Tag: jelaskan bentuk sistem politik yang dianut oleh indonesia
-
DWP DIY Jadi Pilar Etika Keluarga dan Pendamping ASN
Ringkasan Berita: Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X, menekankan peran penting anggota DWP dalam mendukung suami mereka sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Menurut Sri Paduka, integritas pegawai negeri tidak hanya dibentuk melalui aturan dan mekanisme pengawasan, tetapi berasal dari nilai-nilai yang terbentuk di dalam keluarga. https://mediahariini.comDi tengah upaya memperkuat integritas…
-
Sekjen NATO Mark Rutte: “Target Rusia Berikutnya adalah Eropa”
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memberi peringatan kepada Eropa mengenai ancaman Rusia, khususnya karena melemahnya komitmen Amerika Serikat terhadap sekutu di sisi Atlantik. Menurutnya, ujian terbesar adalah proses perdamaian di Ukraina. Pada hari Kamis (11/12) kemarin, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Mark Rutte, tiba di Berlin untuk menyampaikan gagasan utama mengenai masa depan…
-
Mengapa UMP Jatim 2026 Belum Ditetapkan? Ini Penjelasan Wamenaker dan Pemprov
Ringkasan Berita: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menjelaskan alasan utamanya adalah menemukan waktu yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, serta mempertimbangkan situasi bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi belum mampu membahas atau menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 karena masih menunggu petunjuk teknis…
-
Menteri Mukhtarudin dan Menteri Yandri bersinergi terkait program Desa Migran Emas & Desa Tematik bagi PMI
, JAKARTA – Menteri PerlindunganPekerja Migran Indonesia(P2MI) Mukhtarudin menerima pertemuan dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Yandri Susanto di kantor KemenP2MI, Jakarta, Selasa 16 Desember 2025. Sesi ini membahas arah kebijakan pembangunan dan penguatan masyarakat desa dalam upaya pengelolaan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada pertemuan tersebut, Menteri Yandri Susanto menekankan…
-
Seharusnya Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Menerima Surat Ini
– BANDUNG – Pengadilan Agama Bandung mengirim surat kepadaAtalia Praratya dan Ridwan Kamil terkait gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia. Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahap awal penyelesaian perkara. Kepala Humas Pengadilan Agama Bandung, Ikhwan Sofyan, menyampaikan bahwa perkara perceraian tersebut terdaftar dengan Nomor 6572/Pdt.G/2025/PA.Bdg. Surat undangan telah diberikan kepada pihak penggugat dan tergugat, sedangkan…
-
Aceh Minta Bantuan PBB, Anggota DPR: Kerja Sama Internasional Butuh Koordinasi Pusat
JAKARTA, – Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, menegaskan kepada Pemerintah Aceh bahwa kerja sama internasional harus tetap berada di bawah koordinasi pemerintah pusat. Pemerintah Aceh sebelumnya mengajukan permohonan bantuan kepada dua organisasi PBB, yaitu UNDP dan UNICEF, dalam menghadapi banjir dan tanah longsor. “Perlu ditegaskan bahwa setiap usaha kerja sama…
-
Gubernur Aceh Terima Bantuan Asing: Prinsip Kemanusiaan
GUBERNUR Aceh Muzakir Manafkembali mendapatkan bantuan dari luar negeri untuk mengatasi dampak bencana banjir dan longsor di wilayahnya. Kali ini, Muzakir menyambutbantuan asingberupa kebutuhan pokok dari perusahaan multinasional Upland Resources. Ia menegaskan bahwa Aceh terbuka terhadap bantuan dari negara-negara lain, baik dari pemerintah asing maupun swasta. Dia mengutamakan prinsip kemanusiaan dalam penanganan bencana. “Pada prinsipnya…
-
Komitmen Jaga Layanan Informasi, Kemenko Perekonomian Raih Predikat Informatif
, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) menunjukkan komitmen kuat dalam mempertahankan kualitas layanan informasi publik yang bersifat transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Kinerja terbaik PPID kembali mendapatkan pengakuan nasional setelah meraih predikat Badan Publik Informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat dalam Anugerah Keterbukaan…
-
Prabowo: Banjir Sumatera Bukan Bencana Nasional, Ini 3 Provinsi yang Terdampak
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan alasan mengapa banjir di Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal tersebut sejalan dengan tekanan dari Konsorsium Masyarakat Sipil bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh agar pemerintah pusat menetapkan rangkaian bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera sebagai bencana nasional. Tekanan tersebut muncul setelah adanya dampak banjir dan tanah longsor…
-
PT JH dan Pansus TRAP Sepakat Pertahankan Akses Publik dengan Izin Lengkap
bali.https://mediahariini.com, JIMBARAN – PT. Jimbaran Hijau (JH) kembali memberikan pernyataan terkait isu penutupan akses masuk dan keluarPura Batu Nunggultidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh perusahaan. Kepala Manajemen Risiko JH Ignatius Suryanto menyatakan keselarasan pihaknya dengan Komite Khusus (Komisi) Tata Ruang, Aset, dan Izin (TRAP)DPRD Baliyang menentang segala jenis pembatasan akses masyarakat. JH juga menegaskan…