Ringkasan Berita:
- Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya dibekuk militer Amerika Serikat (AS) dalam operasi militer Sabtu 3 Januari 2026.
- Operasi tersebut menuai beragam reaksi termasuk kecaman dari sejumlah pemimpin dunia.
- Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan pidana di negara tersebut.
- Jaksa Agung AS, Pam Bondi mengatakan Maduro segera menghadapi pengadilan AS.
, CARACAS – Para ahli hukum internasional menilai pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengacaukan masalah hukum dalam operasi militer menangkap Nicolas Maduro.
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya dibekuk militer Amerika Serikat (AS) dalam operasi militer pada Sabtu 3 Januari 2026.
Operasi tersebut menuai beragam reaksi termasuk kecaman dari sejumlah pemimpin dunia.
“Anda tidak bisa mengatakan ini adalah operasi penegakan hukum lalu berbalik dan mengatakan sekarang kita perlu menjalankan negara,” kata profesor dari Northeastern University, Jeremy Paul.
Menurut Prof Paul, penangkapan Nicolas Maduro tidak masuk akal. “Itu sama sekali tidak masuk akal,” tegasnya.
Setelah ditangkap Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores dibawa menuju New York menggunakan kapal perang untuk menghadapi dakwaan pidana di negara tersebut.
Dikutip dari Reuters, Minggu (4/1/2026), pihak berwenang AS mengatakan Departemen Kehakiman meminta bantuan militer untuk menangkap Maduro.
Dewan hakim New York telah mendakwa Maduro bersama istri, putra, dua pemimpin politik, serta seorang yang diduga pemimpin geng internasional, dengan kejahatan terkait terorisme, narkoba, dan senjata.
Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan, pemimpin Venezuela itu akan segera menghadapi pengadilan AS.
Namun, dalam konferensi pers, Presiden Donald Trump menyalahkan Venezuela karena mencuri kepentingan minyak AS.
Menurut Trump, Washington akan mengambilnya kembali dan berencana untuk memerintah Venezuela dalam jangka waktu tertentu, tanpa memberikan rincian spesifik.
Kongres AS memiliki wewenang untuk menyatakan perang, tetapi presiden adalah panglima tertinggi.
Kepala Staf Trump, Susie Wiles mengatakan kepada majalah Vanity Fair dalam sebuah wawancara yang diterbitkan akhir tahun lalu, jika Trump mengizinkan beberapa aktivitas darat di Venezuela, ia memerlukan persetujuan dari Kongres.
Namun, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengatakan, Kongres tidak diberitahu sebelum operasi hari Sabtu 3 Januari 2026.
Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan, kecuali untuk tindakan terbatas, seperti otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB atau dalam membela diri.
Perdagangan narkoba dan kekerasan geng dianggap sebagai aktivitas kriminal.
Namun, tindakan itu tidak memenuhi standar internasional yang diterima tentang konflik bersenjata yang akan membenarkan respons militer.
“Dakwaan pidana saja tidak memberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintahan asing, dan pemerintah kemungkinan akan mendasarkan hal ini juga pada teori pembelaan diri,” kata seorang profesor hukum di Columbia University yang mengkhususkan diri dalam hukum keamanan nasional, Matthew Waxman.
AS belum mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela sejak 2019, menyusul pemilihan yang menurut AS telah dimanipulasi.
AS telah menangkap tersangka kriminal di negara-negara asing, termasuk Libya, tetapi mereka meminta persetujuan dari otoritas setempat.
Meskipun pemerintahan AS menggambarkan Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah, Washington belum mengakui pemimpin Venezuela lain yang mungkin telah mengizinkan penangkapan Maduro.
Pada 1989, AS menangkap Jenderal Manuel Noriega, yang saat itu pemimpin Panama dalam keadaan serupa. Dia telah didakwa atas tuduhan terkait narkoba.
AS juga menuduh Noriega sebagai pemimpin yang tidak sah. Para ahli hukum skeptis AS akan menghadapi pertanggungjawaban yang berarti atas tindakannya di Venezuela, bahkan jika tindakan tersebut melanggar hukum. (*)
Sumber: Kompas.com
Simak terus berita dan artikel opini di Google News
