 triliun.
