Isi Artikel
Penundaan KLB Asprov PSSI Jabar dan Reaksi dari Anggota
Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Barat untuk memilih kepengurusan baru ditunda. Sebelumnya, rencana pelaksanaan KLB tersebut akan dilakukan pada 20 Desember 2025 di Karawang. Namun, PSSI mengeluarkan surat pencabutan dan penundaan pelaksanaan KLB di seluruh Asprov PSSI Indonesia.
Sekretaris Jenderal Asprov PSSI Jabar, Muhamad Fahmi Hasan, menyatakan bahwa pihaknya sudah siap melaksanakan KLB sesuai jadwal awal. Namun, surat yang diterima oleh Asprov PSSI Jabar menunjukkan adanya penundaan. Menurut Fahmi, alasan penundaan ini disebabkan oleh bencana alam di Sumatera dan Aceh, serta penyesuaian dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan anggaran.
Namun, Fahmi merasa alasan-alasan tersebut tidak relevan. Ia menjelaskan bahwa Asprov Jabar telah mengirimkan surat kepada PSSI mengenai kepastian pelaksanaan KLB tersebut. Dalam surat tersebut, ia juga menyampaikan bahwa KLB Asprov Jabar sebelumnya sempat ditunda dua kali. Pertama, pada bulan Juni karena adanya statuta baru, dan kini kembali ditunda.
Tanggal Penundaan Masih Tidak Jelas
Dalam surat yang dikirimkan oleh PSSI kepada Asprov-Asprov, tidak disebutkan secara pasti sampai kapan batas penundaan KLB ini. Namun, ada asumsi bahwa penundaan kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Januari. Hal ini menjadi pertanyaan bagi 14 Asprov yang seharusnya melaksanakan KLB di bulan Desember ini.
Kepengurusan Asprov Jabar periode 2021–2025 akan habis pada tanggal 31 Desember 2025. Oleh karena itu, Fahmi bertanya apakah PSSI memiliki niatan untuk menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua umum ke-14 Asprov yang akan habis masa kepengurusannya atau bagaimana.
Selain itu, surat yang diterima oleh Asprov sangat mepet, yaitu hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan KLB. Contohnya, Asprov PSSI Jambi seharusnya menggelar KLB pada Sabtu pekan lalu, tetapi dengan adanya surat tersebut mereka menunda pelaksanaan meskipun para voters sudah mulai berdatangan.
Calon Ketua Umum yang Bersaing
Pada KLB Asprov Jabar, terdapat tiga calon yang akan bertarung untuk memperebutkan kursi ketua umum. Mereka adalah Muhammad Farhan, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Bandung; Buky Wibawa Karya Guna, yang merupakan Ketua DPRD Provinsi Jabar; dan Tommy Apriantono sebagai petahana Ketua Umum Asprov PSSI Jabar saat ini.
Fahmi mengatakan, dengan penundaan KLB ini para calon juga akan “wait and see”, karena tentunya akan ada penunjukan Plt terlebih dahulu hingga pelaksanaan KLB. Ia berharap PSSI bisa segera memutuskan tanggal pelaksanaan KLB ke-14 Asprov ini, karena jika terlalu lama maka tentunya ini juga akan berimbas kepada perubahan voters.
Penolakan Terhadap Penundaan KLB
Sementara itu, sebanyak 49 Askab/Askot serta klub-klub anggota Asprov PSSI Jawa Barat yang menjadi pemegang suara menyatakan sikap menolak pengunduran Kongres Pemilihan melalui Surat Kesepakatan Bersama yang akan segera dilayangkan kepada PSSI.
Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh tiga perwakilan voter, yakni Askot PSSI Bandung, Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Jawa Barat, dan Askab PSSI Sumedang. Penolakan tersebut, menurut para anggota, bukan tanpa dasar dan telah disertai argumentasi yang merujuk pada statuta serta kepentingan organisasi.
Dalam surat tersebut dijelaskan sedikitnya lima alasan utama. Alasan pertama, Kongres Pemilihan Asprov PSSI Jawa Barat merupakan amanat Statuta PSSI yang wajib dilaksanakan sesuai tahapan, jadwal, dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Alasan kedua, pelaksanaan kongres tepat waktu dinilai sangat penting untuk menjamin kesinambungan organisasi, kepastian kepemimpinan, serta stabilitas pembinaan dan kompetisi sepakbola di Jawa Barat.
Alasan ketiga, penundaan kongres dianggap menimbulkan ketidakpastian organisasi, menghambat program kerja, serta berdampak negatif terhadap pembinaan prestasi sepak bola Jawa Barat, termasuk berimplikasi pada perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Alasan keempat, hingga Surat Kesepakatan Bersama tersebut dibuat, tidak ditemukan alasan prinsipil yang bersifat force majeure atau bertentangan dengan Statuta dan Regulasi PSSI yang dapat dijadikan dasar sah untuk menunda pelaksanaan Kongres Pemilihan.
Alasan kelima, para anggota menegaskan komitmen menjaga kondusivitas, sportivitas, serta menghormati seluruh mekanisme dan hasil kongres sesuai peraturan.
“Dengan ini kami memohon agar Kongres Pemilihan Asprov PSSI Jawa Barat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan tidak dilakukan penundaan demi kepentingan organisasi, anggota, serta kemajuan sepakbola Jawa Barat secara keseluruhan,” demikian kutipan Surat Kesepakatan Bersama yang disepakati dalam Urun Rembug Sepakbola Jawa Barat.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat, menegaskan harapannya agar kongres tidak diundur. “Harus tetap pada jadwal semula,” ujar dia.
