Isi Artikel
Kesepakatan Perdamaian 20 Poin antara AS dan Ukraina
AS dan Ukraina telah mencapai kesepakatan mengenai kerangka rencana perdamaian yang terdiri dari 20 poin. Namun, beberapa isu utama masih belum terselesaikan, termasuk masalah penyerahan wilayah ke Rusia. Respons dari Moskow juga masih tidak jelas.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa ia berhasil mendapatkan sejumlah konsesi terbatas dalam versi terbaru rancangan perdamaian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri invasi Rusia. Meski begitu, isu-isu penting seperti wilayah dan penerimaan Moskow masih jauh dari kata tuntas.
Rencana perdamaian 20 poin yang disepakati oleh perunding AS dan Ukraina kini sedang ditinjau oleh Rusia. Selama ini, Kremlin tidak pernah menunjukkan tanda-tanda melunak dari tuntutan kerasnya: penarikan penuh pasukan Ukraina dari wilayah timur.
Zelensky mengakui ada beberapa poin dalam dokumen tersebut yang tidak ia setujui. Namun, ia menegaskan bahwa Kyiv berhasil menghilangkan tuntutan agar Ukraina segera meninggalkan Donetsk, serta menghapus pengakuan resmi atas wilayah yang telah direbut Rusia sebagai bagian dari negara itu.
Meskipun demikian, proposal tersebut tetap membuka kemungkinan penarikan sebagian pasukan Ukraina, termasuk dari sekitar 20 persen wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Kyiv. Wilayah-wilayah itu nantinya dapat dijadikan zona demiliterisasi. Rencana itu juga tidak lagi mewajibkan Ukraina secara hukum mencabut ambisinya untuk bergabung dengan NATO.
Zelensky menjelaskan isi dokumen tersebut dalam pengarahan dua jam bersama para jurnalis, sambil membacakan naskah yang telah diberi sorotan dan catatan tangan. “Di wilayah Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, garis penempatan pasukan pada tanggal penandatanganan perjanjian ini secara de facto akan diakui sebagai garis kontak,” ujar Zelensky.
Ia menambahkan bahwa sebuah kelompok kerja akan dibentuk untuk merumuskan penataan ulang pasukan demi mengakhiri konflik, sekaligus menyusun kerangka zona ekonomi khusus di masa depan. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana tersebut membuka—meski menunda—opsi yang sebelumnya enggan disentuh Ukraina: penarikan pasukan dan pembentukan zona demiliterisasi.
“Kami berada dalam situasi di mana Rusia menuntut kami keluar dari Donetsk, sementara Amerika Serikat mencoba mencari jalan tengah,” kata Zelensky. “Mereka mempertimbangkan zona demiliterisasi atau zona ekonomi bebas—format yang mungkin bisa diterima kedua pihak.”
Upaya Trump dalam Menengahi Perang
Presiden AS Donald Trump kini berusaha menengahi upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung empat tahun sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran pada tahun 2022. Puluhan ribu orang tewas, Ukraina timur porak-poranda, dan jutaan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Di medan perang, pasukan Rusia terus bergerak maju, sementara kota-kota dan jaringan energi Ukraina digempur serangan rudal dan drone hampir setiap malam. Pada Rabu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah merebut satu lagi permukiman di wilayah Zaporizhzhia selatan.
Pada tahun 2022, Moskow menyatakan telah menganeksasi empat wilayah Ukraina—Donetsk, Kherson, Lugansk, dan Zaporizhzhia—selain Krimea yang direbut lebih dulu pada 2014.
Presiden Vladimir Putin tetap kukuh pada tuntutan kerasnya, menuntut penarikan besar-besaran pasukan Ukraina serta berbagai konsesi politik yang oleh Kyiv dan sekutu Eropanya dianggap sebagai bentuk penyerahan total.
Dalam pidato Malam Natal, Zelensky melontarkan pernyataan tajam yang secara luas dipahami ditujukan kepada Putin. “Hari ini kita semua punya satu mimpi. Dan satu harapan untuk semua orang: Biarkan dia mati,” ujarnya.
Isu-isu Utama dalam Rencana Perdamaian
Zelensky menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang mengharuskan Ukraina menarik pasukannya harus disetujui melalui referendum nasional. “Jika kita membicarakan zona ekonomi bebas, maka itu harus diputuskan lewat referendum,” katanya, merujuk pada wacana menjadikan wilayah yang ditinggalkan Ukraina sebagai zona perdagangan bebas tanpa militer.
Soal NATO, Zelensky menyatakan keputusan menerima Ukraina berada di tangan negara-negara anggota. “Pilihan kami sudah jelas. Kami menolak perubahan konstitusi yang akan melarang Ukraina bergabung dengan NATO,” ujarnya.
Namun demikian, peluang Ukraina untuk bergabung dengan aliansi tersebut tetap tipis, mengingat Washington telah menyingkirkannya dari agenda jangka pendek. Rusia sendiri berulang kali menyebut keanggotaan Ukraina di NATO sebagai “garis merah”—dan alasan utama invasi.
Rencana perdamaian itu juga mencakup pengelolaan bersama pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia oleh AS, Ukraina, dan Rusia. Zelensky menegaskan ia tidak menginginkan keterlibatan Rusia dalam pengawasan fasilitas tersebut.
Ia juga menyatakan Ukraina baru akan menggelar pemilihan presiden setelah kesepakatan damai ditandatangani—isu yang selama ini ditekan baik oleh Putin maupun Trump.
Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow masih “menyusun posisinya” dan enggan mengomentari detail rencana terbaru tersebut.
