.CO.ID, JAKARTA— Pembentukan tim khusus atau lembaga rehabilitasi serta rekonstruksi yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sesuai.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet pada Selasa (15/12/2025) layak didukung dengan pikiran tenang, hati yang luas, dan tindakan cepat, negara hadir, situasi terus diawasi.
“Kita memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, melalui satuan tugas atau lembaga khusus. Ini bukan sekadar ucapan, ini arah kerja yang nyata,” katanya kepada media, Selasa.
Ia menganggap dirinya sebagai seorang ahli mesin. Maka respons darurat itu adalah rehabilitasi dan rekonstruksi gigi persnelingnya.
Jika rem sudah ditekan untuk bersiap menekan kopling, tetapi gigi tidak segera dilepas/masuk, kendaraan pemulihan akanngeden,gas yang tidak bereaksi berubah menjadi energi penggerak yang seharusnya terjadi percepatan.
“Sebagai akibatnya, korban akan menunggu terlalu lama. Kita tidak boleh terjebak dalam pola yang sama, ramai di awal, tetapi diam saat menghadapi penyelesaian masalah,” ujarnya.
Oleh karena itu, katanya, Satgas/Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan sekadar stempel tambahan, bukan hanya menambah institusi, apalagi menyulitkan proses kerja.
“Badan/Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus berada di bawah satu komando, memiliki satu data, satu tujuan, dan satu ritme dari pusat hingga daerah,” katanya.
Ia mengatakan, yang sering terjadi dalam penanganan pascabencana bukan hanya masalah dana. Yang bocor adalah waktu. Data berputar-putar, wewenang saling tarik, pengadaan berbelit-belit, laporan tebal tapi tidak memberikan dampak pada penanganan korban dan infrastruktur.
“Jika kita membiarkan kebocoran waktu ini terjadi, maka rehabilitasi akan menjadi sekadar pertemuan koordinasi yang ramai di meja kerja, sedikit pekerjaan seolah-olah masalah telah selesai,” katanya.
Ia menyatakan sepenuhnya mendukung arahan Presiden dalam memaksimalkan kerja dan pelaksanaan penanganan yang jelas serta cepat. Pertama, satu pintu koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Jangan sampai “semua bekerja”, tetapi tidak ada yang memimpin, serta bekerja sama dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat masyarakat lebih cepat.
Kedua, terdapat sebuah basis data kerusakan dan kebutuhan yang bersifat terbuka serta dapat diperiksa. Jangan seperti angka yang berubah-ubah seperti cuaca.
Tiga poin waktu dan standar kerja, kapan tempat tinggal sementara, kapan tempat tinggal tetap, kapan sekolah dan layanan kesehatan pulih.
Empat dampak terhadap masyarakat sebagai ukuran, bukan nilai rapat dan tumpukan dokumen. Kelima, Build back better, membangun kembali dengan lebih kuat. Jangan mengulang desain yang sama lalu menunggu bencana serupa terjadi di masa depan.
Ia mengatakan, Presiden telah memberikan petunjuk, harus cepat, terkendali, serta masuk ke proses pemulihan dengan institusi yang lebih baik dalam menyajikan kepemimpinan lapangan yang kuat dan bersatu.
“Kini muncul pertanyaan bagi kita semua, khususnya daerah, apakah berani mengubah kebiasaan kerja? Berani tidak menutup pemborosan waktu, pemborosan koordinasi, dan pemborosan tanggung jawab?” katanya.
Ia yakin bahwa satgas/badan ini dibentuk dengan benar, maka pemulihan tidak akan menjadi “proyek”, tetapi menjadi pekerjaan negara yang nyata, terukur, dan dirasakan oleh masyarakat.
Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, ujar Azis. Badan atau satgas ini akan bertanggung jawab atas berbagai hal, termasuk merespons situasi nyata di lapangan.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, saat ini masih banyak wilayah terpencil yang belum terjangkau. Beberapa kebutuhan mendesak yang perlu segera dipenuhi antara lain pendistribusian air bersih, bantuan logistik berupa sembako dan kebutuhan harian (pakaian, selimut, serta kelambu), pengaktifan sanitasi (toilet umum portabel), pemulihan tata kota (mengangkat lumpur, normalisasi saluran air, dll) agar transportasi logistik dapat berjalan lancar, bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan di setiap desa, serta pemasangan aliran listrik secara merata di setiap kecamatan.
Selain itu, pemulihan komunikasi, menyediakan tempat tinggal sementara paling sedikit 2 lokasi per desa yang dilengkapi dengan dapur umum. Bahan bakar sangat diperlukan terkait dengan pendistribusian logistik dari pusat bantuan ke titik bantuan di daerah terpencil.
Hal ini terjadi karena bahan bakar saat ini langka, bahkan jika ada yang dijual eceran di jalur provinsi, harganya sudah mencapai lima kali lipat dari harga biasanya. Beberapa titik di sekitar Aceh misalnya membatasi pengisian bahan bakar roda empat hanya sebesar Rp 200 ribu rupiah.
“Kami mendukung Presiden dalam menjalankan tugas yang paling dibutuhkan saat ini: pelaksanaan yang rapi dan cepat,” ujarnya.
