.CO.ID, BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui tentang surat permohonan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua organisasi di bawah PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Ia menyebut terdapat kesalahan dalam surat tersebut.
“Saya tidak mengetahui apa-apa, sebenarnya kesalahan itu, bukan ke PBB, tetapi kepada lembaga swadaya masyarakat yang berada di Aceh,” ujar Mualem saat diwawancarai oleh awak media, di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan tersebut diucapkan Mualem setelah menerima bantuan kemanusiaan secara simbolis dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh.
Mengenai pernyataan Mualem tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengungkapkan bahwa terjadi kesalahpahaman, surat pemerintah Aceh tidak ditujukan kepada PBB, tetapi kepada UNDP dan UNICEF. Kedua organisasi tersebut berada di Indonesia.
Terjadi kesalahpahaman, itu berlaku untuk lembaga yang berada di Indonesia, bukan untuk PBB, tetapi yang terlihat seperti Gubernur mengirim surat ke PBB, itu adalah lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga memiliki program di Aceh,” ujar Muhammad MTA.
Ia menjelaskan bahwa bencana Aceh masih dalam status tingkat provinsi. Pemerintah pusat, dalam hal ini, melakukan pengawasan dan menjadi prioritas utama.
Karena ini merupakan keadaan darurat provinsi, lanjutnya, pemerintah Aceh merasa perlu mengambil langkah-langkah penting. Salah satunya adalah mengundang beberapa lembaga yang berkompeten dalam penanganan bencana, termasuk program pemulihan pasca-bencana.
Maka dengan melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, UNDP, IOM, dan UNICEF menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia, bahkan masih terdapat banyak program kerja sama di seluruh wilayah Indonesia.
Seperti UNICEF, katanya, mereka masih memiliki program pendampingan perlindungan anak di Aceh hingga April.
Oleh karena itu, Pemerintah Aceh yang menjadi tulang punggung penangangan bencana, perlu melakukan dan mengundang mereka tetap berada di Aceh, terlebih pengalaman bencana yang pernah mereka tangani.
“Kami berharap mereka tetap memiliki program, khususnya terkait pemulihan pasca-bencana agar dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, agar tetap menjalankan program tersebut, UNDP juga demikian,” katanya.
UNDP, menurutnya, pernah terlibat dalam penanganan tsunami dan saat ini masih berada di Indonesia. Diharapkan setelah bencana ini, mereka dapat membantu pemerintah, baik pusat yang melakukan pengawasan dengan program prioritas penanganan bencana di Aceh, maupun Pemerintah Aceh, bisa turut serta memberikan bantuan.
Namun yang dibangun kemudian, menurutnya, terkesan Gubernur Aceh melebihi Presiden Prabowo dengan mengirim surat langsung ke PBB, sehingga masalah ini memicu perdebatan.
Ia mengakui masih terdapat kekurangan, baik dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Republik Indonesia. Namun, ia yakin, kata dia, dengan bencana besar ini pemerintah melakukan pertimbangan yang menyeluruh dalam penanganan yang lebih ekstra. Mengingat kejadian luar biasa ini belum pernah terjadi sebelumnya, selain tsunami.
Selanjutnya, ia menjelaskan, Tim Komunikasi Presiden juga telah menanyakan hal tersebut dan setelah dijelaskan, mereka akhirnya memahami dan merespons secara positif mengenai hal ini sebagai hal yang wajar dalam upaya mengumpulkan dukungan. “Apalagi mereka (UNDP – UNICEF) merupakan mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, khususnya dalam pendampingan anak-anak,” ujar Muhammad MTA.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengajukan permohonan keterlibatan dua organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB guna membantu menangani dampak dari banjir bandang dan tanah longsor di Tanah Rencong.
Berdasarkan pernyataan tertulis dari Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta, Senin, NDP Indonesia telah menerima permohonan resmi dari Aceh pada 14 Desember 2025.
Saat ini UNDP sedang melakukan evaluasi guna memberikan dukungan terbaik yang mungkin diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terkena dampak, sesuai dengan mandat UNDP mengenai pemulihan awal (early recovery).
Selanjutnya juga disampaikan bahwa UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang meninjau bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan pihak berwenang.
Hal ini dilakukan guna menentukan kebutuhan yang mendesak, di mana UNICEF dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
